Jakarta: Pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan cawe-cawe di Pemilu 2024 menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya, tidak netralnya aparat negara dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pada 2024.
Pengamat politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam menyampaikan tidak netralnya kekuasaan dapat berimplikasi pada politisasi lembaga-lembaga negara. Termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), aparatur sipil negara (ASN), dan lembaga penyelenggara pemilu.
Bahkan, ia juga menyebut lembaga penegak hukum dapat digunakan sebagai alat politik. Tujuannya, mendisiplinkan koalisi politik.
"Sekaligus untuk menghantam kekuatan politik lain yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan," kata Umam kepada Media Indonesia, Kamis, 1 Juni 2023.
Maka, Jokowi harus memastikan tidak adanya politisasi kekuasaan negara yang dipegang. Sebab, Presiden merupakan simbol kekuasaan negara yang harusnya dapat menjaga netralitas kekuasaan negara.
Selain itu, pengakuan cawe-cawe dinilai sebagai bentuk sikap Jokowi yang sulit memisahkan agenda pribadi dengan negara. Pengakuan tersebut dinilai sebagai legitimasi menggunakan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
"Problemnya, sikap terbuka Presiden untuk cawe-cawe itu berpeluang disalahgunakan sebagai legitimasi untuk memainkan agenda kepentingan politik pribadi, golongan dan kelompoknya, atas nama kepentingan negara," ungkap dia.
Dia menyampaikan upaya orkestrasi politik yang dilakukan Jokowi dapat dilihat melalui pengaruh kekuasaan yang dipegang. Baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. (Media Indonesia/Tri Subarkah)
