Video dan berita ham Terkini dan Terbaru Hari ini

Sebutan 'Pak Lurah' Sudah Ada Sejak Era SBY

Nasional • 1 month ago

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa sebutan Pak Lurah dalam komunikasi politik bukan suatu hal yang baru. Istilah itu sudah familiar terdengar sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Lurah itu kode ya. Dulu zaman Pak SBY, kalau saya koordinasi dengan Mas Anas Urbaningrum itu juga pakai istilah Lurah," kata Fahri, dalam program Primetime News Metro TV, Kamis, 17 Agustus 2023.

Berdasarkan penjelasan Fahri, para anggota DPR kerap menyebut presiden sebagai Pak Lurah. Hal ini untuk menjaga kesopanan dalam obrolan sesama anggota DPR. Terlebih presiden merupakan posisi yang sangat sentral.

"Mau nyebut nama tidak enak. Mau nyebut presiden juga tidak enak. Akhirnya mereka menyebut lurah," kata Fahri.

Hal ini sudah menjadi risiko bagi seorang presiden yang kerap namanya dicatut. Terlebih pada tahun politik.

"Menjadi orang nomor satu salah satu konsekuensinya adalah nama kita dipakai. Bahkan artis itu juga namanya atau sebutan namanya disebut-sebut orang untuk suatu kepentingan. Biasa itu," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya bukan seorang Lurah. Ia adalah Presiden RI. Karena itu ia sama sekali tidak berwenang dalam menentukan sosok capres atau cawapres.

Lurah adalah kode yang merujuk pada dirinya. Ia memahami dirinya dijadikan alibi dan tameng dalam berpolitik.

Menurutnya, hak penentuan capres dan cawapres ada di partai politik. Para pimpinan partai berhak dan memiliki kedaulatan dalam menentukan sosok yang bertarung di Pilpres.

Fahri Hamzah Dukung Generasi Muda Berani Berpendapat

Nasional • 4 months ago

Fahri Hamzah mendukung agar generasi muda mendapat perlindungan untuk berani berpendapat tanpa takut mendapat ancaman.

"Anak-anak muda menurut saya harus dilindungi dengan suatu aturan yang mengatakan 'Anda boleh bebas mengatakan apa saja tentang pejabat'. Bahkan untuk diri saya, kalau saya pejabat publik, saya boleh dihina," ujar Fahri Hamzah dalam program Q&A Metro TV, Minggu (21/5/2023).

Ia menjawab keresahan generasi muda yang diwakili oleh Rian Fahardhi selaku Presiden Gen Z.

Rian menuturkan berdasarkan data survei indikator, sebanyak 60% masyarakat khususnya generasi muda, takut menyampaikan pendapat. Bahkan, kerap kali mereka mendapat ancaman dari pemerintah usai menyampaikan kritik.

Seperti misalnya kasus TikToker Bima yang bersuara soal jalan yang rusak di Lampung. Alih-alih mendapat solusi, Bima justru dipolisikan.

"Kenapa selalu ada ancaman di balik (kritik) itu? Seolah bersuara adalah sebuah kesalahan," kata Rian Fahardhi.

Fahri Hamzah Tanggapi Sikap Manisnya ke Presiden Jokowi

Nasional • 4 months ago

Hubungan antara politisi Fahri Hamzah dengan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik. Pasalnya, Fahri yang dulu kerap mengkritik pemerintahan, kini justru bersikap manis ke orang nomor satu di Indonesia.

Namun, Fahri menyebut perbuatan itu hanya semata-mata bentuk menghormati pimpinan negara.

"Itu biasa. Dia kan pimpinan kita, jadi kita harus baik dengan pimpinan kita," ujar Fahri Hamzah dalam program Q&A Metro TV, Minggu (21/5/2023).

Fahri Hamzah juga menyebut bahwa dirinya merupakan oposisi, bukan oportunis. Seluruh kritikan yang selama ini ia lakukan merupakan tuntutan pekerjaan.

"Setiap anggota dewan itu difasilitasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan (karena) bertugas dan disumpah," kata Fahri.

Ia menegaskan bahwa anggota dewan merupakan penjaga yang harus mengawasi kinerja pemerintah.

"Anggota dewan itu seperti singa-singa pengawas. Dia penjaga, dia anjing penggonggong dan moralnya harus kuat," jelas Fahri.

Ray Rangkuti Singgung Posisi Fahri Hamzah Sebagai Oposisi

Nasional • 4 months ago

Analis politik Ray Rangkuti menyinggung soal Fahri Hamzah yang kritis pada lima tahun awal masa pemerintahan Jokowi. Namun, Fahri justru manis setelah lima tahun terakhir pada masa pemerintahan Jokowi.

Hal tersebut dibantah oleh Fahri Hamzah, yang mengatakan, pada masa lima tahun terakhir itu karena dirinya bukanlah lagi menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

"Lima tahun pertama anda memang kritis pada pak Jokowi, tapi lima tahun kedua anda sekarang manis dengan pak Jokowi," ucap Ray pada program Q&A Metro TV, Minggu (21/5/2023).

"Loh saya ga menjabat lagi," jawab Fahri.

"Di mana oposisinya bung," lanjut Ray.

"Bagaimana saya ga menjabat Ray, anda ngasih saya gaji, kan engga," jawab Fahri.

