PBNU Belum Dengar Khofifah Minta Restu Maju di Pilpres

Respons Khofifah, PBNU: Semua Kader Punya Hak Maju Pilpres

Panji Gumilang Ditahan, PBNU Siap Menampung Santri Ponpes Al-Zaytun

Pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang ditahan selama 20 hari usai ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Panji adalah tokoh sentral yang mengurusi dan mendanai Al-Zaytun dengan jumlah santri yang mencapai ribuan orang. 

Berbagai pihak mendukung Ponpes Al-Zaytun ditutup setelah Panji Gumilang tersandung kasus hukum. Menanggapi hal ini, Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan siap menampung santri Al-Zaytun jika lembaga pendidikan tersebut ditutup. 

Soal nasib santri dan Ponpes Al-Zaytun, pemerintah menjamin hak-hak konstitusi. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, alasan pemerintah menjadi Al-Zaytun tetap beroperasi karena ponpes tersebut merupakan lembaga pendidikan dan tidak ada masalah. 

Sementara itu, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menyebut saat ini Ponpes Al-Zaytin dikelola oleh orang-orang kepercayaan Panji. Sebelumnya, Panji juga sempat berpesan agar seluruh komponen Al-Zaytun tetap tenang dalam menghadapi persoalan ini. 

Plt Ketum PPP Sowan ke Katib Aam PBNU

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono sowan ke Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Said Asrori, di Pondok Pesantren Roudlotut Thullab Magelang, Jawa Tengah.

Muhamad Mardiono mengatakan ada beberapa hal yang disampaikannya saat kunjungan kali ini. Antara lain persoalan kenegaraan menjelang Pemilu hingga meminta doa. Selain itu Mardiono juga minta doa agar pemilu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya sebagaimana hajat hidup rakyat dan akan dinikmati rakyat.

Dirinya juga meminta bimbingan KH Ahmad Said untuk menjalankan amanah para pendiri partai yang tujuannya untuk memperjuangkan umat.

PBNU Siap Jadi Penyampai Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Dukungan Kalangan NU Dinilai Pengaruhi Elektoral PAN

Cak Imin Sebut Hubungannya dengan Ketua PBNU Baik-baik Saja

Banyak Tokoh NU Gabung PAN, Pengamat: Mereka Perlu Dirangkul

Barnas Nusantara Dukung Yenny Wahid Jadi Cawapres 2024

Barisan Nahdiyin Aliansi Santri Nusantara (Barnas Nusantara) mendeklarasikan dukungan untuk Yenny Wahid, sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 mendatang. Yenny Wahid dinilai pantas mengisi posisi cawapres dengan latar belakang wawasan kebangsaannya. 

Menurut Koordinator Barnas Nusantara Enjang Hudori, Yenny adalah perempuan yang mumpuni karena memiliki wawasan kebangsaan dan memiliki jaringan yang luas, di dalam negeri maupun luar negeri. Yenni Wahid merupakan representasi Nahdlatul Ulama (NU) karena terlahir dari keluarga pendiri NU. 

Barnas Nusantara pun meminta kepada para bakal calon presiden (bacapres) agar mempertimbangkan Yenny Wahid menjadi cawapres apda kontestasi Pilpres 2024. 

Dalam dua minggu ke depan, Barnas Nusantara akan menemu para bacapres untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong Yenny Wahid untuk mendampingi salah satu capres pada Pilpres 2024 mendatang. 

Gus Choi: Ulama Usulkan Cawapres Anies dari NU

Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi menyebut Yenny Wahib adalah salah satu kader Nahdlatul Ulama (NU), yang cocok mendampingi Anies Baswedan. Menurutnya, Koalisi Perubahan memerlukan kekuatan tambahan selain tiga partai, yakni masyarakat NU. 

"Kalau bisa Mas Anies ngajak wakil presidennya itu dari kader NU. Karena semua kiai yang didatangi, semua pesannya wakil presidennya diusahakan dari kader NU," kata Gus Choi. 

Hal ini disampaikan saat wacana munculnya nama Yeny Wahid untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies, dalam Pilpres 2024 mmendatang. 

Gus Choi berharap dengan hadirnya Yenny Wahid, dapat menambah potensi dukungan yang besar terhadap Anies Baswedan. 

Sebelumnya, Gus Choi bersama Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali telah melakukan pertemuan dengan Yenny Wahid, Haislnya, Gus Choi menyebut Yenny visi misi yang sama untuk membangun Indonesia. 

Namun, Gus Choi masih enggan membeberkan kapan cawapres Anies akan ditetapkan. Ia mengungkap bahwa hal itu adalah hak prerogatif dari Anies untuk memutuskan. 

Selain Yenny Wahid, Gus Choi menyebut ada beberapa tokoh NU lainnya yang sudah berkomunikasi dengan Koalisi Perubahan. Di antaranya, Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa.

