Loading the player ...

Bancakan BLSM

ELITE politik di negeri ini seperti tak pernah kehabisan cara untuk mengeruk uang, baik demi menggemukkan pundi-pundi pribadi maupun untuk menggerakkan mesin partai. Upaya itu dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok.

Fakta mutakhir terpampang ketika pemerintah dan hampir semua fraksi di DPR bersepakat untuk mengucurkan bantuan tunai bernama bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), atau sebagian menyebutnya dengan balsem.

Upaya bagi-bagi uang Rp150 ribu per sasaran selama empat bulan tersebut dibungkus sebagai kompensasi kepada masyarakat miskin atas kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran Rp9,3 triliun untuk BLSM yang bakal digelontorkan kepada 15,5 juta orang miskin tersebut.

Pertanyaan besarnya ialah mengapa pemerintah ngotot mengucurkan bantuan tunai? Apakah tidak mungkin menaikkan harga BBM tanpa ada bantuan tunai? Mengapa pula ada partai yang terang-terangan menolak penaikan harga BBM bersubsidi, tapi menyetujui BLSM yang merupakan kebijakan satu paket?

Meskipun ada sejumlah pertanyaan, pada hakikatnya jawabnya cuma satu, yakni karena BLSM menyangkut uang. Dengan uang, para elite politik merasa bisa 'membeli' suara rakyat.

Bantuan tunai pun akhirnya tidak hanya menjadi kepentingan politik sebuah partai, tapi berjalin berkelindan menjadi keinginan hampir semua partai. Maka, substansi juga bergeser dari urusan mengamankan subsidi BBM yang terus-menerus disebut salah sasaran dan mengancam kelangsungan fiskal menjadi keharusan memberikan bantuan tunai.

Padahal, urusan menaikkan harga BBM subsidi tak serta-merta selalu diikuti keharusan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk bantuan tunai.

Menaikkan harga BBM merupakan domain pemerintah, tak ada urusannya dengan parlemen.

Namun, begitu pemerintah mengaitkan penaikan harga BBM bersubsidi dengan bantuan tunai, mau tidak mau hal itu menjadi wilayah DPR juga. Pengucuran bantuan tunai mengandung konsekuensi perubahan postur anggaran yang mengharuskan pemerintah meminta persetujuan DPR.

Pada titik itulah, amat wajar jika banyak yang bercuriga bahwa pemerintah sedang ingin menarik gerbong DPR untuk bersama-sama 'menikmati' berkah bantuan tunai yang menjadi model di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Pada era sebelumnya, penaikan harga BBM tak pernah diiming-imingi bantuan tunai. Pada era Presiden Soeharto, tiga kali penaikan harga BBM terjadi, yakni pada 1991 harga BBM naik dari Rp150 menjadi Rp550, pada 1993 naik menjadi Rp700, dan pada 1998 menjadi Rp1.200 tanpa ada iming-iming bantuan tunai.

Hal serupa terjadi pada era Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Presiden Yudhoyono-lah yang memulai mengaitkan penaikan harga BBM subsidi dengan bantuan tunai pada 2005 dan 2008, lalu saat ini pada 2013.

Masuk akal jika ada pihak yang tadinya secara tulus menyetujui penaikan harga BBM bersubsidi demi menyelamatkan APBN akhirnya berbalik arah menolak. Penolakan terjadi karena pemerintah sejatinya bukan sedang ingin mengamankan fiskal, melainkan ingin membagi-bagi uang dengan dalih mengamankan subsidi.

Kehidupan politik yang dijalankan dengan penuh kamuflase seperti ini jelas kepura-puraan. Jika kita tidak ingin hal itu menjadi bom waktu, segenap anak bangsa yang mengedepankan akal sehat mesti bersepakat untuk menghentikannya.

2013-6-18 wib