Eks Bupati Pemalang Dijebloskan ke Lapas Semarang

Bupati Nonaktif Kepulauan Meranti Kumpulkan Duit Haram Buat Maju Pilgub 2024

Wabup Kepulauan Meranti Minta Bawahannya Kooperatif ke KPK

KPK Panggil Wakil Bupati Kepulauan Meranti

Lebaran dari Dalam Tahanan

Dua dari tiga operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023 adalah kasus gratifikasi dengan modus permintaan Tunjangan Hari Raya (THR). Alih-alih merayakan lebaran bergelimang kemewahan, para tersangka kini meringkuk dari dalam tahanan.

Penggeledahan ruang kerja Wali Kota Bandung, merupakan buntut OTT KPK pada 14 April 2023. Hasilnya, KPK menciduk sembilan orang terkait suap dalam proyek pengadaan CCTV dan internet servis provider untuk layanan digital Bandung Smart City tahun anggaran 2022-2023.

Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Walkot Bandung Yana Mulyana dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan. KPK juga menangkap ajudan serta sekretaris pribadi Yana Mulyana, sekretaris dan staf Dishub Pemkot Bandung, CEO Citra Jelajah Informatika, dan Manager PT Sarana Mitra Adiguna.

Tim penindakan KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang dalam bentuk rupiah maupun valas. KPK juga menyita sejumlah sepatu yang nilainya ditaksir mencapai Rp924 juta.
 
Menurut KPK, suap atau gratifikasi menggunakan modus pemberian uang untuk persiapan menyambut lebaran yang populer dengan sebutan THR.

Sebelumnya, KPK juga membongkar kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Hasil OTT di Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya, KPK menciduk 10 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Salah satu obyek korupsi adalah proyek pembangunan jalur kereta Makasar-Pare-pare di Sulawesi Selatan. Proyek ini baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo. 
 
Selain proyek di Sulawesi Selatan, kasus ini juga terkait proyek perkeretaapian di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Menurut KPK, salah satu tersangka yaitu Direktur Prasarana pada Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Harno Trimadi diduga menerima suap sebesar Rp1,1 miliar yang akan digunakan sebagai THR.
 
Uang itu diberikan oleh Direktur PT KA Manajemen Properti terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra.

Menjelang lebaran tahun ini, KPK telah menerbitkan surat edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya.

Isinya mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya pemberian yang terkait Perayaan Idulfitri. Penyelenggara negara juga dilarang meminta THR lebaran.

KPK juga meminta pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN serta BUMD untuk membuat imbauan internal untuk menolak gratifikasi.

Belajar dari Kasus Suap Walkot Bandung, KPK: Masih Banyak Celah Korupsi di Sistem E-Katalog

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebut masih banyak celah korupsi pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog. Hal ini terjadi pada kasus suap yang menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Ghufron mengatakan di dalam beberapa kasus lain, KPK memang masih mendapatkan kebocoran sistem e-katalog. Ia menyebut masih sering terjadi pengondisian yang dilakukan penyelenggara negara meski sudah menggunakan e-katalog. Dalam kasus Yana Mulyana, KPK masih belum mengetahui mengapa e-katalog masih bisa bobol oleh tindak pidana suap.

 "Sudah menggunakan e-katalog, asumsinya barang harganya sudah pasti. Tapi kok kemudian masih banyak suap," tutur Nurul Ghufron.

Yana Mulyana terjaring OTT KPK pada 14 April 2023. Yana bersama beberapa orang lainnya diduga menerima suap untuk pengadaan jaringan internet dan CCTV untuk program Bandung Smart City.

KPK Umumkan Status Walkot Bandung Yana Mulyana Malam Ini

Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu akan mengumumkan status hukum Yana Mulyana malam ini, Sabtu (15/4/2023). 

Yana diduga menerima suap pengadaan CCTV dan jaringan internet program Bandung Smart City. KPK menduga suap yang diterima Yana miliaran rupiah. Sebab, uang ratusan juta rupiah ditemukan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Yana dan delapan orang lainnya. 

