Loading the player ...

KPK versus PKS

 

PENUNTASAN kasus dugaan korupsi impor daging sapi menuju babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini harus berhadapan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Babak anyar itu terpantik ketika KPK hendak menyita enam mobil yang diduga milik tersangka Luthfi Hasan Ishaaq di Kantor DPP PKS, Jakarta,  Selasa (7/5). Luthfi ialah mantan presiden partai yang punya slogan 'Bersih dan Peduli' itu.

KPK tentu tidak asal-asalan ingin menyita mobil bermerek tersohor, yakni VW Carravelle, Mazda CX-9, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport dan Grandis, serta Nissan Navara tersebut. Tunggangan-tunggangan mewah itu diduga dibeli dari uang hasil korupsi impor daging yang melibatkan Luthfi.

KPK memang berhak menelusuri dan menyita seluruh aset Luthfi yang dalam kasus impor daging sapi juga dibidik dengan UU Tindak Pidana Pencucian uang. Dengan prinsip follow the money, sepeser pun milik koruptor harus disita untuk kemudian dikembalikan ke negara. Prinsip itu pula yang selama ini dikehendaki seluruh anak bangsa agar koruptor jera dan korupsi tak terus merajalela.

Namun, untuk menyita aset yang diduga terkait dengan Luthfi bukanlah pekerjaan gampang. PKS mati-matian menyuguhkan perlawanan. Petugas keamanan mereka terang-terangan menghalangi penyitaan keenam mobil mewah tersebut.

Kita prihatin, elite di negeri ini kembali mempertontonkan arogansi mereka terhadap hukum. PKS boleh saja punya seabrek dalih bahwa penyitaan yang dilakukan KPK tidak prosedural, tidak dilengkapi dengan surat penyitaan.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi kewenangan istimewa untuk menyita aset siapa pun yang diduga terkait dengan kasus korupsi tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. KPK diharuskan membuat berita acara setelah menyita barang bukti.

Kewenangan itu wajib dihormati siapa pun karena hanya dengan begitu, perang melawan korupsi bisa membuahkan kemenangan. Sebagai partai yang semestinya paham hukum, PKS sepatutnya memberikan teladan kepada publik bagaimana menjunjung hukum seagung-agungnya. Menghalangi langkah penegak hukum menegakkan hukum ialah bentuk penistaan terhadap hukum.

PKS sah-sah saja menganggap KPK tidak mengikuti prosedur karena saat hendak menyita keenam mobil di Kantor PKS. Sama sahnya ketika mereka 'menjual' teori konspirasi saat KPK menetapkan Luthfi Hasan sebagai tersangka.

Namun, akan lebih elok jika perlawanan PKS dilakukan lewat koridor hukum. Bukankah PKS dapat melaporkan KPK yang mereka anggap sewenang-wenang ke kepolisian seperti yang mereka putuskan kemarin?

Di depan hukum akan bisa diketahui apakah KPK semena-mena atau justru PKS yang memang sengaja menghalangi penyitaan. Namun, bila KPK berada dalam koridor hukum, publik ingin lembaga antirasywah itu tidak kalah dan menyerah melawan koruptor dan para pendukungnya.

Publik tak mungkin bisa menerima jika ada pihak yang mengebiri usaha penuntasan kasus korupsi dengan rupa-rupa dalih ketika kepentingannya terusik.

 

2013-5-13 wib