Jakarta: Partai NasDem berharap cawe-cawe dalam kontestasi politik 2024 yang dimaksud Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak berujung pada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Bila hal itu terjadi, sama saja suatu kemunduran demokrasi.
"Mudah-mudahan cawe-cawe yang dimaksud bukan abuse of power. Kalau ini terjadi, mundur kita, kita sudah bagus kok ini demokrasi berjalan," kata Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023.
Sugeng mengatakan Jokowi seharusnya tidak dalam kapasitas cawe-cawe. Karena status Kepala Negara yang melekat padanya.
"Seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, istilahnya harus netral," ucap Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Ada lebih dari tujuh kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Wakil Pemimpin Redaksi (Wapempred) Kompas TV Yogi Nurgaha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023.
Yogi menjelaskan alasan Jokowi ingin terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Salah satunya memastikan keberlangsungan pembangunan hingga 2045.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin mencoba untuk mengklarifikasi pernyataan Jokowi. Bey menyebut Presiden Jokowi hanya ingin memastikan pesta demokrasi itu dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey dalam keterangan tertulis.