Delapan orang yang ditangkap itu terdiri atas pihak swasta dan pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kini, Yana dan delapan orang itu diperiksa di Gedung KPK. 

Program Bandung Smart City merupakan proyek Pemerintah Kota Bandung untuk menyatukan berbagai bidang menggunakan teknologi dan internet. Bandung Smart City adalah program yang dilanjutkan Yana dari wali kota sebelumnya, Ridwan Kamil.

Walkot Yana Mulyana Kena OTT KPK, Sekda Kota Bandung Gelar Konferensi Pers

Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekda Bandung Akan Gelar Konferensi Pers mengenai Kasus tersebut, Sabtu (15/4/2023).

Konferensi Pers akan dilakukan Sekda Bandung Ema Sumarna. Namun, Konferensi Pers yang semula dijadwalkan akan dilaksanakan pada 11.30 WIB hingga kini belum terlaksana. 

Diketahui, KPK menangkap sembilan orang, termasuk Yana Mulyana. Kemudian, sebagian lainnya merupakan pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Kasus yang menjerat Yana cs perihal dugaan suap pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan Internet pada program smart city Kota Bandung.

Pasca OTT KPK, Kantor Wali Kota Bandung Dijaga Ketat

Kondisi Kantor Wali Kota Bandung di Jalan Wastukecana, Babakan Ciamis, dijaga ketat oleh petugas Satpol PP, pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Sabtu (15/4/2023).  

Tak hanya itu, rumah dinas Walkot Bandung juga tertutup rapat dan sejumlah petugas di rumah tersebut enggan memberi komentar.

Walkot Bandung Yana Mulyana terjaring OTT KPK bersama delapan orang lainnya yang merupakan pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jumat (14/4/2023). 

Yana ditangkap atas dugaan suap pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan internet pada program Smart City Kota Bandung. Para tersangka akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

KPK Sita Rp2,8 M dalam Kasus Korupsi Proyek Jalur KA Tegal

KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Tegal. Barang bukti yang disita berupa uang tunai senilai Rp2,8 miliar. 

Penangkapan terhadap 10 tersangka berlangsung serentak di Jakarta, Semarang, Surabaya dan Depok. Totalnya ada 25 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 10 April 2023. 

Enam dari 10 tersangka adalah oknum aparatur negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereretaapian Kementerian Perhubungan RI selaku penerima suap. Mereka adalah;
1. HNO (Direktur Prasarana Perkeretaapian)
2. DEN (PPK BTP Jabagteng)
3. PTU (Kepala BTP Jabagteng)
4. AFF (PPK BPKA Sulsel)
5. FAD (PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian)
6. SYN (PPK BTP Jabagbar)

Sedangkan empat tersangka lainnya adalah dari pihak swasta pemberi suap. Mereka adalah; 
1. DIN (Direktur PT IPA)
2. MUH (Direktur PT DF)
3. YOS (mantan Direktur PT KA Manajemen Properti)
4. PAR (VP PT KA Manajemen Properti)


 

25 Orang Terjaring OTT KPK Kasus Proyek Jalur KA Trans-Sulawesi

Sebanyak 25 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang digelar di empat lokasi berbeda di Pulau Jawa. Puluhan orang ditangkap dalam dugaan korupsi di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Selasa (11/4/2023).

Total 25 orang tersebut ditangkap dalam dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di lingkungan DJKA Kemenhub.

Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri menyatakan penangkapan puluhan orang ini dilakukan di empat lokasi, yakni di Jakarta, Semarang, Jawa Barat dan Surabaya. Sementara pihak yang ditangkap terdiri dari para pejabat pembuat komitmen dan pejabat terkait lainnya serta pihak swasta. 

Sebelumnya, KPK telah meminta keterangan empat orang yang terjaring OTT, salah satunya Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Putu Sumarjaya.

Puluhan orang yang ditangkap tersebut hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum 25 orang tersebut.

