Loading the player ...

Pendidikan tanpa Keteladanan

 

SETELAH memendam sekitar dua pekan akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengumumkan hasil investigasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud mengenai pelaksanaan ujian nasional 2013.

Ujian nasional (UN) 2013 untuk tingkat SMA dan sederajat memang amburadul. Sebanyak 11 provinsi harus menunda UN yang berlangsung pada Kamis, 18 April karena naskah soal tidak sampai di lokasi ujian pada hari pelaksanaan UN. Akhirnya UN di 11 provinsi itu dilakukan menyusul.

Salah satu rekomendasi Itjen Kemendikbud ialah agar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Khairil Anwar diberhentikan.

Pengumuman hasil investigasi Itjen Kemendikbud kemarin menyisakan pertanyaan. Irjen Kemendikbud Haryono Umar bahkan mengatakan mestinya ada sejumlah nama yang direkomendasikan untuk dicopot, bukan hanya Kepala Balitbang Kemendikbud.

Selain itu, tidak diumumkan rekomendasi terhadap Badan Standar Nasional Pendidikan, yang juga pelaksana UN.

Kepala Balitbang Khairil Anwar telah menyatakan mundur sebelum hasil investigasi Itjen Kemendikbud diumumkan. Pada 2 Mei dia secara lisan menyampaikan pengunduran diri kepada Mendikbud dan sehari kemudian memberikan pernyataan tertulis. Khairil kemarin hadir dalam konferensi pers bersama Mendikbud dan menegaskan lagi pengunduran dirinya.

Ada banyak faktor yang mengakibatkan amburadulnya UN 2013. Dari faktor teknis percetakan hingga lemahnya fungsi pengawasan. Menjadi pertanyaan kita apakah tanggung jawab semua itu hanya dibebankan kepada seorang pejabat di level Kepala Balitbang? Tidakkah seorang menteri semestinya juga ikut bertanggung jawab?

Kita mengapresiasi pengunduran diri Khairil Anwar. Pengunduran diri itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Seperti pengakuannya, tidak ada satu pihak pun yang menekannya agar mundur. Dia juga menyampaikan permohonan maaf.

Pengunduran diri pejabat karena melakukan kesalahan ialah barang langka di Republik ini. Para pejabat selalu berdalih bahwa mereka diangkat untuk menempati suatu jabatan maka yang berwenang mencopot mereka ialah pejabat yang mengangkat. Tidak ada standar moralitas pribadi yang memaksa mereka untuk mundur jika melakukan kesalahan.

Kasus UN 2013 menunjukkan dunia pendidikan pun tidak mengajarkan kepemimpinan yang mendidik. Dunia pendidikan tidak memberikan keteladanan. Dunia pendidikan juga tidak mengajarkan tanggung jawab, bahkan menghindari tanggung jawab.

Kita juga sungguh prihatin karena dunia pendidikan justru mengajarkan bagaimana melimpahkan kesalahan kepada bawahan. Dunia pendidikan yang mestinya kaya dengan keteladanan justru amat miskin menyajikan contoh yang patut ditiru dan dihormati.

Publik hanya tahu tanggung jawab UN ada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, Mendikbud jangan hanya bangga ketika UN berhasil, tetapi mencuci tangan tatkala UN amburadul. Publik butuh keteladanan yang lahir dari rahim pendidikan.

 

2013-5-14 wib