Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut draf Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset akan segera dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini, draf tersebut sudah ada di meja Presiden Joko Widodo.
"Sudah di meja Presiden, kan habis lebaran, baru dua hari kita ngantor. Sudah disampaikan ke Presiden. Sudah didisposisi juga oleh menteri-menteri terkait," ujar Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (27/4/2023).
Mahfud memperkirakan butuh beberapa hari agar draf itu berpindah dari kantor Presiden ke DPR. Kemungkinan, itu sudah akan dikirim pekan depan.
"Ya, Presiden kan perlu waktu untuk melihat dulu surat yang harus ditandatangani. Acara Presiden sangat banyak Tapi saya kira paling lambat pekan depan sudah (dikirim)," imbuhnya.
Sebelumnya, DPR berharap pemerintah segera mengirimkan naskah RUU Perampasan Aset saat masa sidang DPR mendatang dimulai. Sehingga bisa segera dilakukan pembahasan.
“Saat ini bolanya masih di pemerintah dengan tahapan penyusunan draf RUU. Setelah diserahkan kepada DPR, barulah masuk ke tahap berikutnya, yakni pembahasan RUU. Selama (draf) belum diserahkan, DPR belum bisa melakukan pembahasan,” kata anggota Komisi III DPR Taufik Basari.
Taufik menjelaskan bahwa status RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan RUU usul inisiatif pemerintah. Ia mengaku menyayangkan narasi keliru yang beredar di publik bahwa DPR seolah-olah menghambat ataupun menolak pembahasan RUU tentang Perampasan Aset.
