Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan uji materi batas usia minimal capres dan cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu untuk memberikan anak-anak muda ruang untuk memimpin.
"Menurut kami anak-anak muda Indonesia perlu diberikan ruang untuk memimpin. Karena itu, PSI merasa perlu dan penting untuk memperjuangkan hak konstitusi 21,2 juta anak muda Indonesia usia 35-39 tahun," kata kuasa hukum PSI Francine Widjojo di Primetime News Metro TV, Jumat (2/6/2023).
Francine menegaskan, PSI konsisten memperjuangkan hak konstitusi anak muda di pemilu. Hal itu tampak dari uji materi PSI di 2019 terkait dengan batas usia minimal calon kepala daerah menjadi 21 tahun seperti usia minimal calon anggota DPR.
"Partai Solidaritas Indonesia konsisten memperjuangkan hak konstitusi anak muda ini bisa kita lihat dari uji materi PSI di 2019," tuturnya.
Meski saat ini tahapan pemilu sudah berjalan, tapi tak ada larangan uji materi batas usia minimal capres-cawapres diajukan. Francine mencontohkan uji materi sistem pemilu yang sampai saat ini belum juga diputuskan MK. Padahal, tahapan pemilu terus berjalan.
Pada kesempatan yang sama, ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar mengatakan batas usia pencalonan pejabat publik yang semakin menua sebenarnya berbahaya. Menurutnya, usia muda bukan berarti tidak matang dan usia tua bukan berarti tidak kekanak-kanakan.
"Saya kira ada bahayanya sebenarnya kalau jabatan-jabatan politik itu digeser semakin menua jangan-jangan kita terjebak dengan gerontokrasi," ujarnya.
