NEWSTICKER

Tag Result: pemilu 2024

Kunjungi Ponpes Darussalam, Pasangan AMIN Bahas Persoalan di Jateng

Kunjungi Ponpes Darussalam, Pasangan AMIN Bahas Persoalan di Jateng

Nasional • 46 minutes ago

Dalam kesempatan itu, Anies-Muhaimin berdiskusi banyak persoalan di Jawa Tengah, salah satunya terkait pupuk. 

Dua Baliho Besar Prabowo-Yusril Mahendra Terpampang di Jaksel

Dua Baliho Besar Prabowo-Yusril Mahendra Terpampang di Jaksel

Nasional • 1 hour ago

Baliho besar bacapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto bersanding dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra terpampang di Jalan TB Simatupang dan Jalan Gandaria Raya, Jakarta Selatan.

Baliho berukuran besar Prabowo dan Yusril ini bertuliskan "Bersama Melaju untuk Indonesia Maju". Belum diketahui relawan manakah yang memasang baliho tersebut. Kemunculan baliho ini diduga agar publik mengetahui bahwa Prabowo cocok bersanding dengan Yusril pada 2024 mendatang. 

Sebelumnya, Partai Bulan Bintang telah resmi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024.

Alasan PBB memilih Prabowo Subianto untuk diusung sebagai Capres, yakni adanya sejumlah kesamaan pandangan antara PBB dan Prabowo Subianto. Salah satunya kesamaan soal kedaulatan pangan, energi dan air. 

PKB Dorong Presiden Jokowi Evaluasi Menag Yaqut

PKB Dorong Presiden Jokowi Evaluasi Menag Yaqut

Nasional • 4 hours ago

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana memanggil Gus Yaqut karena pernyataan tersebut dinilai justru bisa memecu perpecahan khususnya menjelang pemilu dan pilpres 2024.

Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tentang pemimpin bermulut manis dan imbauannya yang meminta semua pihak untuk tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik berbuntut panjang.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal mendisiplinkan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. PKB mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Yaqut, karena pernyataan Yaqut dinilai sebagai bentuk penggiringan opini dan justru berpotensi memecah belah masyarakat.

"Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung, dan menggiring opini yang enggak perlu," ungkap Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid.

Sebagai pejabat publik dan pejabat negara yang digaji rakyat, Menteri Agama Gus Yaqut hendaknya harus bisa menjaga lisannya, terlebih terkait isu dan perataan yang sensitif.

Hingga kini, Gus Yaqut mengklaim belum menerima panggilan dari PKB merespons pernyataan kontroversialnya beberapa waktu lalu. Yaqut mengaku menghormati jika ada tindakan pendisiplinan dirinya oleh PKB.

Meski Ia menegaskan PKB tidak berhak melakukan pemanggilan atas dirinya karena Ia juga salah satu pengurus teras di PKB.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga bakal cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar juga menyayangkan pernyataan yang tak pantas dari Menteri Agama, Gus Yaqut. Gus Imin menilai pernyataan Menak layaknya pernyataan buzzer.

Seperti diketahui Partai Kebangkitan Bangsa hingga kini masih menjadi pendukung Pemerintahan Joko Widodo. Di mana Menteri Agama adalah salah satu menteri yang didukung oleh PKB. 

Jika selama ini perilaku dan pernyataan Menteri Agama Gus Yaqut justru sering memicu polemik di tengah masyarakat, sangat perlu hendaknya Partai Kebangkitan Bangsa untuk memberikan tindakan tegas agar tidak memicu perpecahan publik terlebih menjelang pemilu dan pilpres 2024.

KPU Bakal Tindaklanjuti Putusan soal Mantan Napi Bisa Nyaleg

KPU Bakal Tindaklanjuti Putusan soal Mantan Napi Bisa Nyaleg

Nasional • 5 hours ago

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan PKPU yang dilakukan Indonesia Corruption Wacth (ICW) dan dua mantan pimpinan KPK Saut Situmorang dan Abraham Samad soal mantan koruptor nyaleg. Selain itu, KPU juga akan menindaklanjuti putusan MA soal keterwakilan perempuan.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya telah menjadwalkan diskusi bersama para pakar untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Dalam diskusi ini nantinya akan menghadirkan sejumlah pakar.

