NEWSTICKER

Komisi B DPRD DKI: Kebijakan ERP Tak Perlu Dipaksakan

25 January 2023 23:23

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar mengungkapkan rencana kebijakan electronic road pricing (ERP) dinilai tidak perlu dipaksakan. 

Menurutnya, kebijakan ini seharusnya tidak perlu diadakan karena hanya merugikan masyarakat. Kebijakan ERP juga belum dibahas di DPRD. 

"Kenapa menolak? Karena jalan yang 25 lajur yang akan diteapkan ini adalah jalan yang dibangun memakai uang dari rakyat," ujar Anggota DPRD DKI Hasan Basri, Rabu (25/1/2023). 

Mayoritas anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta tidak setuju dengan rencana pemberlakuan ERP di 25 ruas jalan di Jakarta. Kebijakan tersebut hanya akan memindahkan kemacetan ke tempat yang berbeda.