Loading the player ...

Kisruh BLSM

KEKHAWATIRAN berbagai kalangan bahwa pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bakal memantik kisruh mulai terbukti.

Kendati relatif lebih baik daripada distribusi bantuan langsung tunai (BLT), 'saudara tua' BLSM, pembagian bantuan kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut tetap saja memunculkan riak-riak di lapangan.

Pangkal persoalannya terletak pada ketidakberesan data rumah tangga miskin penerima BLSM yang jadi acuan. Ada perbedaan data antara yang dideklarasikan pemerintah pusat dan data di tingkat kecamatan yang relatif lebih mencerminkan keadaan sebenarnya.

Akibatnya, sejumlah daerah menahan untuk mencairkan BLSM sembari menunggu dibereskannya data tersebut. Itulah yang terjadi di Bengkulu dan Deli Serdang, Sumatra Utara.

Ketidakakuratan data penerima BLSM juga terbukti dari adanya sejumlah kartu peduli sosial (KPS) yang dikirimkan, tetapi kembali karena rupa-rupa alasan. Ada kartu yang kembali karena sang penerima sudah meninggal, ada yang alamatnya tidak jelas, dan juga ada yang pindah alamat.

Celakanya, atas nama-nama yang salah sasaran tersebut pemerintah memutuskan mengembalikan kepada aparat desa untuk menentukan siapa yang paling berhak menerima. Itu sebuah keputusan yang amat mungkin memicu gesekan di tingkat bawah.

Kemungkinan bakal melesetnya data bukannya tak disadari pemerintah. Ditjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial mengakui data penerima KPS dan BLSM diperkirakan meleset 6% dari angka yang seharusnya.

Ketidakakuratan tersebut diakibatkan data yang digunakan pemerintah dalam menentukan penerima KPS dan BLSM ialah data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011. Penggunaan data 2011 dilakukan dengan dalih untuk menghemat biaya. Jika memaksakan menggunakan data 2012, dibutuhkan dana setidaknya Rp500 miliar.

Begitulah kenyataannya. Negeri yang sudah 68 tahun merdeka ini masih saja kedodoran untuk menentukan siapa saja 15,5 juta rumah tangga paling miskin dari kelompok miskin yang berhak menerima bantuan tunai.

Data hampir selalu menjadi persoalan utama di sejumlah lini kendati teknologi informatika sudah sangat maju. Bukan hanya ketika terkait dengan bantuan tunai dan sosial kita beperkara dengan statistik, di bidang kependudukan secara keseluruhan pun data kerap menjadi masalah.

Contoh paling nyata ialah ketika terjadi kisruh jumlah daftar pemilih tetap dalam Pemilu 2009. Ketika itu, banyak nama ganda, bahkan ada nama 'siluman' terdaftar sebagai pemilih. Nama mereka yang sudah almarhum pun juga masih tertera dalam daftar tersebut.

Tidak mengherankan jika ada sejumlah kalangan yang curiga jangan-jangan kekisruhan data tersebut disengaja karena ada yang mendulang keuntungan di balik kekisruhan. Bukan tidak mungkin, misalnya, kisruh data penerima BLSM akan berlanjut pada kisruh data pemilih pada Pemilu 2014.

Karena itu, jalan paling terang untuk menghentikan kekacauan distribusi BLSM ialah dengan pemutakhiran data melalui pelibatan aparat di tingkat paling bawah di level desa atau kelurahan. Pakailah data mereka dengan proses verifikasi yang transparan dan akuntabel.

Kalau pemangku kebijakan malas melakukan itu, sama saja dengan memelihara kekacauan yang berarti menumpuk bom waktu kisruh sosial yang lebih besar ledakannya. Kita tentu tidak ingin itu terjadi.

2013-6-25 wib