KPK Terus Dalami Gratifikasi Lukas Enembe

Dugaan penerimaan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberi gratifikasi pun masih dicari.

Ali menjelaskan pihaknya tidak percaya Lukas hanya menerima uang Rp1 miliar dari Direktur Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka. KPK mencium ada pihak lain yang ikut memberikan uang haram ke Lukas dalam bentuk gratifikasi.

Hingga kini, total gratifikasi yang baru terhitung mencapai Rp11 miliar. Angka itu bisa bertambah tergantung dari perkembangan penyidikan.

Lukas terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kasus yang menjerat Lukas itu bermula ketika Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka mengikutsertakan perusahaannya dalam beberapa proyek pengadaan infrastruktur di Papua pada 2019 sampai dengan 2021. Padahal, korporasi itu bergerak di bidang farmasi.

Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berantas Korupsi, Erick Thohir akan ‘Bersih-Bersih’ BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir, menegaskan pihaknya akan terus melanjutkan upaya bersih-bersih BUMN. Setelah perusahaan asuransi, bersih-bersih BUMN akan dilakukan pada BUMN dana pensiun.
 
Erick Thohir bersama pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kejagung dan KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan milik negara. Erick menyebut, pengungkapan kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri hanyalah permulaan, karena banyak dana pensiun BUMN yang bermasalah.
 
“Saat lihat pembukuan, 35% sehat, 65% sakit. Kita harus selidiki,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Minggu (22/1/2023).
 
Selain itu, Erick Thohir juga akan melakukan audit investigasi terhadap dana pensiun BUMN yang berpotensi menimbulkan kerugian. Erick menegaskan akan mencegah adanya intervensi politik dalam bersih-bersih BUMN ini.
 
Langkah bersih-bersih BUMN juga harus didukung perbaikan system, termasuk dengan mengganti pejabat yang terbukti korupsi, dengan pejabat berkualitas. Erick juga telah memangkas jumlah BUMN dari 108 menjadi 41 BUMN produktif. Kisaran laba yang diterima mencapai Rp125 triliun di 2022.

KPK Periksa Anggota DPRD Papua Yunus Wonda dalam Kasus Lukas Enembe

KPK terus melakukan pendalaman penyidikan kasus korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua yang diduga dilakukan Gubernur Papua non-aktif Lukas Enembe.
 
Sebagai langkah awal, penyidik KPK memeriksa Anggota DPRD Provinsi Papua, Yunus Wonda untuk menggali keterangan seputar penggunaan dana Otsus serta pos alokasi dana operasional Lukas Enembe selaku Gubernur Papua. 

Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan penyidiknya tidak hanya terpaku dalam penyidikan kasus dugaan suap infrastruktur semata, namun KPK terus mengembangkan ke fakta-fakta lain.
 
Diketahui, Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Enembe diduga telah menerima suap sebesar Rp1 miliar dari pihak swasta bernama Rijantono. Lukas juga diduga menerima gratifikasi senilai Rp10 miliar dari pihak lain.

Selain terlibat kasus suap, Enembe juga diduga melakukan penyelewengan dana otsus Papua yang bernilai triliunan rupiah untuk kepentingan pribadi. Pasalnya Enembe kerap bepergian dengan fasilitas super mewah, seperti menggunakan pesawat jet pribadi layanan VVIP.

Berkas Rampung, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Cs Segera Disidang

Penanganan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung mulai memasuki babak baru. Sebanyak delapan dari 14 tersangka yang ditetapkan KPK akan segera diadili di persidangan.

Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, berkas perkara Sudrajad Dimyati dan tujuh tersangka lainnya sedang diteliti dan diperiksa oleh jaksa KPK. 

Ali memastikan dalam waktu 14 hari kerja ke depan, berkas perkara kedelapan tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diadili. Ali juga menyampaikan bahwa para tersangka akan menjalani masa perpanjangan penahanan hingga 8 Februari 2023.