Menurut Afif, KPU akan mendengarkan masukan-masukan dari para pakar sebagai pertimbangan tindak lanjut putusan MA.

Diketahui, gugatan mantan terpidana itu dilayangkan Perludem, ICW, dan dua mantan pimpinan KPK Saut Situmorang dan Abraham Samad. Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan keberatan uji materil atau judicial review terhadap pasal 11 ayat 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan pasal 18 ayat 2 PKPU Nomor 11 Tahun 2023.

Sementara itu, mantan komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan saat ini KPU tinggal melaksanakan putusan MA, tanpa alih-alih akan mendiskusikan dengan pakar terlebih dahulu. Menurut Saut, putusan MA ini sudah jelas. Ada tiga aspek dalam pertimbangan MA yaitu dari filosofis, sosiologis dan yuridis.

Amankan Pemilu 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Amankan Pemilu 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional • 18 hours ago

Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024. Operasi ini diharapkan akan menciptakan jalannya pemilu damai mulai dari tahap pendaftaran para calon, hingga pelantikan termasuk saat pencoblosan. 

"Operasi Mantap Brata dilaksanakan di tingkat pusat, polda dan polres," kata Kabaharkam Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran dalam program Primetime News, Metro TV, Senin, 2 Oktober 2023.

Dalam menghadapi tahapan pemilu, strategi yang dilaksanakan oleh Polri adalah strategi yang dilaksanakan secara preventif. Seluruh kekuatan Polri dikerahkan untuk menciptakan situasi yang kondusif.

"Untuk mewujudkan strategi tersebut, maka dibentuk Operasi mantap Brata di tingkat Mabes Polri," ujar Komjen Pol Mohammad Fadil Imran.

Memasuki tahapan pemilu, Polri sudah melakukan kegiatan-kegiatan pendahuluan dengan membentuk satgas-satgas. Tujuannya untuk lebih diprioritaskan kepada langkah-langkah preventif dalam menghadapi pemilu.

Adapun, operasi ini akan berlangsung selama 222 hari, dimulai dari tahap pendaftaran hingga pengambilan sumpah pasangan presiden yang terpilih. 

Polri pun berkomitmen untuk menjaga integritas dan keamanan pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi yang adil dan transparan. 

Kader PDIP: Sinyal Megawati adalah Perintah Tolak Duet Prabowo-Ganjar

Kader PDIP: Sinyal Megawati adalah Perintah Tolak Duet Prabowo-Ganjar

Nasional • 20 hours ago

Jakarta: Wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 semakin sulit terwujud setelah sinyal keras Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati tegas menolak jika kadernya Ganjar menjadi bakal cawapres Prabowo.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira menyebut sinyak yang dilemparkan oleh Megawati adalah perintah. Jadi di internal PDIP sudah ada lagi wacana untuk mendiskusikan duet Prabowo-Ganjar.

"Sinyal dari ketua umum (Megawati) saja itu sudah merupakan perintah. Jadi tidak ada lagi wacana untuk mendiskusikan itu. Perintah untuk dilaksanakan, sehingga jika Ibu Ketum sudah mengatakan itu merupakan perintah untuk dilaksanakan," jelas Andreas Hugo Pereira dalam dialog bersama Metro TV, Senin, 2 Oktober 2023.

Di sisi lain, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan isyarat jempol saat ditanya peluang duet dirinya dengan Ganjar Pranowo. "Semua oke, maju terus. Yang penting Indonesia maju," jawab Prabowo saat ditanya duet dengan Ganjar.

Khofifah Tertawa Lepas Saat Ditanya soal Cawapres

Khofifah Tertawa Lepas Saat Ditanya soal Cawapres

Nasional • 20 hours ago

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa enggan menjawab ketika ditanya kesediaannya untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Khofifah hanya menanggapi dengan tertawa lepas dan enggan menjawab lebih lanjut. 

Nama Khofifah sendiri kini menjadi incaran antara bakal capres Ganjar dan Prabowo. Bahkan Prabowo sudah beberapa kali menemui Khofifah untuk membahas Pilpres 2024 mendatang.

"Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya," jawab Khofifah sambil tertawa lepas.

Calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo maupun dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto hingga kini belum menentukan siapa pendampingnya. Sementara pendaftaran pasangan capres akan dibuka mulai 19 hingga 31 Oktober 2023.

Erick Thohir & Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo atau Ganjar

Erick Thohir & Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo atau Ganjar

Nasional • 20 hours ago

Jakarta: Nama bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo sampai saat ini masih belum terungkap. Namun, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani meminta nama-nama yang sudah ada di list PDIP untuk bersiap maju bersama Ganjar.

Baik poros Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto hingga kini masih menimbang-nimbang siapa sebetulnya sosok cawapres yang akan dipinang. Sosok cawapres akan menjadi amunisi suara yang penting bagi para calon presiden, karena itu baik Ganjar maupun Prabowo berhati-hati tak ingin salah memilih. 

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menilai ada dua nama yang menarik untuk menjadi pendamping para bacapres. Ada nama Menteri BUMN Erick Thohir yang elektabilitasnya melambung setelah merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Selain itu ada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang memiliki pengalaman di pemerintahan.

"Erick Thohir mulai melambung elektabilitasnya setelah menjabat sebagai Krtua Umum PSSI. Posisi sebagai Ketum PSSI itu cukum mendongkrak elektabilitas Erick Thohir," jelas Bawono Kumoro dalam dialog bersama Metro TV, Senin, 2 Oktober 2023.

Selain itu ada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang memiliki pengalaman di pemerintahan. "Khofifah tentu saja karena menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, provinsi kedua terbesar setelah Jawa Barat. Secara pengalaman di pemerintahan Khofifah tidak perlu dipertanyakan lagi," lanjut Bawono.

Siapa yang paling berpeluang dipilih Ganjar maupun Prabowo? dan siapa sosok yang dapat mendongkrak suara keduanya? Berikut  akan mengulasnya bersama dengan peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro.

MA Kabulkan Gugatan ICW Soal Eks Koruptor Nyaleg

MA Kabulkan Gugatan ICW Soal Eks Koruptor Nyaleg

Nasional • 1 day ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) soal gugatan pasal-pasal kontroversial terkait masa jeda mantan narapidana korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Vonis itu diyakini bisa memaksimalkan efek jera. 

"Hal ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 September 2023.

KPK juga mengapresiasi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah mengajukan uji materiil atau judicial review terkait pasal kontroversial itu. Pemberian hukuman untuk pelaku korupsi dinilai tidak bisa main-main.

"Karena harapannya, pelaku ataupun masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan korupsi," ucap Ali. 

KPK menilai pemberantasan korupsi tidak bisa maksimal jika koruptor hanya diberikan pidana badan. Menurut Ali, pidana tambahan juga penting untuk memberikan efek kengerian.

KPK menilai pemberantasan korupsi tidak bisa maksimal jika koruptor hanya diberikan pidana badan. Menurut Ali, pidana tambahan juga penting untuk memberikan efek kengerian. 

Pidana tambahan bisa berupa pencabutan hak berpolitik. Vonis itu juga dibutuhkan untuk memastikan koruptor tidak langsung balik menduduki jabatan strategis dan mengulangi kesalahan yang sama.

Pencabutan hak berpolitik juga dinilai sebagai hukuman karena sudah mengkhianati kepercayaan masyarakat. KPK meyakini hakim selalu bijak memberikan pertimbangan sebelum pidana tambahan itu diberikan. 

"Penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik tetap harus dilakukan dengan berdasar pada prinsip keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata Ali. 

MA mengabulkan gugatan terkait Pasal 11 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, dan Pasal 18 ayat 2 dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2023. Dua beleid itu disebut kontroversial karena dinilai menguntungkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. 

Gugatan itu dinilai MA dapat dibenarkan. Kini, masa jeda untuk eks koruptor harus dikaji ulang.

Puan Sebut PDIP Hadapi Banyak Tantangan

Puan Sebut PDIP Hadapi Banyak Tantangan

Nasional • 3 days ago

Anies Ajak Anak Muda Tak Golput di Pilpres 2024

Anies Ajak Anak Muda Tak Golput di Pilpres 2024

Nasional • 3 days ago

Jakarta: Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengajak anak muda agar tidak golput dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anies menilai anak muda harus membayar mahal karena golput.

