Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Kadisnakertransgi) Hari Nugroho menyebut, sebanyak 432 perusahaaan dilaporkan belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1444 Hijriah. Saat ini, pihaknya tengah mendalami perusahaan tersebut.
"Dari 432 perusaahan sedang kita proses 358 yang belum diproses 31, tuntas 43 (perusahaan). Yang belum (diproses) terus kita lakukan (pendalaman)," ujar Hari ditemui Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).
Menurut Hari, ratusan perusahaan itu diketahui dari 746 pengaduan. Sehingga terdapat dua hingga tiga pengaduaan yang ditujukan untuk satu perusahaan.
Hari menyebut mayoritas perusahaan yang belum membayar THR bergerak di sektor jasa dan perdagangan. Perusahaan tersebut, berdalih tengah dalam kondisi keuangan yang tidak sehat akibat pandemi covid-19.
Hari menekankan sanski terberat bagi perusahaan yang tidak membayar THR ialah pencabutan izin usaha. Namun, berkaca pada tahun sebelumnya, perusahaan akan membayar THR setelah diberikan teguran kedua.
"Pertama diperiksa ada nota pemeriksaan pertama nanti dikasih waktu 14 hari begitu diperiksa kita periksa lagi nota periksa kedua tapi biasanya kalau sudah pemeriksaan kedua itu mereka membayar," jelas Hari.
Sebelumnya, Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 mencatat DKI Jakarta menjadi provinsi dengan aduan terbanyak mengenai Tunjangan Hari Raya sejak 28 Maret 2023.
Selama beroperasinya Posko Satgas THR Keagamaan 2023 hingga 14 April 2023, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan pihaknya telah melayani 1.988 layanan yang terdiri dari 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan mengenai THR.
Dari 938 aduan tersebut, terdiri dari 468 aduan THR tidak dibayarkan, 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan, dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.
