Loading the player ...

Menanti Kepastian

PEMERINTAH sekali lagi membuktikan konsistensinya untuk tidak konsisten. Ungkapan itu bukan mengada-ada. Kegemaran pemerintah untuk mudah berubah sangat terlihat dari kebijakan yang mereka ambil terkait dengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Belum setengah bulan lalu, dengan kepercayaan diri tinggi, pemerintah menyatakan bakal menerapkan dua harga BBM bersubsidi. Pemerintah merencanakan itu untuk mengurangi tekanan fiskal akibat begitu besarnya  anggaran subsidi BBM. Dengan skema itu, kendaraan umum dan roda dua tetap dapat membeli BBM bersubsidi dengan harga lama Rp4.500 per liter, sedangkan kendaraan pribadi harus membeli dengan harga baru Rp6.500 per liter. Namun, usia opsi itu cuma dua pekan. Awal pekan ini, pemerintah menarik kembali rencana tersebut dan menawarkan opsi baru tapi lama, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi secara keseluruhan dengan satu harga. Opsi itu sesungguhnya sudah diusulkan dan disokong sejak lama oleh banyak kalangan, terutama sejak anggaran negara mulai kerepotan menutup kucuran subsidi BBM yang terus meluber pada dua tahun terakhir. Tetapi entah kenapa usul itu selalu mentah. Kini, jika pemerintah memang akan menaikkan harga BBM bersubsidi, kita berharap itu dilakukan dengan serius. Kebijakan ini mestinya bukan langkah main-main dan bukan pula strategi trial and error karena saking bingungnya menghadapi tekanan subsidi. Ini sebuah langkah maju. Sekalipun mungkin dianggap telat, langkah itu tetap patut diapresiasi. Setidaknya ia kelak dapat sedikit mengamankan anggaran negara tahun ini dari beban subsidi yang menggunung. Namun kita mengingatkan, sekali pemerintah melempar rencana penaikan harga ke publik, apalagi itu harga BBM, seketika itu pula pasar akan meresponnya dalam bentuk kenaikan harga barang-barang yang lain. Karena itu, kita mendesak agar kebijakan penaikan itu cepat diputuskan dan dieksekusi. Kita perlu mengingatkan itu karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta kemarin mengatakan harga BBM baru dinaikkan bila sudah ada anggaran untuk kompensasi bagi rakyat. Ketersediaan anggaran kompensasi membutuhkan persetujuan DPR melalui APBN Perubahan.Itu artinya dibutuhkan waktu lebih lama lagi bagi pemerintah untuk mengetok palu menaikkan harga BBM. Rakyat bakal makin lama terombang-ambing dalam ketidakpastian. Itu semua menunjukkan pemerintah sesungguhnya belum sepenuhnya siap menaikkan harga BBM. Bila Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan harga BBM dinaikkan karena rakyat sudah siap, rakyat sudah lama siap, justru pemerintah yang tak kunjung siap. Di sisi lain, kita tidak menginginkan kompensasi penaikan harga BBM berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang rawan pamrih politik. DPR harus menolak bila kompensasi berbentuk BLT. Kita bukan tidak ingin rakyat miskin dibantu. Namun, bantuan tunai tidak mendidik dan menjauhkan rakyat miskin dari mental produktif.  Kita menginginkan kompensasi itu berupa program padat karya, subsidi pendidikan atau kesehatan. Dananya bisa diambil dari anggaran yang bisa dihemat dari penaikan harga BBM bersubsidi. DPR semestinya bisa segera menyetujui hal ini sehingga rakyat segera mendapat kepastian.

2013-5-1 wib