Korupsi Pengolahan Anoda Logam, KPK Tahan GM PT Antam Tbk

KPK resmi menahan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang, Dodi Martimbang, Selasa (17/1/2023). Dodi diguga melakukan korupsi kerjasama pengelolaan anoda logam dengan PT Loco Mortado, 2017 silam.

Berdasarkan hasil audit, ditemukan adanya kekurangan pengembalian emas, hingga merugikan negara sebesar Rp100,7 miliar. Akhirnya, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari.

Saat kontrak karya dilakukan, tersangka Dodi diduga mengambil kebijakan secara sepihak dengan memilih langsung PT Loco Montrado yang saat direkturnya di jabat oleh Siman bahar. 

Sebelumnya, KPK telah meningkatkan status perkara kasus korupsi kerjasama pengolahan logam anoda, antara PT Antam dengan PT Loco Montrado, 2017 silam dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Selain itu, KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tersebut. 

Diperiksa 5 Jam, Lukas Enembe Dicecar 8 Pertanyaan oleh KPK

Lukas Enembe diperiksa hampir lima jam sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Penyidik KPK mengajukan delapan pertanyaan kepada Lukas dalam pemeriksaan perdana, Kamis (12/1/2023). 

Namun Kuasa Hukum Lukas Enembe Petrus Bala pattyona menyebut, pertanyaan penyidik tidak ada yang masuk materi perkara. Pertanyaan yang diajukan oleh KPK kepada Lukas Enembe mulai dari kesehatan, tindak pidana, riwayat hidup hingga pendidikan.

Petrus menjelaskan soal uang gratifikasi dari kasino Enembe menjawab tidak benar. Sedangkan uang gratifikasi Rp1-11 miliar masih dalam penyelidikan KPK.

Keamanan KPK Diperketat Usai Penangkapan Lukas Enembe

KPK telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan di gedung KPK pasca penangkapan tersangka korupsi Lukas Enembe. Puluhan aparat kepolisian pun bersiaga dan berjaga di depan gedung KPK.

Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, untuk memastikan kondisi kondusif dan aman, KPK telah berkoordinasi denga pihak kepolisian yang akan membantu melakukan pengamanan di gedung KPK. KPK juga akan berkoordinasi dengan TNI jika diperlukan guna pengamanan pasca Lukas Enembe ditangkap. 

Dirawat di RSPAD, Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK

Gubernur Papua, Lukas Enembe dirawat sementara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Belum diketahui sampai kapan Lukas Enembe harus menjalani perawatan.  Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan akan melakukan pemeriksaan Lukas Enembe jika kondisi kesehatan Lukas Enembe membaik.

Firli menyebut tim dokter RSPAD telah melakukan pemeriksaan mulai dari wawancara, keluhan, dan riwayat pengobatan. Tim dokter juga melakukan pemeriksan tanda vital dan fisik, pemeriksaan laboratorium, EKG serta jantung. 

Sebelumnya Gubernur Papua, Lukas Enembe ditangkap oleh tim KPK. Tersangka kasus suap dan gratifikasi tersebut ditangkap ketika sedang makan siang di sebuah rumah makan di Kota Raja, Jayapura, sekitar pukul 13.00 WIT, Selasa (10/01/2023) .

Lukas Enembe sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2022 dan dua kali menolak panggilan pemeriksaan. Namun belum dilakukan penangkapan dengan alasan Lukas Enembe dalam keadaan sakit.

Kasus suap dan gratifikasi yang disangkakan kepadanya adalah dalam proyek yang bersumber APBD Provinsi Papua. Dua di antaranya adalah PON XX Papua dan penunjukan sebuah perusahaan farmasi sebagai pemenang tender proyek infrastruktur.

Harun Masiku di Lingkaran Suap PAW PDI Perjuangan

Harun Masiku merupakan tersangka dugaan suap soal proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2020, Harun Masiku belum juga berhasil ditangkap.

Perkara yang membuat Harun menjadi tersangka adalah kasus suap yang turut menjerat Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun diduga menyuap Wahyu Setiawan guna memudahkan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW untuk menggantikan seorang caleg PDIP yang meninggal dunia, Nazarudin.

