NEWSTICKER

Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ancam Demokrasi?

7 July 2022 20:36

Pemerintah akhirnya membuka ke publik draf final RKUHP setelah darf tersebut diserahkan ke DPR. Sejumlah pasal masih menjadi sorotan masyarakat, salah satunya pasal penghinaan terhadap penguasa dengan ancaman hukum 1,5 hingga 3,5 tahun penjara. 

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menyebutkan keberadaan pasal ini sebagai sebuah kemunduran nilai demokrasi, salah satu alasannya dengan membatasi publik untuk melakukan kritik dan penilaian kepada penguasa, terlebih penghinaan sesuatu yang diukur berdasarkan subjektivitas. 

Banyak yang menilai pasal kontroversial mengancam kebebasan sipil. Besar kemungkinan pasal-pasal kontroversial ini akan segera disahkan oleh DPR. 
Apakah keberadaan pasal ini lebih efektif untuk menjamin warga lebih taat terhadap hukum?