Ratusan Buruh Tuntut MK Cabut Undang-Undang Cipta Kerja

Jakarta: Ratusan buruh berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, 14 September 2023. Mereka menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut.

Buruh yang berunjuk rasa pada hari ini terdiri dari berbagai elemen. Ada KSPI, KSBSI, dan SPSI. Mereka menilai Undang-Undang Cipta Kerja merugikan para buruh.

Selain Undang-Undang Cipta Kerja, mereka meminta MK untuk mencabut Undang-Undang Kesehatan. Terutama cluster yang berkaitan dengan pekerja.

Para buruh menuntut MK agar mereka menerima perwakilan mereka. Sejak 2020, para buruh sudah puluhan kali menentang Undang-Undang Cipta Kerja.

Aksi Tabur Bunga Korban Proyek Tol Cimanggis-Cibitung di Kantor BPN Bekasi

Sejumlah ahli waris mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi. Mereka memprotes lambannya pelayanan BPN atas pencairan dana korban gusuran proyek Tol Jatikarya-Cimanggis-Cibitung.

Warga yang kecewa ini melakukan aksi tabur bunga di depan kantor BPN Bekasi. Aksi ini dilakukan sebagai simbol kekecewaan atas matinya pelayanan institusi Kantor ATR/BPN Kota Bekasi. 

Para ahli waris menganggap BPN Kota Bekasi sebagai lembaga negara, tidak tanggap dalam melaksanakan putusan hukum yang sudah inkrah hingga tingkat kasasi yang dimenangkan oleh pihak ahli waris. Mereka meminta jawaban atas surat yang telah dilayangkan beberapa bulan sebelumnya, yang hingga saat ini tidak kunjung mendapatkan jawaban dari pihak ATR/BPN.

Surat tersebut merupakan permohonan untuk dibuatkan surat pengantar sebagai satu syarat pencairan dana konsinyasi yang telah dititipkan di PN Kota Bekasi.

Para ahli waris meminta surat keterangan yang akan digunakan mencairkan pembayaran uang konsinyasi atas ganti rugi lahan pembangunan tol, seluas kurang lebih 40 hektare.

Seorang Meninggal Saat Demo Desak Sekda Jepara Mundur

Serikat PRT Mogok Makan, Tuntut DPR Segera Sahkan RUU PPRT

Serikat Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi damai dengan mogok makan di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Agustus 2023. Aksi ini sebagai bentuk protes ke DPR karena RUU Perlindungan PRT (PPRT) tak kunjung disahkan.

Aksi ini sudah digelar sejak sebelum sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2023. Mereka mengingatkan DPR bahwa pengesahan RUU PPRT sudah tertunda selama 19 tahun.

"Ini sama saja dengan menyandera nasib PRT yang bekerja di dalam situasi perbudakan dan korban tindak perdagangan orang," kata Koordinator Aksi Lita Anggraini.

RUU PRT sangat krusial untuk melindungi nasib PRT. Nantinya akan mengatur mekanisme perekrutan dan penempatan PRT, sanksi, dan juga fungsi pengawasan dan pendataan. 

Pengesahan RUU PPRT menjadi UU juga akan mengurangi jumlah korban kekerasan dan perdagangan manusia terhadap PRT. Sejauh ini pihaknya mencatat ada 600 korban per tahun 

Oleh sebab itu, Lita menuntut agar DPR bisa segera mengagendakan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT menjadi UU. Serikat PRT akan terus melakukan berbagai aksi hingga disahkan.

"Kami tunggu untuk segera membahas sampai disahkan," ucapnya.

PT Duta Palma Agro Menyayangkan Aksi Anarkis Karyawannya

PT Duta Palma Agro menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh buruh mereka. Aksi mogok kerja buruh perusahaan sawit sudah berlangsung selama 14 hari. 

Para buruh menuntut hak yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Mereka menuntut upah sesuai dengan UMK, upah lembur, hingga penyediaan BPJS oleh perusahaan. 

"Kami terbuka, kalau BPJS masih kurang langsung saja disampaikan ke kami, pensiunan juga disampaikan ke kami," kata HRD PT Duta Palma Agro, Rudiantoro dalam keterangannya, Senin, 21 Agustus 2023. 

Rudiantoro berharap agar aksi anarkis ini tidak terjadi lagi di masa depan. Menurutnya, tuntutan harus disampaikan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. 

Sebelumnya, ratusan karyawan PT Duta Palma Argo Group di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, berunjuk rasa hingga berujung bentrok dengan aparat kepolisian. Aksi kerusuhan ini terjadi sejak Sabtu, 19 Agustus 2023.

