Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan penguatan untuk mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, penguatan pengawasan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dukungan masyarakat.
"Kami menggerakkan sumber daya manusia yang ada dan menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder,” ucap Saleh, dikutip Jumat, 2 Juni 2023.
Menurutnya, peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi dapat membantu BPH Migas dalam melakukan pengawasan penyaluran BBM.
Di sisi lain, digitalisasi melalui aplikasi MyPertamina juga membantu mengendalikan penjualan BBM bersubsidi.
“Dengan sistem digitalisasi ini, maka sudah jelas arahnya, kita menuju ke sistem subsidi tertutup," tuturnya.
Untuk itu, Saleh berharap badan usaha benar-benar menyalurkan BBM secara tepat sasaran dan terus mengembangkan sistem digitalisasi.
"Untuk mengurangi potensi penyalahgunaan," imbuhnya.
Sementara, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santosa mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus untuk menjalankan program full cycle QR Code untuk BBM Jenis Solar.
Pertengahan Juni 2023, implementasi program tersebut ditargetkan mencapai seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
