Loading the player ...

TNI versus Polri

POLRI atau TNI punya kewajiban menghadirkan rasa aman bagi rakyat. Polri bertugas melayani masyarakat dan menegakkan hukum, TNI menjaga keamanan dalam negeri bila ada ancaman dari luar atau gerakan separatis.

Namun, kemarin, di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, TNI dan Polri mempertunjukkan hal sebaliknya ketika sepasukan anggota TNI menyerang, merusak, dan membakar Kantor Polres Baturaja serta melukai sejumlah personel Polri.

Itu artinya, alih-alih menciptakan rasa aman, TNI dan Polri justru menciptakan ketakutan luar biasa di masyarakat. Dua alat negara yang sama-sama diberi kewenangan menggunakan senjata api saling berhadapan.

TNI dan Polri tidak menjalankan kewajiban mereka. Siapa pun yang tidak menjalankan kewajibannya adalah pelanggaran dan wajib dihukum.

Oleh karena itu, TNI, Polri, dan pihak terkait harus membentuk tim investigasi bersama. Dari hasil investigasi itu, siapa pun yang kelak terbukti melanggar hukum harus mendapat ganjaran setimpal.

Namun, yang lebih penting ialah mencari akar persoalan. Sebab, bentrokan TNI dan Polri acap terjadi terutama di masa reformasi ketika Polri dipisahkan dari TNI. Sebelumnya di era Orde Baru, TNI dan Polri berada di payung yang sama, yakni ABRI. Gesekan di antara mereka relatif bisa segera dipadamkan karena ada perasaan satu korps.

Namun, kini esprit de corps antara TNI dan Polri sudah buyar. Muncul perasaan 'kita' dan 'mereka' di antara TNI dan Polri. Gesekan sedikit saja bisa membuncah dan menjadi konflik hebat.

Polri kini menjadi ujung tombak pengamanan dalam negeri. Di masa transisi menuju demokrasi, ancaman keamanan dari dalam negeri datang silih berganti, mulai dari konflik horizontal, unjuk rasa, hingga terorisme. Duit APBN pun mengalir deras buat Polri. Pamor Polri pun semakin mentereng. Boleh jadi, ini membuat TNI iri. Sebab, sebelumnya, TNI-lah yang berlimpah anggaran dan pamor.

TNI pernah bentrok dengan polisi hanya gara-gara polisi menilang anggota TNI yang melanggar lalu lintas. Itu menunjukkan ada api dalam sekam di antara TNI dan Polri, yang siap tersulut menjadi kobaran api, kapan saja, di mana saja, dengan penyebab apa pun.

Untuk menyelesaikan akar persoalan antara TNI dan Polri, tentu kita tidak boleh kembali ke masa lalu, menyatukan kembali TNI dan Polri dalam satu payung. Itu sebuah langkah mundur.

Adalah kewajiban petinggi TNI dan Polri memadamkan api cemburu di antara kedua institusi itu. Para petinggi harus terus menjelaskan kepada anggota mereka tentang tugas dan kewajiban masing-masing.

Polisi, misalnya, tak boleh memperlambat proses hukum terhadap siapa pun yang melanggar hukum, termasuk bila dilakukan anggota Polri. Di sisi lain, TNI harus patuh hukum, siap ditindak bila melanggar hukum, termasuk oleh polisi bila melanggar lalu lintas.

Musuh tentara ialah kekuatan luar, bukan polisi yang semestinya juga dilindungi oleh TNI jika ada serangan dari luar.

Jika TNI dan Polri memahami tugas masing-masing, harmoni bisa terbangun di antara keduanya. Harmoni di antara TNI dan Polri tidak hanya terjadi pada para petinggi, tetapi juga anggota atau prajurit di lapangan.

 

2013-3-8 wib