Bentrokan ini berawal saat aparat kepolisian ratusan berusaha membuka blokade jalan menuju perusahaan yang dilakukan oleh para karyawan.

Akibat insiden tersebut sejumlah kendaraan taktis polisi rusak. Sementara itu sejumlah pengunjuk rasa yang cedera akibat luka tembak peluru karet milik polisi.

Viral Tindakan Represif Aparat, Polda Jabar Bentuk Tim Khusus

Massa Demo Buruh di Patung Kuda Jakarta Akhirnya Membubarkan Diri

Setelah melalui sejumlah negosiasi antara aparat keamanan dengan perwakilan aksi demo buruh di Bundaran Patung Kuda Thamrin, Jakarta Pusat, massa buruh akhirnya membubarkan diri. Satu persatu peserta aksi pun mulai meninggalkan lokasi dengan menggunakan bus maupun kendaraan pribadi.

Aksi yang berlangsung melebihi batas waktu bahkan hingga tengah malam ini, dilakukan oleh massa buruh. 

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto; didampingi Pangdam Jaya  Mayjen TNI Mohamad Hasan turun meninjau lokasi. Kapolda juga mengimbau pengunjung rasa melakukan jalur hukum berupa judicial review, jika ada undang-undang yang dirasa tidak sesuai daripada melakukan aksi demo yang mengganggu pengguna jalan raya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pun meminta maaf kepada seluruh warga Jakarta, khususnya pengguna jalan, yang aktivitasnya terganggu akibat demo hingga tengah malam tadi.

6.612 Personel Kawal Demo Buruh di Depan Gedung DPR-MPR

Mahasiswa di Makassar Jadi Korban Penganiayaan saat Gelar Demo

Diduga Lakukan Kecurangan Penerimaan Siswa, Warga Demo SMAN 2 Bekasi

Warga yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat untuk Pendidikan menggelar aksi di depan SMA Negeri 2 Kota Bekasi Jawa Barat. Mereka mencium ada praktek kecurangan berkedok penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi.

Aliansi Rakyat untuk Pendidikan menuding ada praktek jual beli bangku yang dilakukan oleh mafia pendidikan. Mereka meminta aparat untuk segeral menyelidiki dan menahan pelaku kecurangan tersebut.

Terkait tudingan masa aksi, pihak SMA Negeri 2 Kota Bekasi belum bersedia memberikan keterangan.

Unjuk Rasa Massa Depan Ponpes Al-Zaytun Ricuh

Orang Tua yang Anaknya Ikut Demo Prancis Bisa Dikenakan Denda Hingga Rp491 Juta

Demo Prancis Makin Panas, Toko-toko Dijarah

Rusuh, Massa Protes Tembakkan Kembang Api ke Polisi di Malam Kedua Kerusuhan Prancis

Demo Al-Zaytun Bubar, Massa Ancam Kembali Gelar Aksi Serupa

Ratusan Pedagang Kaki Lima di Pasar 16 Ilir Unjuk Rasa

Ponpes Al Zaytun Masih Dipasangi Pagar Berduri Pasca Diprotes Warga

Pasca didatangi massa aksi, Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu tampak sepi, Jumat (16/6/2023) siang. Meski tidak lagi dijaga polisi, akses menuju pesantren masih sangat dibatasi dengan pagar berduri. 

Dengan masih dipasangi pagar berduri, aktivitas di lingkungan pesantren tampak sepi, hanya ada pihak keamanan dan pekerja yang sedang membangun gerbang baru pondok pesantren. 

Tanpa alasan jelas, pihak keamanan Al Zaytun tidak memberikan akses bagi awak media yang ingin meliput ke dalam area pondok. 

Sebelumnya, massa demonstran yang mengatasnamakan forum Indramayu Menggugat, mengelar aksi di depan Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu pada Kamis (15/6/2023) siang. Massa menuntut sejumlah hal mengenai dugaan penyimpangan pondok pesantren tersebut. 

Aksi saling dorong sempat terjadi antara massa dengan polisi yang berjaga. Polres Indramayu telah menyiapkan pengamanan dengan menyiagakan 700 personel gabungan bersama Brimob Polda Jawa Barat, Polres Majalengka dan aparat TNI. Polisi juga memasang barikade kawat tajam untuk menghindari konfrontasi fisik.

Polisi Bubarkan Rencana Demo Susulan di Ponpes Al-Zaytun Indramayu

Polisi langsung membubarkan aksi demo susulan yang akan dilakukan sejumlah pemuda dan pelajar di Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Kamis (15/6/2023). Seorang pemuda diamankan karena membawa batu di dalam tas ranselnya. 