Dulu Sinis Sekarang Manis

• 4 months ago

Sudah sejak lama Fahri Hamzah bersuara lantang mengkritik pemerintah. Mulai saat dirinya menjadi aktivis pada 1998, hingga akhirnya pada periode 2009-2014 dirinya terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dan berhasil menjadi Wakil Ketua DPR. Bahkan dirinya dianugerahi gelar Bintang Jasa oleh Presiden Joko Widodo.

Namun kini, entah mengapa suaranya melemah dan berbeda dari sebelumnya yang selalu sinis. Akankah suara Fahri Hamzah kembali lantang? Atau justru makin meredup?

Fahri Hamzah: Proyek Kereta Api Cepat Itu Ngawur

Nasional • 4 months ago

Politikus Fahri Hamzah mengkritik proyek kereta cepat ngawur. Fahri menyebut, ada kesalahan pada desain kereta yang menyebabkan pemerintah perlu melakukan renegosiasi terhadap biaya.

Fahri mengklaim kritik tersebut benar adanya. Sebab, ia memiliki akses terhadap data pemerintah saat menjabat Wakil Ketua DPR RI.

"Waktu saya menjadi pejabat pengawas, saya punya akses kepada data, untuk mengatakan satu kebijakan itu mengandung kekeliruan atau tidak," kata Fahri.

Saat ini, kata Fahri, terbukti bahwa kereta cepat belum juga dilakukan uji coba karena masih belum rampung.

"Sekarang sudah diakuilah ada kekeliruan desain pada kereta cepat, dan ini yang kemudian menyebabkan meraka harus melakukan renegosiasi terhadap biaya, dan data itu yang pakai untuk ngawasi jalannya pemerintahan," tungkas Fahri pada program Q&A Metro TV, Minggu (21/5/2023).

Presiden Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

• 8 months ago

Presiden Joko Widodo secara resmi mengakui ada 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang telah terjadi di Indonesia di masa lalu. Jokowi menyampaikan, Pemerintah akan berupaya memulihkan hak para korban secara adil dan bijaksana.

Pemerintah harus mengungkapkan fakta kebenaran atas pelanggaran HAM berat yang sudah terjadi serta melakukan pengusutan terhadap para pelaku. Langkah-langkah tersebut dinilai wajib dilakukan karena penyelesaian pelanggaran HAM merupakan salah satu janji politik Presiden Jokowi sejak 2014.

Presiden joko widodo mengakui pelanggaran ham berat setelah menerima laporan dari tim penyelesaian Non-Yudisial pelanggaran HAM yang berat yakni PPHAM di Istana Merdeka, Rabu (11/1/2023). Sebelumnya, PPHAM dibentuk berdasarkan keputusan presiden Nomor 17 Tahun 2022.

Tim tersebut diminta melakukan pemeriksaan dan penyelidikan ulang terhadap peristiwa masa lalu yang diduga mengandung unsur pelanggaran HAM berat.

Pemerintah Akui 12 Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

• 8 months ago

Presiden Joko Widodo mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dan menyesalkannya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Rabu (11/1/2023).

“Saya selaku Kepala negara, mengakui pelanggaran HAM berat telah terjadi di berbagai peristiwa,” ujar Presiden Jokowi

Pernyataan tersebut dibacakan usai Presiden Jokowi mempelajari dengan seksama Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Meskipun ada pembentukan Tim Non Yudisial, Presiden menekankan agar kasus pelanggaran HAM berat tetap diusut melalui jalur Yudisial.

12 kasus pelanggaran HAM berat yang dimaksud ialah, peristiwa Talangsari Lampung 1989, peristiwa Rumah Geudong Aceh 1998, hingga kerusuhan Mei 1998. Menko Polhukam, Mahfud MD juga menekankan proses hukum atas 12 kasus HAM tersebut akan terus diupayakan untuk dituntaskan sesuai amanat Undang-Undang.

Pemprov Sumbar Investigasi Dugaan Pemaksaan Siswi Non-Muslim Diminta Pakai Jilbab

• 3 years ago

Dugaan pemaksaan pihak sekolah terhadap siswi non muslim untuk mengenakan jilbab sudah menjadi perhatian dari Mendikbud. Ada dugaan diskriminasi di lingkungan sekolah akibat aturan yang dibuat di daerah tingkat dua. Pemprov Sumbar mengirim tim investigasi untuk mencari dugaan pelanggaran pada aturan tersebut.

Jokowi Minta Penuntasan Masalah HAM Masa Lalu Terlihat

• 3 years ago

Presiden Joko Widodo meminta kejaksaan melanjutkan komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu. Presiden menyebut kemajuan konkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat.

Peringatan Hari HAM Sedunia Digelar di Bandung

• 4 years ago

Peringatan hari HAM sedunia ke-71 tahun 2019 digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly hadir dalam acara ini.

Kemeriahan Festival HAM Internasional di Jember

• 4 years ago

Kabupaten Jember, Jawa Timur yang menjadi tuan rumah dari Festival HAM Internasional berhasil mencetak rekor tari anak kolosal dengan 11 ribu peserta. Tidak hanya itu, kegiatan diskusi bersama 81 narasumber menjadi serangkaian kemeriahan acara Festival HAM Internasional di Kabupaten Jember.