Ilustrasi. Foto: Dok Medcom.id
Jakarta: Anggota Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua (BP3OKP) Pendeta Albart Yoku menuturkan pendekatan humanis lebih dibutuhkan oleh rakyat Papua dalam penanganan konflik. Pasalnya masalah kemanusiaan sebagai dampak dari konflik antara aparat dan kelompok kriminal bersenjata juga mendesak untuk ditangani.
Ia menjelaskan ada beberapa klaster wilayah di Papua yang masuk zona merah atau rawan konflik. Salah satunya, Papua Pegunungan. Sebanyak tiga dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan mengalami konflik dan terdampak, seperti Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang.
Sementara itu, di Kabupaten Lanny Jaya, banyak pengungsi dari Kabupaten Nduga. Tercatat, ada 16 distrik di Nduga yag benar-benar terdampak konflik.
"Dan ini yang kami katakan untuk segera ditangani masalah kemanusiaan," ucap Albart usai rapat koordinasi BP30KP di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023.
Ia menegaskan pemerintah tetap bisa melakukan pendekatan keamanan melalui TNI/Polri. Namun, BP3OKP berharap pemerintah juga bisa menangani masalah sosial yang dirasakan rakyat Papua.
"Kami sangat mengharapkan dalam waktu singkat ini kita menangani masalah sosial kebutuhan kebutuhan sosial masyarakat di sana," uca dia.
Ia menilai pendekatan psikologi dan pendekatan humanis lebih dibutuhkan untuk penanganan konflik di Papua. Ia mencontohkan program Damai Cartenz yang pernah dilakukan TNI dan Brimob. Aparat keamanan membantu masyarakat seperti mengajar anak-anak di Papua atau membantu pengadaan sanitasi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Papua menurutnya dapat hidup dengan damai.
"Yang lebih kepada soft (approach) ya. Ya itu seperti program damai Cartenz itu kan TNI dengan Brimob yang ke sana membantu jadi guru, membantu penanaman dan sebagainya," ujarnya.
Dampak dari konflik bersenjata di Papua, terang Albart, bikin pembangunan di bumi Cenderawasih terhambat. Sehingga, rakyat Papua belum merasakan dampak signifikan..
"Kita lebih menitikberatkan kepada yang terdampak. Kan yang terdampak itu lebih banyak, kita biarkan rakyat lapar, pembagunan tidak terurus dan sebagainya maka lebih baik kita tangani rakyat itu," ucap dia.