Kehadiran Harun Masiku dalam proses penyelidikan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 sangat penting. Karena ada dugaan di kasus suap tersebut juga melibatkan petinggi PDI Perjuangan.

Dalam kasus proses suap PAW itu, KPU harusnya menetapkan Riezky Aprilia, sementara PDIP malah merekomendasikan Harun Masiku. KPU sendiri telah tiga kali menerima surat yang ditandatangani sekjen dan ketua umum PDI Perjuangan, yang menginginkan Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nazarudin. Namun, KPU tetap menetapkan Riezky Aprilia sebagai caleg terpilih.
 
Sejak Harun lolos dari operasi tangkap tangan pada awal Januari 2020, seluruh upaya pengejaran sudah ditempuh. Bahkan pada 30 Juli 2021, Harun Masiku masuk ke dalam daftar red notice polisi internasional. Namun, Harun seolah sangat licin sehingga keberadaannya sulit dideteksi penegak hukum.

Pada Agustus 2021 lalu, KPK mengaku telah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Namun, masih belum bisa menangkap Harun lantaran terkendala pandemi covid-19.

Kali ini KPK mengklaim pihaknya tengah bekerja sama dengan otoritas di negara tempat Harun Masiku berada untuk segera melakukan penangkapan dan menyeret buronan itu ke Tanah Air untuk diadili.

Pekan Depan KPK Panggil Sejumlah Saksi Korupsi APBD Jatim

KPK akan memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada seluruh pimpinan DPRD Jatim pekan depan. Hal tersebut dilakukan untuk mendalami kasus korupsi dana Hibah ABPD Jatim.

"Kami akan segera umumkan, siapa saja yang akan kami periksa pekan depan," ujar Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Rabu (4/1/2023) kemarin.

Serangkaian penggeledahan telah dilakukan oleh tim KPK. Ali mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menganalisis hasil penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, 16 Desember 2022 lalu, KPK menetapkan Sahat Tua Simanjuntak dan tiga orang lainnya sebagai tersangka korupsi dana hibah ABPD Jatim sebesar Rp7,8 triliun.

Rumah Jaksa KPK di Yogyakarta Dibobol Maling

Rumah seorang jaksa KPK di Gang Arjuna Wirobrajan, Kota Yogyakarta menjadi sasaran pencurian, Sabtu (24/12/2022). Pelaku membawa kabur tas ransel yang berisi laptop saat kondisi rumah dalam keadaan sepi.

Ketua RT setempat, Saptadi mengatakan hanya mengetahui rumah jaksa KPK berinisial F tersebut banyak didatangi polisi. Dari keterangan petugas, Saptadi menyebut barang yang dicuri berupa tas ransel yang berisi laptop.
 
Polisi telah mengambil sejumlah rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi rumah jaksa KPK tersebut untuk penyelidikan. Kasus pencurian saat ini dalam penyelidikan Polresta Yogyakarta.

Penggeledahan Ruang Kerja Gubernur Jatim Dinilai Murni Kinerja KPK

Penggeledahan ruang kerja Gubernur Jawa Timur dinilai murni kinerja profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dinilai pengamat politik bahwa tidak ada relevansinya dengan politik. 

"Penggeledahan ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merupakan kelanjutan kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, tersangka suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim," kata Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id, Minggu (25/12/2022)
 
Hendri juga menyebut asumsi KPK yang hendak menjatuhkan Khofifah di Pemilu 2024 tidak relevan. Sebab, Koalisi Perubahan belum menetapkan Khofifah sebagai Calon Wakil Presiden yang diusung Partai NasDem.

Diketahui, KPK menggeledah sejumlah lokasi di Jatim, Rabu (21/12/2022). Hal itu dilakukan untuk mencari bukti dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim. 

Salah satu titik yang digeledah ialah kantor Khofifah Indar Parawansa. Khofifah berjanji kooperatif mengenai pengembangan kasus yang menyeret Sahat tersebut. 

