Loading the player ...

Sprindik Anas

PENERBITAN surat perintah penyidikan (sprindik) dari lembaga penegak hukum selalu membuat waswas. Tidak saja karena status sebuah perkara ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, tetapi sprindik juga sekaligus menetapkan tersangka.

Pekan lalu beredar dokumen sprindik yang menyebutkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Dokumen tanpa tanggal itu ditandatangani tiga komisioner KPK, yakni Abraham Samad, Zulkarnaen, dan Adnan Pandu Pradja. Dua komisioner KPK lainnya, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas, belum meneken.

KPK belum dapat memastikan sprindik itu asli atau palsu. Namun, KPK berjanji meneliti dokumen itu dan mengancam memidanakan pihak internal yang membocorkan sprindik tersebut.

Keseriusan KPK menginvestigasi sprindik Anas menunjukkan dokumen itu bukanlah barang ecek-ecek. Bocornya sprindik Anas itu juga memberi konfirmasi adanya faksi-faksi di KPK.

Bocornya sprindik Anas ibarat kemasan sebuah orkestra. Awalnya, Senin (4/2) lalu di Mekah, Arab Saudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera memastikan status hukum Anas Urbaningrum.

Permintaan itu menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menyebutkan tingkat elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8% atau terjun bebas dari 21% hasil Pemilu 2009.

Penyebab merosotnya elektabilitas Partai Demokrat itu ialah korupsi yang dilakukan kader Demokrat, termasuk penyebutan nama Anas Urbaningrum dalam beberapa kasus korupsi.

Suara yang muncul di Mekah itu menimbulkan resonansi di Tanah Air. Para elite Demokrat di Jakarta mendesak Anas mundur. Para kader partai segitiga biru itu terbelah antara pendukung Anas dan pendukung SBY.

Tekanan terhadap Anas mencapai klimaks pada Jumat (8/2) ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih kendali Partai Demokrat dari tangan Anas. SBY pun meminta Anas fokus pada masalah hukum yang selalu menyebutkan namanya.

Padahal, Anas masih menjadi orang merdeka tanpa status hukum apa pun dari KPK. Namun, bagai gayung bersambut, Ketua KPK Abraham Samad mendadak menyebutkan semua komisioner KPK telah sepakat tentang status Anas, tetapi belum semua menandatangani.

Bocornya sprindik Anas menempatkan KPK pada posisi serbasalah. Jika KPK menjadikan Anas tersangka, tudingan ditujukan kepada lembaga antirasywah itu sebagai institusi yang mudah diintervensi. Sebaliknya, jika status Anas tidak ditingkatkan, KPK akan dituduh memiliki agenda menggantung nasib Partai Demokrat agar elektabilitasnya terus melorot hingga Pemilu 2014.

Kita mendesak KPK segera menjelaskan ihwal sprindik Anas yang bocor itu.

Beredarnya sprindik itu bisa menjadi petunjuk bahwa internal KPK sedang bermasalah. Tidak semua komisioner KPK setuju status Anas ditingkatkan.

Bocornya sprindik Anas akan menggerus kepercayaan publik terhadap KPK karena KPK dinilai bekerja amatiran. Lebih dari itu, KPK bisa dianggap bekerja berdasarkan pesanan. Entah dari siapa.

2013-2-12 wib