Polemik Bisnis Pakaian Bekas Impor

Presiden Joko Widodo menegaskan, maraknya impor pakaian bekas sudah sangat mengganggu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Jokowi pun memerintahkan untuk dilakukan penelusuran terhadap bisnis impor pakaian bekas ini dan sudah banyak ditemukan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, bisnis baju impor bekas ini bisa menghancurkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selain juga dapat membawa penyakit. Zulhas pun berupaya menghentikan bisnis baju impor bekas ini dengan menggandeng berbagai pihak terkait.

"Pakaian bekas itu bahaya, bisa jamur, bisa bawa penyakit. Kedua, tentu akan menghancurkan UMKM kita," kata Zulkifli Hasan.

Komisi VI DPR RI pun mendorong Mendag untuk mengatasi masalah bisnis pakaian impor bekas ini. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta ketegasan Mendag dalam menghentikan bisnis pakaian impor bekas untuk melindungi UMKM dalam negeri.

"Kita ingin sektor UMKM yang memproduksi pakaian ini dilindungi. Untuk itu kita minta ketegasan pak menteri," ujar Andre Rosiade.

Total nilai impor pakaian ilegal mencapai Rp300 ribu ton senilai USD2,1 miliar. Dari jumlah itu, sekitar 25% impor pakaian bekas. Andre menyebut, jika pemerintah dapat mengatasi masalah thrifting ini, dapat membuka lapangan kerja untuk 500 ribu orang.

Sementara itu, seorang penjual pakaian bekas di Pasar Baru, Jakarta, Nadia menilai masyarakat masih sangat butuh keberadaan pasar pakaian bekas ini. Hal ini lantaran harganya yang terbilang cukup terjangkau dan kualitasnya pun terbilang bagus.

"Masyarakat kayaknya masih butuh pakaian bekas, karena harganya sangat terjangkau dan kualitasnya masih bagus," ucap Nadia.