Sikap Presiden Joko Widodo yang terlalu mencampuri urusan dapur partai-partai politik dianggap tidak elok dan bijaksana. Pasalnya, keputusan untuk memilih berkoalisi dengan partai dan mengusung calon presiden, mutlak menjadi hak ketua umum parpol.
Menurut Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Presiden jangan sampai turut campur terlibat dalam pembentukan koalisi. Sebaiknya, Jokowi membiarkan partai-partai politik bebas berkoalisi mendukung capres dan cawapres yang akan maju pada pemilu 2024.
Sebelumnya, saat menghadiri Rakornas Partai Amanat Nasional di Semarang, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti PAN agar tidak salah memilih koalisi. Presiden menilai jangan sampai ada koalisi yang membuat bangsa menjadi terpecah belah.