Hal itu disampaikan Anies saat menjawab moderator dalam acara Idea Fest 2023 soal anak muda yang cenderung apatis dan tidak senang berpolitik.

"Anak muda harus ikut ambil pilihan. Bisa lihat dari apa yang ditawarkan, apa rekam jejaknya dan apa rencananya ke depan. Dari situ kita akan tentukan itu akan berdampak bagi kita," kata Anies di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu, 30 September 2023.

Di depan peserta yang didominasi anak muda, Anies Baswedan mengatakan konsekuensi yang akan didapat ketika tidak menentukan pilihan. "Kalau diam nanti kita akan menanggung konsekuensinya dan itu akan mahal harganya," ucap dia.

Tak hanya anak muda, kata Anies, nelayan dan petani ketika tidak menggunakan hak pilihihannya akan berdampak kepada mereka.

"Tak hanya anak muda, petani dan nelayan barangkali juga menganggap, ya saya tidak harus ikut-ikut, sampai suatu ketika ada keputusan soal pupuk, jaring, yang akhirnya berdampak juga bagi dia," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ade Armando: PSI akan Menggerus Suara PDIP

Ade Armando: PSI akan Menggerus Suara PDIP

Nasional • 4 days ago

Jakarta: Manuver putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep yang menjadi 'Ketum Instan PSI' memantik sejumlah pihak untuk memberikan komentar. Pakar komunikasi Effendi Gazali menyebut Kaesang menjadi Ketum PSI memiliki dampak besar kepada partai politik lain.

"Dampaknya besar, ada enam poin yang dia (Kaesang) sampaikan berhasil. Secara kualitatif ini menarik, jadi bukan cuma PDI Perjuangan, PKB juga harus hati-hati. Makanya Cak Imin bilang ini harus diwaspadai," kata Effendi Gazali dalam dialog dengan Metro TV, Jumat, 29 September 2023.

Namun politisi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Ade Armando menilai PSI tidak memiliki banyak irisan dengan PKB jadi tidak akan menggerus suara partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu. 

"Kita irisannya (dengan PKB) enggak banyak, kita tidak akan menggerus suara PKB," sebut Ade Armanda di acara yang sama.

Justru menurut Ade, PSI akan lebih banyak menggerus suara dari PDI Perjuangan. "Nah, ini dia,". Jawab Ade Armando ketika host Aviani Malik menanyakan apakah suara dari PDIP paling banyak diambil.

Editorial Malam - Seribu Jurus Memikat Nahdliyin

Editorial Malam - Seribu Jurus Memikat Nahdliyin

Nasional • 4 days ago

Jakarta: Kendati masih menjadi teka-teki, siapa bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo semakin mengerucut ke tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Jika benar, pilihan itu wajar dan realistis.

NU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Jumlah anggotanya diperkirakan lebih dari 90 juta orang. Mereka yang mengaku Nahdliyin lebih banyak lagi, tidak kurang dari 56,9?ri 250 juta-260 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kalau dipersentasekan, yang mengklaim sebagai warga NU bisa 140 juta lebih. 

Dengan jumlah sebanyak itu, sangat masuk akal jika NU selalu menjadi gula-gula saban pemilu. Ia punya daya pikat luar biasa, sehingga siapa pun kontestan sulit untuk mengesampingkannya begitu saja. Termasuk tentu saja di pemilu tahun depan, wabilkhusus Pilpres 2024. 

Dari tiga bacapres, satu sudah memastikan menggandeng tokoh dari kalangan NU. Dia adalah Anies Baswedan yang bakal berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Keduanya diusung Koalisi Perubahan yang digalang Partai NasDem, PKB, dan PKS.

Dua bacapres lainnya pun sangat mungkin tak akan jauh-jauh dari kelompok sarungan. Kemungkinan itu kian menguat setelah Anies menggandeng Cak Imin. 

