Jakarta: Ketua Fraksi NasDem Roberth Rouw meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersuara terkait polemik sistem pemilu. Jokowi diharapkan mendukung sistem pemilihan proposional terbuka tetap diterapkan di Pemilu 2024.
"Presiden, kami minta beliau sendiri menyampaikan. Beliau harus ikut cawe-cawe untuk menjaga kelanjutan pembangunan dan stabilitas negara dalam rangka pemilu 2024. Kami minta juga presiden bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat," kata Robert, Selasa, 30 Mei 2023.
Menurut dia, suara Jokowi dalam polemik sistem pemilu bisa mencegah kegaduhan. Sengkarut sistem pemilu dinilai bukan perkara enteng, sebab mempertaruhkan sistem ketatanegaraan.
"Bersuaralah kepada MK agar MK tidak buat gaduh politik yang sudah kami jalani sudah lebih dari setahun proses pemilu ini kami lakukan," ujarnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar Kahar Muzakir menerangkan sistem proposional terbuka sudah berlaku sejak lama. Jika sistem tersebut diubah, maka akan berpengaruh terhadap proses tahapan pemilu yang sudah berjalan.
"Setiap partai politik calegnya itu dari DPRD kabupaten/kota DPR RI jumlahnya kurang lebih 20 ribu orang. Jadi kalau ada 15 partai politik itu ada 300 ribu. Mereka ini akan kehilangan hak konstusionalnya kalau memakai sistem tertutup," terang Kahar.
Selain itu, ia menilai akan ada gelombang protes dan tuntutan ganti rugi dari para bakal calon legislatif (caleg) yang merasa dirugikan oleh sistem proporsional tertutup. Protes dan permintaan ganti rugi sudah barang tentu akan ditujukan ke MK sebagai pihak yang memutuskan sistem tersebut.
"Bayangkan 300 ribu orang minta ganti rugi, dan dia berbondong-bondong datang ke MK, agak gawat juga MK itu," ujar Kahar.
