Loading the player ...

Pertanggungjawaban Sebuah Penghargaan

 

PENOLAKAN dari publik Indonesia terhadap penghargaan World Statesman Award 2013 yang akan disematkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di New York, AS, 30 Mei nanti, kian deras mengalir.

Bagi seorang presiden, apa pun penghargaan internasional ialah kehormatan sekaligus pengakuan atas keberhasilannya memimpin negara. 

Oleh Appeal of Conscience Foundation (ACF), Yudhoyono dianggap berperan besar dalam penanganan konflik sipil ataupun agama di Indonesia sehingga layak ditahbiskan sebagai negarawan dunia.

Membanggakan? Tentu saja. Yang jadi soal, pengakuan dan kehormatan dari ACF itu tak berbanding lurus dengan sikap sebagian rakyat. Ada paradoks teramat tajam. Ketika dunia mengakui Yudhoyono mampu membangun iklim toleransi, publik di Tanah Air berpendirian sebaliknya. Di mata mereka, di bawah kepemimpinan Yudhoyono, intoleransi tumbuh subur di Indonesia.

Tokoh agama semacam Franz Magnis Suseno sampai-sampai merasa perlu melayangkan surat protes resmi ke pihak penyelenggara. Tokoh lainnya seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif berpendapat Yudhoyono tak pantas merengkuh penghargaan itu.

Kita mendesak Presiden untuk lebih mendengarkan suara rakyat ketimbang silau oleh gebyarnya gelar internasional. Akan lebih terpuji jika Yudhoyono mempertimbangkan penghargaan itu dan fokus membenahi toleransi yang karut-marut di negerinya sendiri.

Namun, semuanya berpulang ke diri Presiden. Kita tak bisa memaksanya untuk menolak kebaikan hati lembaga dunia tersebut. Toh, Yudhoyono punya argumentasi dan legitimasi sendiri untuk menerima penghargaan itu.

Yang harus kita persoalkan ialah pertimbangan ACF--institusi yang getol mempromosikan toleransi, perdamaian, dan dialog antaragama--sehingga menjatuhkan pilihan kepada Yudhoyono.

Bukankah intolerasi masih menjamur subur di Indonesia? Sulit disangkal, selama 8,5 tahun kepemimpinan Yudhoyono, Indonesia masih sarat dengan pentas kekerasan. Intoleransi terus dipertontonkan secara vulgar.

Kelompok mayoritas mendapat ruang yang luas untuk menekan minoritas.

Kekerasan atas nama agama masih pula menjadi suguhan memuakkan. Kelompok Ahmadiyah dan Syiah terus saja menjadi sasaran amuk kekerasan.

Terakhir, pada Kamis (16/5), sekelompok orang menyerang dan merusak fasilitas di masjid Jemaat Ahmadiyah di Tulungagung, Jawa Timur. Persoalan GKI Yasmin Bogor pun seakan tiada penyelesaian.

Semua itu mengonfirmasi bahwa toleransi masih menjadi barang teramat mahal di Republik ini. Lebih celaka lagi, negara tak cuma absen, tetapi malah membuka ruang untuk menyuburkan kekerasan.

Apa pun sikap Yudhoyono, menolak atau menerima gelar dari ACF itu, mutlak dimaknai sebagai manifestasi untuk menunjukkan kepemimpinan yang lebih tegas dalam mengatasi intoleransi dan kekerasan atas nama agama.

Artinya, bila akhirnya Yudhoyono menerima penghargaan itu, ia harus memaknainya sebagai pertanggungjawaban untuk lebih serius mengatasi intoleransi dan kekerasan di sisa masa jabatannya.

Dengan begitu, tidak hanya dari dunia internasional, pengakuan dan penghargaan juga akan datang dari rakyatnya sendiri.

 

2013-5-21 wib