Ganjar yang diusung PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura, misalnya, kian terang memberikan sinyal untuk menggaet tokoh NU. Ada dua nama yang semakin kuat menjadi kandidat, yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa. Nama Yenny Wahid, putri Gus Dur, juga masih disebut-sebut. 

Meski oleh sejumlah tokoh NU tak diakui sebagai kader NU, sulit disangkal bahwa ada darah NU dalam diri Mahfud. Dia memang bukan kader NU secara struktural, tetapi secara kultural tak ada yang bisa menyangsikan ke-NU-annya.

Khofifah lebih NU lagi. Dia adalah Ketua Umum Muslimat NU, bahkan dianggap sebagai pemimpin sepanjang masa organisasi sayap NU itu berdiri. Jumlah anggota Muslimat NU banyak, sangat banyak, tak kurang dari 32 juta. Jumlah ini tentu sangat signifikan sebagai lumbung suara.

Karena itu pula, Khofifah juga diincar Prabowo. Kalau tak jadi bacawapres, dia disebut-sebut diinginkan sebagai ketua tim pemenangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra M Irfan Yusuf Hasyim pun menyebutkan calon pendamping Prabowo mengerucut pada dua nama, salah satunya tokoh NU dari Jawa Timur. 

Menjadikan tokoh NU sebagai bacawapres adalah strategi yang masuk akal untuk melakoni kompetisi meski tiada jaminan untuk meraih supremasi. Fakta di Pilpres 2004 ketika Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Hasyim Muzadi tapi kalah dari SBY-Jusuf Kalla contohnya. 

NU punya basis suara sedemikian besar. Di kalangan NU juga berlaku tradisi sami'na wa atho'na, dengar dan patuh, pada kyai. Artinya, posisi dan peran kiai apalagi kyai khos akan menentukan. 

NU memang tidak satu suara. Pilihan politik mereka tak seragam. Sejumlah survei menyebutkan, nahdliyin terafiliasi ke banyak partai dan tentu ke banyak pasangan bacapres-cawapres pula. Tinggal bagaimana kontestan mendapatkan kepercayaan dan restu kyai, lalu meraup suara sebanyak-banyaknya dari warga NU. 

Siapapun capres/cawapres yang terpilih dengan menggandeng tokoh NU dalam Pilpres 2024, kaum nahdliyyin hendaknya mendapatkan maslahat terhadap kualitas hidup mereka. Jangan setelah terpilih, mereka ditinggalkan alias hanya dibutuhkan suara mereka saat pemilu.

Sumut Kucurkan Rp1 Triliun untuk Pilkada Serentak 2024

Sumut Kucurkan Rp1 Triliun untuk Pilkada Serentak 2024

Nasional • 4 days ago

Anggaran tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan pilkada, mulai dari pembuatan TPS, pembelian alat tulis kantor, konsumsi, honor panitia adhoc, hingga sosialisasi.

Timsel KPU Jambi Laporkan Kejanggalan Proses Seleksi

Timsel KPU Jambi Laporkan Kejanggalan Proses Seleksi

Nasional • 4 days ago

Jakarta: Dua anggota Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jambi menyambangi Gedung B KPU, Jakarta Jumat, 29 September 2023. Mereka menyerahkan laporan soal kejanggalan proses seleksi anggota KPU di empat daerah.

Beberapa kejanggalan proses seleksi ini di antaranya ditemukan beberapa berkas seleksi yang tidak sesuai. Dimulai dari penerimaan berkas ijazah calon anggota yang tidak dilegalisir, surat bebas narkotika yang dikeluarkan bukan dari rumah sakit pemerintah, serta pengguguran narapidana tanpa melihat tuntutan hukumnya.

Sekretaris Tim Seleksi (Timsel) KPU Jambi Saidina Usman Elquraisy sebagai pelapor menyebut bahwa berbagai kejanggalan ini merupakan bentuk ketidakpatuhan tiga anggota tim seleksi lainnya terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2023 soal seleksi anggota KPU.

Dalam laporannya kepada KPU ini, dia dan salah satu anggota timsel yang turut melapor, Melvin Hutabarat memberikan surat pernyataan tidak bertanggung jawab atas hasil seleksi anggota KPU di empat daerah ini.

