Rumor upaya Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat melalui peninjauan kembali (PK) membuat Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono cemas. Terlebih Moeldoko adalah Kepala Kantot Staf Presiden yang dekat dengan pemerintah yang berkuasa.
DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa Moeldoko seharusnya tidak akan bisa mengambil alih Partai Demokrat. Sebab, Moeldoko bukan termasuk kader maupun pengurus Partai Demokrat. Ia meyakini bahwa PK Moeldoko tidak akan dikabulkan oleh MA.
"Sebab secara logika hukum, secara akal sehat tidak masuk di akal seorang yang tidak pernah menjadi kader, tidak pernah menjadi pengurus lalu mendadak bisa menjadi Ketua Umum. Di suatu helatan yang katanya namanya KLB tapi diadakan bukan pihak yang berwenang. yang dihadiri bukan oleh pemilik suara, bahkan sebagian besar bukan kader, karena kami tahu sebagian besar itu nyaleg dari partai lain," ujar Herzaky Mahendra Putra dalam Metro Siang Metro TV, Selasa (30/5/2023).
Herzaky juga mengatakan bahwa Moeldoko sudah mengajukan PK sebanyak 16 kali dan semuanya telah ditolak oleh Mahkamah Agung.
"Moeldoko mengajukan PK sudah sebanyak 16 kali dan ke-16nya ditolak," ujar Herzaky.
Herzaky juga mengungkapkan terdapat tiga poin bahwa Istana ikut terlibat mengambil alih Partai Demokrat melalui Moeldoko, di antaranya:
1. Moeldoko memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya untuk melakukan PK pada 22 Oktober 2022.
2. Pada bulan yang sama tepatnya 3 Oktober 2022, Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
3. Pengajuan PK itu dilakukan satu hari setelah Anies Baswedan datang ke DPP Partai Demokrat dan ada kapasitas bersama. Pada pertemuan ini Partai Demokrat resmi memberi dukungan untuk Anies Baswedan.
