Presiden Joko Widodo. Foto: Dok Setpres
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak sejalan antara perkataan dan perbuatannya. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang mengakui cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Jadi di hadapan publik pernah statemen presiden enggak cawe-cawe soal capres, tapi faktanya beliau lah presiden yang paling sering endorse calon presiden (capres) sepanjang sejarah kita punya presiden," ujar pengamat politik Pangi Syarwi kepada Medcom.id, Selasa, 30 Mei 2023.
Oleh karenanya, Pangi meragukan pernyataan Presiden Jokowi yang berupaya mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil. Sebab, dikhawatirkan janjinya tersebut tidak terealisasikan dengan baik di lapangan.
Selain itu, Pangi menegaskan soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke depan menjadi kewenangan penuh rakyat. Presiden selanjutnya juga berhak menentukan apakah akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan era Jokowi atau tidak.
"Kelanjutan atau perubahan kan intersubjektif maknanya, baik bagi presiden sekarang belum tentu baik bagi presiden selanjutnya," bebernya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Ada lebih dari tujuh kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Wakil Pemimpin Redaksi (Wapempred) Kompas TV Yogi Nugraha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023.
Yogi menjelaskan alasan Jokowi ingin terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Salah satunya memastikan keberlangsungan pembangunan hingga 2045.
Pemimpin Redaksi (Pemred) TV One Karni Ilyas menambahkan kalau Jokowi merasa tidak bersalah dengan cawe-cawe Pemilu 2024. Sebab, Kepala Negara menilai tidak ada aturan yang dilanggar.
"Enggak melanggar undang-undang dia (Jokowi) bilang. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi," kata Karni.
Tidak berselang lama, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin mencoba untuk mengklarifikasi pernyataan Jokowi. Bey menyebut Presiden Jokowi hanya ingin memastikan pesta demokrasi itu dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.
"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey dalam keterangan tertulis.