6 OTT KPK dengan Nominal Korupsi Terbesar 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang 2022. Sebanyak enam OTT dilakukan KPK dengan nominal korupsi terbesar.

Berikut enam daftar OTT KPK dengan nominal korupsi terbesar sepanjang 2022.

1. Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. (Rahmat Effendi terkena OTT di rumahnya pada Rabu, 1 Januari 2022 atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan dengan nilai kerugian Rp7 miliar). 

2. Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) 12 Januari 2022. (Tertangkap di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi proyek di Pemkab Penajam Paser Utara dengan nilai kerugia Rp16 miliar).

3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat. (Terjaring OTT KPK 20 Januari 2022. Ia ditangkap atas kasus dugaan suap perkara pengadilan dengan nilai kerugian Rp1,4 miliar).

4. Mantan Bupati Bogor, Ade Yasin ditangkap oleh KPK bersama 11 orang lainnya, 26 April 2022. (Ade diduga menyuap jajaran pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. KPK menyita barang bukti sebesar Rp1,9 miliar).

5. Mantan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo ditangkap oleh KPK, 11 Agustus 2022. (Terjaring OTT atas kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. KPK menyita barang bukti sebesar Rp6,1 miliar).

6. Mantan Rektor Univesitas Lampung ditangkap KPK pada 19 Agustus 2022. (Terjaring OTT atas kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Unila. KPK menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp414,5 juta, slip setoran deposito sebesar Rp800 juta, kunci safe deposit box berisi emas senilai Rp1,4 miliar dan kartu atm serta buku tabungan berisi Rp1,8 miliar). 

Kritik KPK terlalu Sering OTT, Luhut Minta Pencegahan Korupsi Diutamakan

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut KPK tidak perlu sedikit-sedikit melakukan penangkapan. Luhut meminta kepada KPK untuk mengedepankan pencegahan dalam korupsi.

Penilaian itu disampaikan Luhut saat hadir di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/11/2022) siang.

Menurutnya, jika digitalisasi di Indonesia berjalan baik maka tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem. Luhut mewanti-wanti agar KPK tidak sering melakukan OTT itu disampaikan langsung di depan Ketua KPK Firli Bahuri.

Atas pernyataan Luhut mengenai OTT KPK tersebut, Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai tidak ada yang salah dari banyaknya OTT yang dilakukan KPK selama ini. Sebab hal ini masih menjadi bagian dari law investment.

"Salah satu law investment itu ya OTT, jadi tetap dalam konteks rangka law investment itu dibolehkan," ucap Mantan Ketua KPK Abraham Samad.

KPK Kembali Geledah Kantor DPRD Jatim untuk Cari Bukti Tambahan

Penyidik KPK kembali menggeledah Kantor DPRD Jawa Timur untuk kasus dugaan suap dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, Selasa (20/12/2022) siang. KPK menyebut dari total dana hibah sebesar Rp7,8 triliun, sebanyak 30 persen diduga bocor.

Penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kantor DPRD Jatim untuk mencari bukti-bukti tambahan dalam proses penyidikan. Dalam penggeledahan ini penyidik KPK mengamankan barang bukti yang diangkut menggunakan sejumlah koper berukuran besar.

Sejumlah ruang di Gedung DPRD Jawa Timur juga terlihat masih disegel oleh KPK. Salah satu ruang yang disegel merupakan ruang kerja Sahat Tua Simanjuntak.

KPK Beri Edukasi Anti-Korupsi ke Warga & Pegawai Pemkot Tangsel

Hasil survei penilaian integritas KPK di Provinsi Banten masih jauh di bawah rata-rata nasional. KPK pun melakukan sosialisasi dan penyuluhan bangun kesadaran antikorupsi ke masyarakat dan para pegawai di lingkungan pemerintahan Tangerang Selatan. 

Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daynie, berharap kesadaran akan budaya anti-korupsi di Tangerang Selatan bisa terbangun..

"Ini merupakan momentum yang sangat penting, dalam rangka membangkitkan terus gairah bekerja tanpa korupsi, hidup tanpa korupsi, di Kota Tangerang Selatan," ujar Benyamin Deynie.