Bupati Meranti Ditangkap KPK, Gubernur Riau Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

Gubernur Riau Syamsuar memastikan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan normal pasca penangkapan Bupati Muhammad Adil oleh KPK.

Gubernur Riau rencananya akan memanggil Wakil Bupati Meranti, Asmar untuk membahas aktivitas pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (8/4/2023).

Pernyataan tesebut disampaikan Gubernur Riau usai mengikuti buka puasa bersama dengan jemaah Masjid Agung An-Nur di Pekanbaru, Jumat (7/4/2023).

Gubernur Riau, Syamsuar menyatakan aktivitas pemerintahan daerah akan dipimpin sementara oleh wakil bupati Kepulauan Meranti, Asmar.

Syamsuar juga mengungkapkan wakil bupati telah dijadwalkan akan bertemu dengannya untuk berkoordinasi pasca penangkapan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka usai ditangkap pada Kamis (6/4/2023) malam. Total, ada tiga orang dijadikan tersangka korupsi oleh lembaga antirasuah.

Intip Harta Kekayaan Bupati Meranti yang Terjaring OTT KPK

KPK terakhir kali merilis harta kekayaan Bupati Meranti Muhammad Adil pada Maret 2022. Dalam rilis tersebut, Adil memiliki total kekayaan Rp4,7 miliar. 

Total kekayaan Muhammad Adil per 29 Maret 2022, yakni Rp4.785.577.310 yang terdiri dari:

1. 74 bidang tanah 
Rp4.367.400.000

2. Alat transportasi dan mesin
Rp174.000.000

3. Kas
Rp244.177.131

Beberapa Ruang Kantor Bupati Kepulauan Meranti Disegel KPK

Sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Riau, disegel KPK, Jumat (7/4/2023). Ruangan yang disegel tersebut di antaranya ruangan Sekretaris Daerah, serta ruang Humas Sekretariat. 

Suasana Kantor Bupati Meranti terpantau sepi aktivitas. Hal itu terjadi setelah Bupati Meranti terjaring OTT dugaan suap pengadaan jasa umrah, Kamis (6/4/2023). 

Bupati Meranti dan sejumlah pejabat daerah Kepulauan Meranti diberangkatkan menuju Jakarta dari ruang VIP Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan menggunakan peswat Batik Air. 

Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil dan sejumlah pejabat daerah Meranti diamankan KPK. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan total 25 orang diamankan dalam OTT Bupati Meranti.  

Bupati Meranti Terjaring OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Kepulauan Meranti Riau, Kamis (6/4/2023). KPK menangkap Bupati Meranti dalam OTT ini. 

Operasi senyap itu masih berlangsung dan KPK masih mengumpulkan informasi untuk menguatkan penangkapan. 

Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan dirinya belum bisa memberikan informasi lebih detail lagi. Namun, KPK akan membeberkan semua temuannya melalu konferensi pers. 

Saut Situmorang: KPK Punya PR Besar Ungkap Kasus di Kemenkeu

Rafael Alun Trisambodo resmi menjadi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan, Selasa (4/4/2023). Momen penahanan Rafael harus bisa dimanfaatkan KPK untuk mengusut dugaan korupsi di Kemenkeu.

"KPK punya pekerjaan besar untuk menindak lanjuti kasus ini," Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang.

Saut Situmorang mengapresiasi kinerja KPK yang akhirnya menetapkan Rafael Alun menjadi tersangka dan menahannya. Saut mengatakan kasus yang dilakukan Rafael, merupakan kasus gratifikasi yang melibatkan pemberi dan penerima. 

"Karena ini gratifikasi, berarti ada pemberi dan penerima," ucap Saut Situmorang.

Sehingga, dengan ditetapkannya sebagai tersangka penerima gratifikasi, KPK tinggal mengungkap siapa yang menjadi pemberi suap dalam perkara tersebut. Saut juga mengungkapkan penahanan Rafael Alun bisa jadi pintu masuk KPK untuk membongkar kasus lainnya di Kemenkeu.

