NEWSTICKER

BIN Buka Dialog dengan Masyarakat soal RKUHP

1 October 2022 16:49

Pemerintah terus menyosialisasikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) jelang disahkan akhir tahun 2022. Berbagai kementerian dan lembaga diterjunkan ke berbagai daerah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) yang menggelar dialog publik di sejumlah kota. 

Presiden Joko Widodo meminta sejumlah lembaga negara memberikan pemahaman sekaligus menjaring masukan untuk penyempurnaan RKUHP yang telah disusun pemerintah dan DPR. Di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN) yang menggelar dialog Partisipasi Publik RUU KUHP di Makassar, Sulawesi Selatan, kamis lalu.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana BIN, Gede Agung Patra menjelaskan, RKUHP merupakan upaya bangsa untuk rekodifikasi atau memperbarui KUHP lama,  peninggalan kolonial Belanda.
 
"Dengan disahkannya nanti KUHP baru, maka asas bernegara kita (pancasila) itu akan dikomunikasikan sedemikian rupa di dalam KUHP ini, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tentu asas KUHP yang lama bentukan dari pemerintah Hindia Belanda, tidak bersumber dari asas pancasila yang kita anut." kata Gede Agung Patra

Tiga pakar hukum yang menjadi pembicara dalam dialog publik ini, sepakat memandang sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki KUHP karya sendiri yang sesuai dengan perkembangan norma hukum dan budaya bangsa.

Dalam menggelar dialog publik untuk RKUHP, BIN  berkolaborasi dengan lembaga dan kementerian lain dan selalu melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti civitas perguruan tinggi dan para akademisi, organisasi profesi hukum, tokoh masyarakat, agama dan adat serta organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan.