Jakarta: Banyaknya penerima bantuan sosial (bansos) beras Kementerian Sosial (Kemensos) menyulitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri data. Karenanya, Lembaga Antirasuah memilih menggunakan metode cut off.
"Kita harus ada cut off, misalnya nih, kita anggap semua beras yang salurkan itu semuanya tersalurkan, lalu kita diminta, ini enggak semua nih, dari 11 juta misalnya, itu satu juta enggak sampai, siapa yang enggak menerima? Waduh datanya kita kesulitan di situ karena jumlahnya jutaan tadi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023.
Karena tidak bisa memastikan ke penerima bansos satu-satu, Lembaga Antirasuah memilih untuk mengambil data dari penghitungan kerugian negara. Hasil pemeriksaan saksi juga dipakai untuk menguatkan.
"Jadi, kita harus melihat juga dari sisi pemeriksaan itu juga termasuk dalam proses penghitungan kerugian negara mana kira-kira yang memungkinkan dan cepat kita lakukan," ucap Alex.
Kasus ini sudah di tahap penyidikan. KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut.
KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah para tersangka ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan.
