Loading the player ...

Politik Ekologi Banjir

GUBERNUR DKI Joko Widodo mengajukan enam usul penanggulangan banjir di Jakarta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunjungi tempat penampungan pengungsi di Otista, Jakarta Timur, kemarin. Pertama, Jokowi meminta pemerintah pusat mendukung upaya normalisasi sungai dan pemindahan penduduk di sekitar sungai mulai tahun ini. Kedua, membangun sodetan penghubung Ciliwung dan Kanal Banjir Timur. Ketiga, penyegeraan pembangunan Waduk Ciawi dan Cimanggis. Keempat, pembangunan sistem pompa di Jakarta Utara. Kelima, membangun 10 ribu sumur resapan untuk mengurangi genangan air sekaligus memperbaiki kualitas air tanah. Terakhir, Jokowi meminta dukungan atas gagasan pembangunan terowongan multifungsi (deep tunnel). Dari enam usul Jokowi, 5 di antaranya merupakan penanggulangan banjir, dan 1 upaya pencegahan, yakni pembuatan sumur resapan air. Tentu saja, lima usul penanggulang banjir sangat penting. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah pusat menyokong Pemprov DKI mewujudkannya sehingga usul itu bukan omongan doang. Kita perlu mengingatkan hal ini karena banyak ide penanggulangan banjir yang cuma gaduh dalam pidato dan konsep di atas kertas kerja para pejabat, tapi sunyi senyap dalam pelaksanaan. Namun, pencegahan jauh lebih penting daripada penanggulangan. Pembuatan sumur resapan merupakan salah satu langkah penting mencegah banjir. Pemerintah DKI sesungguhnya memiliki peraturan daerah yang mengharuskan bangunan atau perumahan, khususnya yang masuk dalam kategori realestat, memiliki sumur resapan. Sumur resapan ini menjadi salah satu syarat memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, law enforcement-nya rendah, bahkan sangat rendah. Program pembangunan 10 ribu sumur resapan tak mungkin berhasil tanpa penegakan aturan dalam perda. Upaya lain ialah pembuatan biopori. Pemerintah harus mendorong partisipasi rakyat membuat biopori. Biopori merupakan upaya pencegahan banjir yang sangat sederhana di tengah keterbatasan lahan di Ibu Kota. Pencegahan lain ialah normalisasi wilayah hulu sungai dan daerah aliran sungai (DAS). Kemampuan meresap air di kawasan puncak yang merupakan wilayah hulu semakin berkurang akibat pembangunan vila dan hotel. Karena itu, penting bagi Pemprov DKI untuk berkoordinasi dengan Pemkab Bogor dan Cianjur untuk menata ulang kawasan Puncak. DAS Ciliwung Hulu yang sebelumnya berfungsi sebagai hutan dan lahan garapan petani lokal, dalam tiga dekade terakhir berubah fungsi menjadi hunian dan kawasan komersial. Program pencegahan harus paralel dengan penanggulangan banjir. Sebab, berapa pun besar bendungan, kanal, sungai, pompa, ataupun terowongan yang kelak dibangun, suatu ketika tak berdaya menampung air hujan tanpa disertai pembangunan atau penataan ulang infrastruktur resapan air. Kita ingin pemerintah menjalankan kebijakan ekologi yang tepat dan seimbang. Dalam konteks banjir, berarti menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam bumi, bukan menampung kemudian mengalirkan air hujan sebanyak-banyaknya ke laut. Pemerintah harus menjadikan banjir besar di Ibu Kota sepekan terakhir sebagai momentum melaksanakan politik ekologi yang tepat dan seimbang itu.

2013-1-21 wib