Dia pun merasa tidak dilibatkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan hasil penelitian calon anggota KPU. Usman berharap KPU dapat melakukan verifikasi serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran para anggota timsel KPU Jambi

Blunder-Blunder Ganjar

Blunder-Blunder Ganjar

Nasional • 4 days ago

Editorial Malam: Segala Jurus Merebut Suara Anak Muda

Editorial Malam: Segala Jurus Merebut Suara Anak Muda

Nasional • 5 days ago

Terlepas dari cara tak lazim yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), keputusan mereka menggaet sekaligus menunjuk Kaesang Pangarep sebagai ketua umum merupakan bukti sekali lagi bahwa kelompok anak muda ialah pasar yang sangat menggiurkan dalam konteks Pemilu 2024. Segala cara boleh jadi akan dilakukan partai politik untuk memikat golongan kaum milenial dan generasi Z.

PSI barangkali telah menunjukkan hal itu. Mereka tak memusingkan cara, sekalipun itu harus mengorbankan keadaban demokrasi dalam proses pergantian atau sirkulasi kepemimpinan di tubuh partai. Mereka tidak terlalu memedulikan strategi, sekali pun itu berpotensi meluruhkan asas meritokrasi dan sistem kaderisasi yang seharusnya menjadi spirit perjuangan setiap parpol.

Yang penting sasaran mereka tercapai yaitu menggaet sebanyak-banyaknya pemilih muda dengan menyodorkan sosok anak muda sebagai simbol. Dalam konteks hari ini, Kaesang memang menjadi pilihan yang paling rasional untuk menggapai tujuan itu. Citra Kaesang sebagai sosok anak muda yang sukses, yang dekat dengan kelompok generasi penggila media sosial, tak bisa dinafikan. Apalagi, ia juga putra Presiden yang sedang berkuasa. 

PSI dan semua parpol peserta pemilu tentu sangat paham betapa krusialnya suara anak muda dalam Pemilu 2024. Merekalah yang menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mendominasi daftar pemilih Pemilu 2024. Dari total daftar pemilih tetap (DPT) yang dirilis KPU, generasi milenial menguasai posisi puncak dengan 68.822.389 orang atau 33,60?ri DPT.

Dua lapis di bawahnya ada pemilih generasi Z dengan jumlah 46.800.161 orang atau 22,85?ri total. Artinya bila generasi milenial dan generasi Z digabungkan, kelompok pemilih muda akan mendominasi lebih dari separuh dari total calon pemilih. Bukankah ini sebuah pasar yang mesti dikuasai bila parpol atau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ingin memenangi kontestasi?

Namun, tentu tidak segampang itu menggaet suara anak muda. Kita tahu golongan generasi muda memiliki karakter, sikap, serta orientasi politik yang berbeda dengan generasi lebih tua. Dengan sebagian besar dari mereka tumbuh dan beranjak dewasa di era reformasi, daya kekritisan mereka lebih tinggi ketimbang generasi yang besar di zaman Orde Baru. Dengan begitu, cara pendekatannya pun semestinya berbeda.

Mereka tidak hanya lebih melek teknologi, tetapi secara umum juga semakin punya ketertarikan, kepekaan, sekaligus kritis terhadap isu-isu yang menjadi permasalahan dunia saat ini dan khususnya persoalan-persoalan di Republik ini. Mulai isu korupsi, demokrasi, ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan, hingga perubahan iklim.

Dengan fakta itu, kiranya strategi untuk menarik suara anak muda tidak cukup hanya dilakukan dengan menebar gimik, idiom, narasi, ataupun menyorong-nyorong ikon yang menyimbolkan kelompok muda. Berlomba memperebutkan pilihan anak muda sah-sah saja, tapi juga jangan asal berebut. Berpacu untuk memenangi hati anak muda boleh, tapi jangan pula dengan cara yang kebablasan. 

Demokrasi, termasuk di tubuh internal parpol, punya mekanisme dan keadaban yang mesti dijaga. Jangan demi meraup sebanyak-banyaknya suara pemilih muda, mereka lantas semena-mena menggunakan cara-cara yang justru melunturkan ruh demokrasi, yang semestinya menjadi pegangan parpol sebagai salah satu pilar demokrasi.