Hal serupa juga diungkapkan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. Ia mengatakan kasus Rafael Alun bisa membongkar transaksi janggal Rp349 triliun yang diungkapkan Mahfud MD. Bahkan, Ia juga menyebut bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus lain.

Selain gratifikasi, KPK juga sedang menyelidiki kasus TPPU yang dilakukan Rafael Alun. IAW telah membocorkan bahwa ada 25 artis yang terlibat dalam kasus tersebut.

5 Personel Polda Jateng Kena OTT Kasus Penerimaan Bintara Polri 2022

Propam polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jual-beli penerimaan bintara di lingkungan Polda Jawa Tengah. Sebanyak lima personel Polda Jateng beserta barang bukti uang berjumlah miliaran rupiah berhasil diamankan dalam OTT ini.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Al-qudusy membenarkan adanya tindak OTT terhadap personel Polda Jateng ini. Ia menyebut, ada dua kompol, satu AKP dan dua bintara yang diduga kuat melakukan aksi percaloan dalam tes masuk Bintara Polri 2022.

Kelima polisi yang terjaring OTT kini sudah menjalani proses pemeriksaan di bidang propam Polda Jateng, dan akan menjalani sidang kode etik secepatnya.

Bersih-bersih di lingkungan polri terus dilakukan untuk memotong praktik tindak suap yang kerap terjadi dalam penerimaan calon polisi.

Pekan Depan KPK Panggil Sejumlah Saksi Korupsi APBD Jatim

KPK akan memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada seluruh pimpinan DPRD Jatim pekan depan. Hal tersebut dilakukan untuk mendalami kasus korupsi dana Hibah ABPD Jatim.

"Kami akan segera umumkan, siapa saja yang akan kami periksa pekan depan," ujar Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Rabu (4/1/2023) kemarin.

Serangkaian penggeledahan telah dilakukan oleh tim KPK. Ali mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menganalisis hasil penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, 16 Desember 2022 lalu, KPK menetapkan Sahat Tua Simanjuntak dan tiga orang lainnya sebagai tersangka korupsi dana hibah ABPD Jatim sebesar Rp7,8 triliun.

Luhut Sulut Kemelut

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah dua kali mengkritisi dan menyinggung Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK karena dinilai memperburuk citra negara.

Luhut mengatakan, negara maju membangun sistem digitalisasi termasuk vendor, dapat mengurangi korupsi dan OTT.

Menurutnya, hampir tidak ada OTT di negara maju, karena terdapat sistem yang bagus dalam pencegahan korupsi, yakni dengan penerapan digitalisasi.

"KPK jangan sedikit-sedikit tangkap. Tapi, jika digitalisasi sudah jalan, tidak akan bisa lagi main-main," tegas Luhut.

Luhut Sebut OTT KPK Malah Buat Citra Buruk Bagi Indonesia

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, KPK tak perlu sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan (OTT), karena tidak bagus untuk negeri. Luhut menambahkan jika digitalisasi ini sudah berjalan, koruptor tidak akan bisa main-main, Selasa (20/12/2022).

"Karena ini merubah negeri ini, Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi, OTT tidak bagus sebenarnya, untuk negeri ini jelek sekali. Tapi jika kita digital life, siapa yang mau lawan kita?" ujar Luhut dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024 yang digelar KPK .

Pernyataan Luhut terkait OTT KPK tersebut memicu berbagai sorotan. Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut, OTT KPK masih sangat diperlukan, mengingat masih banyaknya praktek korupsi di Tanah Air.

6 OTT KPK dengan Nominal Korupsi Terbesar 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang 2022. Sebanyak enam OTT dilakukan KPK dengan nominal korupsi terbesar.

Berikut enam daftar OTT KPK dengan nominal korupsi terbesar sepanjang 2022.

1. Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. (Rahmat Effendi terkena OTT di rumahnya pada Rabu, 1 Januari 2022 atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan dengan nilai kerugian Rp7 miliar). 

2. Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) 12 Januari 2022. (Tertangkap di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi proyek di Pemkab Penajam Paser Utara dengan nilai kerugia Rp16 miliar).

3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat. (Terjaring OTT KPK 20 Januari 2022. Ia ditangkap atas kasus dugaan suap perkara pengadilan dengan nilai kerugian Rp1,4 miliar).

4. Mantan Bupati Bogor, Ade Yasin ditangkap oleh KPK bersama 11 orang lainnya, 26 April 2022. (Ade diduga menyuap jajaran pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. KPK menyita barang bukti sebesar Rp1,9 miliar).

5. Mantan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo ditangkap oleh KPK, 11 Agustus 2022. (Terjaring OTT atas kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. KPK menyita barang bukti sebesar Rp6,1 miliar).

6. Mantan Rektor Univesitas Lampung ditangkap KPK pada 19 Agustus 2022. (Terjaring OTT atas kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Unila. KPK menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp414,5 juta, slip setoran deposito sebesar Rp800 juta, kunci safe deposit box berisi emas senilai Rp1,4 miliar dan kartu atm serta buku tabungan berisi Rp1,8 miliar). 

Kritik KPK terlalu Sering OTT, Luhut Minta Pencegahan Korupsi Diutamakan

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut KPK tidak perlu sedikit-sedikit melakukan penangkapan. Luhut meminta kepada KPK untuk mengedepankan pencegahan dalam korupsi.

Penilaian itu disampaikan Luhut saat hadir di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/11/2022) siang.

Menurutnya, jika digitalisasi di Indonesia berjalan baik maka tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem. Luhut mewanti-wanti agar KPK tidak sering melakukan OTT itu disampaikan langsung di depan Ketua KPK Firli Bahuri.

Atas pernyataan Luhut mengenai OTT KPK tersebut, Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai tidak ada yang salah dari banyaknya OTT yang dilakukan KPK selama ini. Sebab hal ini masih menjadi bagian dari law investment.

"Salah satu law investment itu ya OTT, jadi tetap dalam konteks rangka law investment itu dibolehkan," ucap Mantan Ketua KPK Abraham Samad.

Dalami Korupsi Dana Hibah, KPK Kembali Geledah Kantor DPRD Jatim dan Mobil Tersangka

Penyidik KPK kembali menggeledah Kantor DPRD Jawa Timur untuk kasus dugaan suap dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, Selasa (20/12/2022) siang. 

Penyidik KPK memperluas area penggeledahan di Kantor DPRD Jatim. Selain ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, penyidik KPK juga menggeledah beberapa ruangan fraksi termasuk fraksi PKB dan fraksi PDIP untuk mencari bukti-bukti tambahan dalam proses penyidikan. Penyidik KPK juga menggeledah mobil Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dan Staff Ahli Sahat di DPRD Jatim.

Dari hasil penggeledahan Penyidik KPK menemukan barang bukti elektronik dan sejumlah uang dugaan suap dana hibah di Provinsi Jawa Timur yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.

KPK Amankan Barang Bukti Elektronik dan Sejumlah Uang Usai Geledah Gedung DPRD Jatim

Penyidik KPK menemukan barang bukti elektronik dan sejumlah uang dugaan suap dana hibah di Provinsi Jawa Timur yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. KPK membuka kemungkinan untuk menjerat beberapa pihak lagi setelah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka.

Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda yakni di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dan rumah kediaman para tersangka yang terjerat OTT KPK.  

“Dari hasil penggeledahan di dua lokasi yang berbeda, tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan perkara, termasuk juga barang bukti elektronik dan sejumlah uang,” ungkap Ali Fikri. 

KPK akan Umumkan Status Wakil Ketua DPRD Jatim

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak bersama tiga orang lainnya yang terjaring OTT KPK sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK dan masih menjalani pemeriksaan. Rencananya KPK akan mengumumkan status hukum untuk keempat orang yang terjaring OTT KPK pada Kamis (15/12/2022) malam atau Jumat (16/12/2022) dini hari. 