Geledah Rektorat Unila, KPK Sita 5 Koper Dokumen dan Gelandang Wanita Diduga Dekan Fakultas Kedokteran

Setelah menggeledah Gedung Rektorat Universitas Lampung selama 12 jam, penyidik KPK menyita lima koper dokumen dan menggelandang seorang wanita yang diduga Dekan Fakultas Kedokteran Unila, Senin (22/8/2022).

Koper-koper tersebut dibawa oleh penyidik dari ruang rektorat sekitar pukul 21.00 WIB. Koper langsung dimasukan ke dalam mobil lalu dibawa pergi oleh penyidik KPK tanpa memberi keterangan. Sementara pihak Unila menyatakan KPK membawa ratusan bukti berupa sejumlah dokumen Surat Keputusan (SK).

KPK: Bupati Pemalang Ditangkap Tangan

Tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Jawa Tengah. Satu dari beberapa orang yang ditangkap dan tengah diminta keterangannya adalah Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo.

"Benar bahwa salah satunya (yang ditangkap dan diperiksa KPK) adalah Bupati Pemalang, Jawa Tengah," ungkap Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat (12/8/2022).

Operasi tangkap tangan berlangsung pada Kamis (11/8/2022) yang diikuti penyegelan beberapa ruang kerja di Kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Pada malam harinya, Mukti Agung Wibowo dan beberapa orang yuang ditangkap dalam kasus korupsi tersebut tiba di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta. 

 

3 Mobil Masuk KPK, Diduga Bawa Pihak Terlibat OTT Bupati Pemalang

Tiga mobil penyidik KPK tiba di Gedung KPK pada Jumat (12/8/2022) dini hari dengan membawa sejumlah orang yang diduga terlibat operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Pemalang. Salah satu yang diamankan mengenakan jaket berlogo Korps Adiyaksa dengan tulisan Kejaksaan RI.

Ketiga kendaraan yang dikendarai penyidik langsung mengarah ke area belakang Gedung KPK untuk masuk ke basement Gedung Merah Putih. Dari serangkaian OTT yang melibatkan Bupati Pemalang, penyidik KPK mengamankan 25 orang dari berbagai lokasi, termasuk di wilayah Pemalang, Jawa Tengah. 

Naik Rp600 Juta, Harta Kekayaan Lili Pintauli Mencapai Rp2,2 Miliar

Wakil Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar kembali terlibat dalam dugaan Pelanggaran Kode Etik. Lili diduga menerima sejumlah fasilitas saat gelaran Moto GP Mandalika Maret lalu. Dewas KPK akan segera menyidang kasus ini. 

Lili dilaporkan menerima sejumlah fasilitas mulai dari tiket untuk menonton Moto GP Mandalika hingga fasilitas akomodasi penginapan. Dewas KPK telah menjadwalkan untuk melakukan Sidang Etik terhadap Lili Pintauli Siregar pada Senin (11/7/2022).

Dalam laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan yang dilaporkan Lili Pintauli Siregar secara periodik pada Februari 2022, termasuk dalam harta kekayaan 2021 tercatat kekayaan yang dimiliki Lili Pintauli Siregar sebanyak Rp2.2 miliar.

Nilai tersebut termasuk tanah dan bangunan yang ada di Tangerang Selatan dan Kabupaten Deli Serdang senilai Rp2 miliar dan sejumlah alat transportasi dan mesin senilai Rp727 ribu. Selain itu, harta bergerak lainnya sebanyak Rp40 juta dan harta lainnya dengan total Rp310 juta sehingga total kekayaan mencapai Rp3.077 miliar.

Ditambah total hutang yang dimiliki Lili Pintauli sebanyak Rp850 juta. Total kekayaan pada 2021 secara periodik sebanyak Rp2.2 miliar. Terjadi kenaikan harta kekayaan yang dimiliki Lili Pintauli sejak ia menjabat Pimpinan KPK pada 2019 lalu. Di tahun 2019, total harta kekayaan Lili Pintauli mencapai Rp1.5 miliar sehingga terjadi kenaikan sebanyak Rp600 juta hingga tahun 2022.