Belasan pemuda dan pelajar ini dibubarkan paksa setelah diketahui akan menggelar aksi susulan menolak keberadaan Yayasan Pondok Pesantren A-Zaytun di Indramayu pimpinan Panji Gumilang. 

Petugas menggeledah barang-barang yang dibawa. Dari penggeledahan, polisi langsung mengamankan seorang pengunjuk rasa karena kedapatan membawa batu di tas ranselnya. 

Sebelumnya, massa demonstran yang mengatasnamakan "Forum Indramayu Menggugat" menggelar aksi di depan Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu. Sedikitnya seribu simpatisan dari Ponpes Al-Zaytun Indramayu berjaga di depan gerbang utama menyambut pengunjuk rasa. 

Massa menilai, Ponpes Al-Zaytun Indramayu sesat. Ponpes itu layak ditutup pemerintah. 

Sederet Kontroversi Ponpes Al-Zaytun

Pondok Pesantren Al-Zaytun berulangkali menjadi sorotan. Terakhir yang menimbulkan kontroversi adalah praktik beribadah yang dijalankan ponpes tersebut dianggap menyimpang. 

Publik sempat dihebohkan dengan video viral di media sosial yang memperlihatkan jemaah laki-laki dan perempuan digabung dalam saf yang sama saat Salat Id di Ponpes Al-Zaytun. Video itu juga memperlihatkan jarak antar saf berjauhan. 

Bukan hanya itu, ucapan salam pemimpin Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang dalam bahasa ibrani juga menjadi kontroversial. 

Pada 2011 lalu, Mabes Polri sempat menduga Ponpes Al-Zaytun berkaitan dengan Negara Islam Indonesia. Saat itu, Panji sempat diperiksa dua kali oleh Bareskrim Polri. 

Ponpes Al-Zaytun Indramayu Didemo

Massa demonstran yang mengatasnamakan "Forum Indramayu Menggugat" menggelar aksi di depan Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, Kamis siang 15 Juni 2023. Massa menilai, Ponpes Al-Zaytun Indramayu sesat dan layak ditutup pemerintah. 

Praktik beribadah Ponpes Al-Zaytun menjadi sorotan, salah satunya memperbolehkan imam perempuan dalam salat jumat. Lalu saf atau barisan salat bercampur antara jemaah lelaki dan perempuan. 

Sebelumnya, seruan aksi ini sudah tersebar baik melalui media sosial maupun pamflet yang disebarkan kepada masyarakat Indramayu.

Dalam seruan aksinya, massa aksi menuntut lima hal. Pertama, mengusut tuntas dugaan ajaran sesat Al-Zaytun yang melibatkan MUI dan Kemenag. Kemudian, usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan di lingkungan ponpes. Lalu penegakkan UU Pokok Agraria tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah. Selanjutnya tuntutan penghentian pembuatan dermaga khusus Al-Zaytun. Terakhir, tuntutan Al-Zaytun yang dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Demo di Ponpes Al-Zaytun Indramayu Berakhir Tanpa Jawaban

Massa demonstran yang mengatasnamakan "Forum Indramayu Menggugat" menggelar aksi di depan Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, Kamis siang 15 Juni 2023. Massa menuntut sejumlah hal soal dugaan penyimpangan pondok pesantren tersebut. Aksi demontrasi ini berakhir tanpa jawaban.

Massa demonstran sudah berkumpul sejak pukul 11.00 WIB, tapi tidak diperbolehkan bertemu dengan massa Ponpes Al-Zaytun dengan alasan keamanan. Alhasil aksi demonstrasi dilakukan dari jarak 200 meter dari gerbang ponpes.

Polres Indramayu telah menyiapkan upaya pengamanan aksi demonstrasi dengan menyiagakan 700 personel gabungan bersama Brimob Polda Jabar, Polres Majalengka, dan aparat TNI. Polisi juga memasang barikade kawat tajam untuk menghindari konfrontasi fisik.

Aksi demo ini berakhir tanpa jawaban karena tidak terjadi mediasi antara kedua pihak.

Sebelumnya, seruan aksi ini sudah tersebar baik melalui media sosial maupun pamflet yang disebarkan kepada masyarakat Indramayu.

