Jakarta: Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024 bisa berimbas buruk terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum. Apalagi, jika pernyataan itu dikaitkan dengan kewenangan dan fasilitas negara.
"Semua akan terimbas, mungkin kepada Jaksa Agung, Kapolri, dan ASN. Semua yang ada di bawah ketiaknya Presiden digunakan untuk calon yang disukainya," ujar pakar hukum tata negara, Feri Amsari, dalam program Medcom Hari Ini, dilansir pada Selasa, 30 Mei 2023.
Feri tak ingin netralitas ASN dan penegak hukum rusak karena urusan cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Hal itu tidak baik untuk iklim demokrasi di Indonesia.
"Kita akan masuk kepada fase yang rusak dan brutal," ucap dia.
Dia menjelaskan bagaimanapun Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, di antaranya suku Jawa, Sunda, hingga Batak. Semua suku bersatu untuk cita-cita dan kepentingan bersama.
Presiden seharusnya bisa memosisikan diri di atas kepentingan bersama. "Kalau bicara untuk kepentingan dirinya, itu sudah mengkhianati kepentingan bangsa. Semoga Presiden dapat hidayah," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Ada lebih dari tujuh kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Wakil Pemimpin Redaksi (Wapempred) Kompas TV Yogi Nurgaha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023.
Yogi menjelaskan alasan Jokowi ingin terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Salah satunya memastikan keberlangsungan pembangunan hingga 2045.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin mengklarifikasi pernyataan Jokowi. Bey menyebut Presiden Jokowi hanya ingin memastikan pesta demokrasi berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey dalam keterangan tertulis.