PWNU Jabar Desak Pemerintah Tegas pada Al Zaytun

PWNU Jabar: Menyantri di Al Zaytun Haram!

LPBI NU Gelar Rapat Koordinasi Nasional 2023

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI NU) menggelar Rapat Koordinasi Nasional 2023 di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Depok pada 3 Mei 2023. Rakornas ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting.

Tokoh yang hadir di antaranya KH Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Suharyanto selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Ace Hasan Syadzily selaku ketua LPBI NU dan tuan rumah. 
 
Acara rapat koordinasi turut dimeriahkan oleh santri-santri dari Pondok Pesantren Al-Hamidiyah dengan tari saman, hingga alunan rebana. Rakornas kali ini membahas soal kesiapsiagaan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Selain itu, Ketua LPBI NU menyatakan bahwa ini menjadi tantangan baru terhadap perubahan iklim. Selain menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, hal ini juga menjadi ancaman dalam bidang lainnya seperti aktivitas ekonomi.

Ketua BNPB menyambut baik tema yang diangkat dalam Rakornas LPBI NU dalam penanganan bencana di Indonesia. 

Dengan adanya acara Rakornas ini, diharapkan menjadi aksi nyata dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi menjaga stabilitas lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim ke depannya. 

PBNU: Pemilu 2024 Hanya Prosedur, Bukan Perang Badar

Ketua umum PBNU, Yahya Cholil Staquf menegaskan Pemilu 2024 tidak menentukan hidup dan matinya seseorang. Pemilu 2024 hanya sebuah prosedur dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat untuk 5 tahun ke depan. 

"Ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden dan juga legislatif." ungkap Ketua umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.

Gus Yahya sempat menyinggung Pemilu bukanlah Perang Badar.

"Jadi ini cuma prosedur, bukan jihad fi sabilillah, bukan Perang Badar, bukan soal hidup mati." jelas Gus Yahya.

Gus Yahya Anggap Cawe-Cawe Presiden Joko Widodo Wajar

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam proses Pemilu 2024. 

Menurut Gus Yahya, Presiden merupakan hasil koalisi sejumlah partai politik. Sehingga wajar jika Presiden berkomunikasi dengan partai politik pengusungnya untuk urusan Pemilu 2024. 

"Kita tidak melihat soal cawe-cawenya, soal upaya presiden untuk melaksanakan tanggung jawab memelihara stabilitas," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023). 

Gus Yahya mengaku tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. Termasuk soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo yang kerap menjadi perbincangan.

Ketua PBNU itu menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan sejumlah agenda PBNU. Agenda itu meliputi, gagasam Gerakan Keluarga Mashlahat NU dan forum dialog antaragama dan budaya di forum ASEAN pada September 2023. 

Gus Yahya: NU Bukan Partai Politik

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan NU bukan partai politik yang ikut serta terlibat dalam politik praktis. Hal itu ditegaskan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023) pagi.

"Kami bukan partai politik, kami tidak dalam posisi untuk mengajukan calon, silahkan dipikir sendiri oleh parpol-parpol itu," tegas Gus Yahya. 

Gus Yahya menambahkan bahwa NU sekuat tenaga menjaga agar masyarakat tetap tentram, harmonis, dan tidak terjadi permusuhan antar kelompok karena agenda politik. NU juga tidak ingin menyodorkan nama-nama yang dilirik partai politik dan membiarkan parpol yang memilih sendiri. 

PBNU: Pemilu 2024 Bukan Perang Badar

Gus Yahya: PBNU Tidak Memberikan Dukungan Politik di Pilpres 2024

Ketum PBNU Konsultasi Program Keluarga Maslahat ke Jokowi

Ketum PBNU Nilai Cawe-cawe Presiden Wajar

Polemik Pemberhentian Endar Diminta Diselesaikan

NU Tegaskan Tidak Ikut Campur soal Kontestasi Pilpres 2024

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, secara tegas menyebut pihaknya tidak akan mencampuri kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Ia juga meminta siapa pun calon presiden yang akan berkontestasi untuk tidak mencatut nama NU dalam pencalonannya.

Gus Yahya mengatakan, pihaknya hanya akan menerima usulan bacawapres yang diajukan oleh partai dengan melihat program-program yang ditawarkan. Dirinya pun tak melarang adanya anggota NU yang akan maju menjadi bacawapres. Namun, jangan menggunakan identitas NU sebagai modal politik.

Menurut Gus Yahya, setiap politikus harus berkompetisi menggunakan prestasi dan kredebilitasnya masing-masing.

"Hak siapa pun ya, tidak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik. Harus punya kredebilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri, bukan hanya sekedar mengandalkan asal NU saja," ungkap Gus Yahya.

