Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menyambut positif keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menyelesaikan negosiasi batas laut teritorial di laut Sulawesi, di laut Malaka bagian selatan. Negosiasi sudah berlangsung selama 18 tahun bernegosiasi.
"Pasti (menyambut baik), terlebih Bakamla sangat concern dengan batas wilayah laut," kata Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI, Wisnu Pramandita dalam keterangannya, Kamis, 8 Juni 2023.
Keberhasilan negosiasi batas laut itu akan sangat membantu Bakamla dalam melakukan pelaksanaan tugas patroli kedepannya. Sebab, Bakamla sangat berpatokan dengan batas negara di laut Indonesia.
"Dalam pelaksanaan tugas patroli, salah satu landasan terpenting adalah kepastian hukum atas kegiatan penegakkan hukum di laut. Di mana tentu saja, kepastian itu diperoleh salah satunya adalah batas wilayah yang jelas dan tegas," ujar Wisnu.
Selain itu, Bakamla bisa lebih tegas menjalan tugas dengan adanya kejelasan batas laut itu. Terutama pada aktivitas ilegal yang terjadi di perairan Indonesia.
"Tentu saja mempermudah pekerjaan Bakamla dalam menjaga keamanan laut, sehingga kami bisa lebih pasti dan tegas terhadap semua potensi aktivitas Illegal," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil menyelesaikan masalah perbatasan laut teritorial di laut Sulawesi bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang sudah 18 tahun tidak kunjung usai.
"Tadi sudah banyak disampaikan oleh Datuk Anwar, yang pertama saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian Selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun," kata Jokowi saat jumpa pers dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim Kamis, 8 Juni 2023. (MI/Rifaldi Putra Irianto)