Sidang Lili Pintauli Ditunda, MAKI: Harus Diberhentikan

Dewan pengawas KPK menunda sidang etik wakil ketua KPK Lili Pintauli terkait dugaan gratifikasi fasilitas MotoGP Mandalika. Hal ini dikarenakan Lili Pintauli tengah menghadiri agenda G20 di Bali. 

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman berharap agar Lili Pantauli diberhentikan dengan cara mengundurkan diri. Jika Lili Pintauli tidak mengundurkan diri, maka akan dilaporkan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 32 yang menyatakan pimpinan KPK diberhentikan karena perbuatan tercela dan melanggar pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. 

Cari Tambahan Bukti Baru, Penyidik KPK Kembali Geledah Balai Yogyakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kompleks Balai Kota Yogyakarta pada Selasa siang (07/06/2022), penggeledahan terkait Operasi Tangkap Tangan KPK (OTTK) di Yogyakarta yang menyeret mantan Wali Kota serta beberapa ASN di pemerintahan Yogyakarta. 

Kedatangan penyidik KPK ini mencari bukti baru pasca penyegelan pada Kamis (02/06/2022). Penggeledahan meliputi ruang kerja eks wali kota dan sekretaris wali kota, Kepala Dinas Perizinan dan Pemkot Yogyakarta. 

KPK Segel Ruangan Wali Kota Yogyakarta

Setelah menangkap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Kamis (2/6/2022), tim penyidik KPK menyegel beberapa ruangan di Balai Kota Yogyakarta. Satu di antaranya adalah kantor kerja Walikota Yogyakarta.



 

KPK Awasi Pengadaan Gorden Rp43M untuk Rumah Dinas DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyoroti sengkarut proyek pengadaan gorden rumah dinas untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) senilai Rp43,5 Miliar. Kepada sekretarian jendral DPR diingatkan agar seluruh tahapan proyek bernilai fantastis ini berlangsung seusai aturan. 

KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan Sekolah SMKN 7 Tangsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua dari tiga tersangka kasus korupsi pengadaan tanah dan pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan, Banten tahun anggaran 2017. KPK mengungkap negara mengalami kerugian mencapai Rp10,5 milyar. Untuk proses penyidikan kedua tersangka ditahan selama 20 hari hingga 15 Mei 2022. 

KPK Dalami Penerimaan Uang DPRD Kota Bekasi

Dilaporkan ke KPK, Gibran: Buktikan Saja!

Dua anak Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedilah Badrun. Menanggapi hal itu, Gibran mempersilakan pelapor untuk menunjukkan bukti dan dirinya siap jika harus diperiksa KPK.

Putri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Curiga 'Kuning' Diincar KPK

Putri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang juga politikus Partai Golkar menuding operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap ayahnya ialah pembunuhan karakter. Dia juga bahkan menyebut istilah 'kuning' yang sedang diincar KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan KPK menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bukan karena diincar, namun atas dugaan penerimaan suap. Sementara itu, Partai Golkar Kota Bekasi juga ikut bersuara. Golkar Kota Bekasi menegaskan tidak ada niatan untuk melawan KPK. Pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

Harun 'Si Raja OTT' Kini Sibuk Urus Pesantren

Mantan pegawai KPK yang terkenal dengan sebutan 'Raja OTT' Harun Al Rasyid kini tengah fokus mengelola pesantren dan berwirausaha usai dipecat KPK pada 31 September 2021 lalu. Harun masih mempertimbangkan tawaran Kapolri untuk menjadi ASN di Polri.

Eks Pegawai KPK Tak Lulus TWK Buka Kedai Nasi Goreng

Mantan pegawai fungsional biro hukum KPK Juliandi Tigor Simanjuntak memilih berjualan nasi goreng untuk sementara waktu di Bekasi, Jabar. Tigor diberhentikan dari KPK setelah dinyatakan tidak lulus TWK bersama puluhan pegawai lainnya.