Dalam pertemuan antara petinggi PBNU dan Muhammadiyah pada, Kamis (25/5/2023), kedua organisasi islam terbesar di Indonesia itu sepakat untuk menolak politik identitas. 

Terlepas dari NU, ditingkat elit memerintahkan agar tidak menarik NU ke politik praktis, faktanya saat ini banyak figur yang memulai mendekati tokoh NU. Adanya faktor politik, pertemuan tokoh-tokoh dilakukan pada momen tertentu.

Gus Yahya: Jangan Gunakan Identitas NU Sebagai Modal Politik

Nahdlatul Ulama (NU) secara tegas menolak politik identitas. Bahkan, Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan, kader NU tidak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik jika maju dalam Pemilu 2024. 

"Tidak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik, dia harus punya kredibilitasnya sendiri," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Jakarta, Kamis (25/5/2023). 

PBNU memandang politik identitas sebagai tindakan penggalangan dukungan suara berdasarkan identitas primordial atau paling rendah. Sehingga sosok yang menggunakan politik identitas dipastikan tidak memiliki program kerja yang dapat disandingkan dengan lawan politiknya. 

"Kami memandang politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya mengingatkan agar umat dan agama jangan diseret dalam pesta demokrasi. Menurut dia, para pasangan capres-cawapres perlu mengedepankan program dan agenda dalam kompetisi Pilpres 2024.

Muhammadiyah dan NU Tolak Politik Identitas di Pilpres 2024

Tidak hanya Ketum PBNU, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga menolak adanya politik identitas karena membuat pemilu tidak menjadi ajang adu gagasan untuk membangun Indonesia. Haedar juga mengajak semua peserta pemilu agar mengedepankan politik yang objektif dan rasional. 

"Kita semua clear, mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif dan rasional," ucap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haedar Nashir mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023) pagi. Kunjungan tersebut merupakan agenda silaturahmi kebangsaan.

Pertemuan NU-Muhammadiyah Bahas Kepemimpinan Bermoral dan Ekonomi Berkeadilan

Pertemuan antar ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan ketua umum pengurus besar (PBNU) Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf membahas kepemimpinan bermoral dan ekonomi berkeadilan, Kamis (25/5/2023). 

Pertemuan keduanya digelar secara tertutup dan berlangsung selama 1,5 jam sejak pukul 10.00 WIB di Kantor PBNU, Jakarta Pusat. 

Haedar Nashir hadir ditemani tujuh pimpinan Muhammadiyah, di antaranya adalah sekretaris umum Abdul Mu'ti.  

Menurut Abdul Mu'ti, pertemuan ini merupakan silaturahmi kebangsaan yang dilakukan antar dua organisasi islam besar di Indonesia.

NU dan Muhammadiyah berpesan, agar para pimpinan dapat menerapkan kepemimpinan bermoral dalam kontestasi Pemilu 2024. Pemilu juga diharapkan dapat dilakukan secara adil, jujul dan bermartabat. 

Keduanya juga menolak adanya politik identitas, terutama yang mengedepankan identitas kelompok primordial, karena berbahaya bagi integritas bangsa dan akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Yahya juga menegaskan tidak boleh ada calon pemimpin yang membawa nama NU dalam mencari suara masyarakat. 

Selain itu, bagi siapapun yang terpilih sebagai presiden maupun anggota legislatif pada Pemilu 2024, diharapkan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam mengedepankan ekonomi berkeadilan.

Muhammadiyah Bertemu NU Bahas Isu Kebangsaan

Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah, Haedar Nashir mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023) pagi. Kunjungan tersebut merupakan agenda silaturahmi kebangsaan.

Kehadiran Ketua Umum PP Muhammadiyah disambut baik oleh Ketua Umum PBNU. Kedua ketua umum organisasi Islam terbesar itu terlihat akrab. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang turut hadir dalam kunjungan tersebut menyatakan pertemuan kedua ormas membahas isu-isu kebangsaan. 

Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik, mengingat pada saat ini sudah masuk tahapan pemilu 2024. Pertemuan kedua tokoh organisasi Islam tersebut memberikan sinyal kepada publik agar agenda-agenda kebangsaan mengedepankan silaturahmi dan dialog, sekalipun dalam situasi kontestasi politik Pemilu 2024. 

Gus Yahya Peringatkan Bacapres-Bacawapres Jangan Bawa Identitas NU di Pilpres 2024

NU dan Muhammadiyah Sepakat Mendorong Kepimpinan Bermoral Dalam Pemilu 2024

NU dan Muhammadiyah akan berusaha melaksanakan tanggungjawab memberikan teladan sikap buat seruan-seruan terkait moral

Jelang Pilpres, Ketum PP Muhammadiyah Temui Ketum PBNU

Pertemuan tersebut akan membahas isu-isu kebangsaan.

Wapres Ma'ruf Siap Dukung Bacawapres dari Tokoh NU