Gedung Kemenko Perekonomian. Foto: Dokumentasi Setkab.
Jakarta: Badan Anggaran memastikan anggaran empat Kementerian Koordinator (Kemenko) bakal ditambah untuk 2024. Penambahan itu sesuai dengan usulan yang diajukan empat menteri koordinator kepada parlemen.
"Usulan pagu tidak ada yang tidak bisa kita terima. Banggar bersikap melalui pimpinan akan memastikan keempat Menko itu mendapat tambahan anggaran pada September ketika APBN akan didrop di Banggar. Itu jaminannya pimpinan badan dan seluruh anggota Banggar," ucap Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah, Jumat, 9 Juni 2023.
Adapun Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mendapat tambahan anggaran paling banyak, yakni Rp189,89 miliar. Anggaran Kemenko yang dipimpin Muhadjir Effendy itu menjadi Rp437,89 miliar untuk 2024, dari Rp248 miliar.
Sementara, anggaran Kemenko Bidang Perekonomian menjadi yang paling besar di antara ketiga Kemenko lainnya. Total anggaran Airlangga Hartarto pada tahun depan sebesar Rp546,06 miliar, bertambah Rp40,26 miliar dari Rp505,8 miliar.
Sedangkan penambahan anggaran Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebesar Rp91,96 miliar. Dengan begitu anggaran yang dipegang Mahfud MD menjadi Rp412,38 miliar, dari semula Rp320,42 miliar.
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi Kemenko dengan anggaran paling kecil diantara ketiga Kemenko lainnya. Anggaran Kemenko yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan pada tahun depan itu hanya Rp403,39 miliar, bertambah Rp76,39 miliar dari yang semula sebesar Rp327 miliar.
Tugas Kemenko semakin menantang
Penambahan anggaran tersebut disetujui dengan pertimbangan tugas empat Kemenko di tahun depan yang disebut cukup menantang. Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK, misalnya, mesti memperkuat sinergi dalam upaya pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di 2024.
"Agenda ini memerlukan bauran kebijakan antara kementerian dan lembaga di bawah kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian. Penting memastikan konvergensi kebijakan antara K/L berirama dengan baik dan mencapai target," jelas Said.
Lalu Kemenko Marinves juga harus memitigasi deindustrialisasi yang sudah menunjukkan gejalanya di Tanah Air. Karenanya penambahan anggaran yang diberikan diharapkan mampu mendorong kinerja kementerian untuk merevitalisasi industri di Indonesia.
Sedangkan penambahan anggaran kepada Kemenko Polhukam salah satunya ditujukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Menko Polhukam memiliki peran penting atas pelaksanaan Pemilu 2024 nanti," tutur Said.