Dalam seruan aksinya, massa aksi menuntut lima hal. Pertama, mengusut tuntas dugaan ajaran sesat Al-Zaytun yang melibatkan MUI dan Kemenag. Kemudian, usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan di lingkungan ponpes. Lalu penegakkan UU Pokok Agraria tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah. Selanjutnya tuntutan penghentian pembuatan dermaga khusus Al-Zaytun. Terakhir, tuntutan Al-Zaytun yang dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Polisi Sebut Unjuk Rasa di Ponpes Al-Zaytun Berjalan Aman

Ratusan Polisi Kawal Unjuk Rasa di Ponpes Al-Zaytun

Ratusan Warga Kota Lama Unjuk Rasa di Kantor DPRD & Bupati Rokan Hulu

Ratusan warga Kota Lama yang tergabung dalam Tim Perjuangan Hak Ulayat Masyarakat Kota Lama (TP-Humasko), Kecamatan Kunto Darusallam berunjuk rasa di kantor DPRD dan kantor Bupati Rokan Hulu. 

Mereka meminta Bupati Rokan Hulu mencabut rekomendasi perpanjangan HGU PT Edi kepada Panitia B yaitu Kanwil ATR BPN Riau karena sarat manipulasi data. 

Pemerintah setempat dinilai lebih berpihak ke perusahaan soal penyelesaian pemenuhan hak 20% kebun masyarakat sebagian bagian syarat perpanjangan HGU perusahaan kelapa sawit. Namun masyarakat merasa kecewa karena hanya ditemui oleh Asisten II Sekretariat Daerah.

Unjuk rasa sempat memanas ketika ratusan pendemo ini terlibat saling dorong dengan Satpol PP dan polisi saat mencoba masuk ke kantor Bupati Rokan Hulu. Suasana kembali kondusif ketika dibuka ruang mediasi. 

Tokoh masyarakat Kota Lama meminta Bupati Rogan Hulu untuk segera mencabut rekomendasi perpanjangan HGU, serta menghentikan segala bentuk proses perpanjangan karena dinilai ada kejanggalan dalam proses perpanjangan, seperti manipulasi data dan minimnya keterlibatan masyarakat, termasuk tudingan suap. 

Anggota DPRD Rogan Hulu Hasbi Asidiqie mengatakan dalam proses perpanjangan HGU PT Edi ditemukan adanya upaya PT Edi melakukan amputasi data soal perpanjangan syarat kemitraan yang tidak sesuai dengan obyek HGU. 

Masyarakat memberikan waktu kepada Pemkab Rogan Hulu selama dua minggu untuk mengkaji kembali rekomendasi perpanjangan HGU PT EDI yang dikeluarkan bupati. Jika tidak, warga mengancam akan menduduki area PT Edi yang telah habis masa HGU per 31 Desember 2022. 

2.432 Aparat Dikerahkan Kawal Demo Tolak RUU Kesehatan

5 Organisasi Profesi Demo Lagi di Depan DPR, Tuntut RUU Kesehatan Disetop

AMPG Menuntut Airlangga Mundur dari Kursi Ketum Golkar

Sejumlah massa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Golkar (AMPG) menggelar demonstrasi di depan Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, memuntut Airlangga Hartarto mundur. Demonstrasi digelar saat rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Golkar tengah berlangsung. 

Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk yang berisi tuntutan agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya. Massa menilai, masa kepemimpinan Airlangga sangat tidak produktif, hingga membuat suara Partai Golkar menurun secara signifikan pada pemilu 2019, akibatnya perolehan kursi Partai Golkar di DPR juga turun. 

Dalam aksinya, massa AMPG sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan. 

Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa OAP Desak Plt Bupati Mimika Ditahan

Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Orang Asli Papua Anti Korupsi melakukan aksi damai di depan Gedung Kejaksaan Agung RI.  Mereka mempertanyakan sikap Kejagung yang tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa kasus korupsi Plt Bupati Mimika Yohanes Rettob.

"Ini bentuk kekecewaan kami terhadap lembaga ini (Kejagung)," jelas pengunjuk rasa, Michael Himan.

Para pendemo menilai penetapan status tersangka kepada Plt Bupati Mimika oleh Kejaksaan Tinggi Papua tidak diiringi dengan tindakan dari penyidik, dengan melakukan penahanan fisik terhadap Yohanes Rettob.

Dengan tidak ditahannya Yohanes, ini menjadi keuntunganya untuk dapat menggunakan wewenang dan kekuasannya melakukan manuver dan mengintervensi lembaga pradilan Tipikor di Papua. 

Puluhan Tenaga Honorer Berunjuk Rasa di Depan Patung Kuda Tuntut Diangkat Jadi ASN

Puluhan tenaga honorer lintas profesi menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023). Pengunjuk rasa menuntut pemerintah untuk menaikkan status mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah mengabdi selama lima tahun. 

Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN) berorasi sambil membawa spanduk berisi tuntutan mereka. Pengunjuk rasa menangih janji Presiden Joko Widodo untuk mengangkat mereka dari status honorer menjadi ASN. 

Pengunjuk rasa mengaku sudah mengabdi lebih dari lima hingga 15 tahun sebagai honorer lintas profesi, seperti guru dan tenaga kesehatan. Menurut Reno Adi Kurniadi, ada pegawai honorer yang sampai sata ini hanya mendapatkan gaji Rp50 ribu sampai Rp300 ribu per bulannya. Jumlah ini dinilai jauh dari kesejahteraan dan pengabdian mereka pada pemerintah. 

"Untuk saudara-saudara kita dari mulai timur kemudian barat, ada dari salah satu kabupaten Pidie Aceh sudah berpuluh-puluh tahun digaji Rp50 ribu, buktinya ada," kata Koordinator Aksi, Reno Adi Kurniadi.

Warga Pulau Lae-Lae Demo Tolak Reklamasi dan Perluasan Makassar New Port

Ratusan warga Pulau Lae-Lae berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulsel. Mereka mendesak anggota dewan dan pemerintah Sulsel untuk segera membatalkan dan menghentikan reklamasi Pulau Lae-lae dan perluasan pembangunan Makassar New Port (MNP) yang berdampak bagi warga di Pulau Lae-Lae Makassar.

Ratusan massa tersebut memblokade ruas jalan depan Gedung DPRD Sulsel. Tampak massa membentangkan spanduk penolakan reklamasi. Selain itu massa juga membawa mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.

Mereka menuntut para legislator agar tidak memberikan izin kepada siapa pun yang hendak menimbun laut di dekat Pulau Lae-Lae. Mereka juga sempat menyorakkan yel-yel penolakan reklamasi.

Reklamasi pesisir Makassar masih terus berlanjut. Pada 2014 lalu, reklamasi yang dipaksakan masuk di pesisir Makassar untuk pembangunan Center Poin of  Indonesia (CPI) telah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berupa perampasan ruang hidup dengan menimbun wilayah tangkap nelayan sekitar, penggusuran terhadap 43 kepala keluarga nelayan dan perempuan.

Reklamasi pesisir Makassar ini semakin meluas, kini menyasar di Pulau Lae-Lae yang dihuni sekitar 1.700 jiwa. Hal itu diketahui berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 180/1428/B Hukum.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Syaharuddin Alrif saat menerima aspirasi warga tersebut menjelaskan akan mengawal persoalan itu. 

Sementara untuk kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) di wilayah pesisir Pulau Lae-Lae belum berjalan. Syahar pun menegaskan tidak ada penggusuran warga di pulau setempat.

Warga Pulau Lae-Lae Demo di Depan Gedung DPRD Sulsel Tolak Reklamasi

Ratusan warga Pulau Lae-Lae berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulsel. Mereka mendesak anggota dewan dan pemerintah Sulsel untuk segera membatalkan dan menghentikan reklamasi Pulau Lae-lae dan perluasan pembangunan Makassar New Port (MNP) yang berdampak bagi warga di Pulau Lae-Lae Makassar.

Ratusan massa tersebut memblokade ruas jalan depan gedung DPRD Sulsel. Tampak massa membentangkan spanduk penolakan reklamasi. Selain itu massa juga membawa mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.

Mereka menuntut para legislator agar tidak memberikan izin kepada siapa pun yang hendak menimbun laut di dekat Pulau Lae-Lae. Mereka juga sempat menyorakkan yel-yel penolakan reklamasi.

Reklamasi pesisir Makassar masih terus berlanjut. Pada 2014 lalu, reklamasi yang dipaksakan masuk di pesisir Makassar untuk pembangunan Center Poin Of  Indonesia (CPI) telah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berupa perampasan ruang hidup dengan menimbun wilayah tangkap nelayan sekitar, penggusuran terhadap 43 kepala keluarga nelayan dan perempuan.

Reklamasi pesisir Makassar ini semakin meluas, kini menyasar di Pulau Lae-Lae yang dihuni sekitar 1.700 jiwa. Hal itu diketahui berdasarkan surat edaran sekretariat daerah provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 180/1428/B Hukum.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Syaharuddin Alrif saat menerima aspirasi warga tersebut menjelaskan akan mengawal persoalan itu. Sementara untuk kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) di wilayah pesisir Pulau Lae-Lae belum berjalan. Syahar pun menegaskan tidak ada penggusuran warga di pulau setempat.