Hampir seluruh fraksi yang ada di DPR menolak keras adanya sistem proporsional tertutup di pemilu 2024. Mereka yakni Mahkamah Konstitusi akan menggelar acara lima tahunan itu dengan sistem terbuka.
"Kami yakin, pemilu akan digelar dengan sistem terbuka," ucap Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir.
Menurut Kahar, sistem proporsional terbuka hampir tidak ada kekurangannya. Sehingga, besar kemungkinan sistem itu akan kembali digunakan dalam pemilu mendatang.
Kahar juga mengungkapkan, kalaupun MK ingin mengubah sistem pemilu, tidak bisa dilakukan saat proses sedang berjalan. Diketahui, saat ini proses pemilu telah berjalan, bahkan sudah memasuki masa krusial.
"Para partai politik sudah mendaftarkan caleg dari seluruh daerah yang mencapai 20 ribu orang, kalau diubah mereka semua kehilangan hak konstitusionalnya," ungkap Kahar.
Oleh Karena itu, Kahar mewakili delapan fraksi meminta MK tetap menjalankan sistem terbuka di pemilu 2024. Kahar khawatir jika terjadi perubahan, akan ada kekacauan yang menimbulkan masalah baru dalam demokrasi Indonesia, Bahkan ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan para caleg akan menuntut ganti rugi.
"Bayangkan kalau seluruh caleh minta ganti rugi, dan mentatangi MK secara berondong-bongong, gawat juga," tuturnya.
Saat ini, sebanyak delapan fraksi di DPRyakni Demokrat, PKS, NasDem, PPP, Golkar, Gerindra, PKB dan PAN. Mereka sejak awal tegas menolak sistem tertutup tersebut. Hanya satu yang tidak menanggapi adanya sitem pemilu tertutup yakni PDIP.