Mereka ditangkap penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Jatim. Hingga saat ini penyidik KPK belum menetapkan status hukum untuk pihak yang sudah terjaring OTT KPK. KPK masih mencocokkan laporan dari beberpa pihak dan mengumpulkan alat bukti serta mencocokkan dengan keterangan dari empat orang yang ditangkap KPK. 

Sejauh ini KPK baru mengamankan barang bukti sejumlah uang namun KPK belum mengungkapkan berapa nominal uang yang diamankan termasuk juga total suap yang didapatkan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. 

KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Wakil Ketua DPRD Jatim

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. KPK juga menyita sejumlah uang tunai yang diduga sebagai uang suap.

Namun, pihak penyidik belum menyebutkan jumlah uang yang telah disita sebagai barang bukti dalam kasus ini. Sementara Sahat sedang menjalani proses pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Saat tiba di kantor KPK, Sahat Tua Simanjuntak terlihat menggenakan masker dan topi untuk menutupi wajahnya. Politikus Partai Golkar tersebut terlihat tiba di kantor KPK pada Kamis (15/12/2022) siang dengan mobil KPK.

Terjaring OTT, Wakil Ketua DPRD Jatim Tiba di Gedung KPK

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak tiba di Gedung Merah Putih KPK. Sahat bersama tiga orang lainnya terjerat operasi tangkap tangan, Rabu (14/12/2022).
 
Saat tiba di Kantor KPK, Sahat Tua Simanjuntak terlihat menggenakan masker dan topi untuk menutupi wajahnya. Politikus Partai Golkar tersebut terlihat tiba di kantor KPK pada Kamis (15/12/2022) siang dengan mobil KPK.

Saat dimintai tanggapan, Saat enggan berbicara dan langsung bergegas menuju ruang pemeriksaan KPK.

Hakim Agung Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap dan Pungli Perkara di MA

Pasca melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung berinisial SD dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan pungutan liar pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). 

Enam tersangka yang meliputi ETP sebagai Hakim Yudisial, DY dan MH sebagai Kepaniteraan MA, AB sebagai PNS MA, serta YP dan ES sebagai pengacara, sudah ditahan, Jumat (23/9/2022) dini hari. Keenamnya akan ditahan selama 20 hari ke depan, hingga 12 Oktober 2022. 

Sementara itu, KPK meminta empat tersangka lainnya, yakni SD, RD, HT, dan IDKS untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan sebelum dijemput secara paksa. Dari kasus ini, KPK berhasil menyita barang bukti sebesar Rp50 juta dan SGD205.

Pengacara YSP Dibawa ke Jakarta untuk Diperiksa KPK

Seorang pengacara inisial YSP di Kota Semarang, Jawa Tengah turut ditangkap KPK diduga karena terlibat dalam OTT KPK di Mahkamah Agung. YSP telah dibawa ke Jakarta pada Kamis (22/9/2022) malam. 
 
Di Semarang, YSP cukup dikenal sebagai pengacara ternama. Sejak pandemi, YSP cukup aktif di media sosial dengan membuka konsultasi hukum dengan warganet. YSP yang dikenal baik oleh warga sekitar memiliki Rumah Pancasila dan Klinik Hukum diperuntukan bagi orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan hukum.
 
YSP juga aktif mengambil bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma melalui sosial media sejak masa pandemi. Pukul 19.00 WIB, YSP dikonfirmasi sudah dibawa oleh Tim KPK ke Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut.

KPK OTT Mahkamah Agung, Pengacara di Semarang Turut Ditangkap

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) soal pengurusan perkara Mahkamah Agung di dua wilayah yakni Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah. Seorang pengacara berinisial YSP di Semarang turut ditangkap, Kamis (22/9/2022) pukul 14.00 WIB.

Pengacara berinisial YSP ditangkap oleh KPK dalam OTT dugaan kasus suap yang terjadi di Mahkamah Agung. Sekitar pukul 19.00 WIB, pengacara berinisial YSP ini sudah dibawa ke Jakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.