NEWSTICKER

Tag Result: kpk

MAKI: Putusan Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK Tidak Lazim

MAKI: Putusan Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK Tidak Lazim

Nasional • 10 hours ago

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari empat tahun menjadi lima tahun tidak lazim. 

"Menurut saya ini tidak lazim, hal yang berat begini disidang tanpa pleno itu ya tidak lazim," kata Koordinator Maki, Boyamin Saiman. 

MAKI juga menilai bahwa KPK periode saat ini yang dipimpin oleh Firli Bahuri sangat minim prestasi, bahkan sangat buruk prestasinya. 

"Menurut saya MK biasanya juga melihat sosiologisnya, apa yang terjadi perkembangan di luar. Seharusnya dilihat juga bahwa KPK yang periode sekarang sangat minim prestasi, bahkan sangat buruk prestasinya," lanjut Boyamin. 

Diketahui, pemerintah akhirnya menetapkan masa jabatan pimpinan KPK dibawah komando Firli Bahuri cs, diperpanjang hingga akhir 2024. Kebijakan ini merujuk pada putusan MK mengenai uji materi masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun.

KPK Geledah PDAM Tirtawening Bandung

KPK Geledah PDAM Tirtawening Bandung

Nasional • 15 hours ago

KPK menggeledah tiga lokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, untu menyita barang bukti dokumen mengenai dugaan suap pengadaan CCTV di Bandung Smart City. salah satu lokasi yang didatangi oleh KPK adalah Kantor PDAM Bandung. 

Berdasarkan pantauan di lokasi, aktivitas di Kantor PDAM Tirtawening, Kota Bandung berjalan seperti biasa. Namun, penjagaan di pintu gerbang terlihat diperketat. Awak media yang datang untuk meliput tidak diperkenankan masuk ke dalam area kantor PDAM. 

Penggeledahan KPK di Kota Bandung dibenarkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri. Ali menyebut, terdapat tiga lokasi yang digeledah oleh tim KPK yakni, Kantor PDAM Bandung, Kantor Diskominfo Bandung dan beberapa rumah tersangka. Namun, Ali enggan merinci dokumen apa saja yang didapat oleh KPK dari hasil penggeledahan tersebut. 

KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan CCTV di Bandung Smart City. Mereka merupakan Wakil Wali Kota non aktif bandung, Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Dandang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna Benny, CEO PT Citra Jelajah Informatika Sony Setiadi dan Manager PT Sarana Mitra Adiguna Andreas Guntoro.

Mantan Wakil Ketua KPK: Putusan MK Seharusnya Tak Berlaku di Era Firli Cs

Mantan Wakil Ketua KPK: Putusan MK Seharusnya Tak Berlaku di Era Firli Cs

Nasional • 16 hours ago

Sikap pemerintah yang tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal perpanjangan masa jabatan KPK dimulai era Firli Bahuri menuai polemik. Putusan hukum yang tidak berkaitan dengan kejahatan genosida dinilai haram berlaku surut atau langsung diterapkan.

"Jadi, semua hukum yang berlaku kecuali (soal) pembasmian atau pembunuhan etnik suatu bangsa atau suku tertentu itu tidak bisa retroaktif. Itu sudah berlaku secara internasional," kata Mantan Wakil Ketua KPK M. Jasin di Metro Siang, Metro TV, Sabtu (10/6/2023). 

Jasin menilai putusan perpanjangan masa jabatan KPK yang pemberlakuannya lebih awal dari pengundangannya menimbulkan tanda tanya besar. "Kalau ini berlaku surut kan timbul kejanggalan," ujarnya. 

Ia menjelaskan hukum retroaktif seperti pendirian KPK yang merujuk UU No. 31 Tahun 1999. Oleh karena itu, kasus korupsi yang terjadi sebelum 1999 tidak bisa ditangani KPK. Ia menduga pimpinan KPK diperalat pemerintah untuk kepentingan politik 2024.

"Di dalam undang-undang itu, (KPK) rumpunnya di bawah eksekutif ya terjemahan pemerintah tuh ya harus dikontrol. Pegawainya sekarang sudah ASN kan gampang dikontrol untuk menggebuk lawan politik misalnya," tuturnya. 

Pakar Hukum: Bahas UU KPK Harus Dengar Aspirasi Publik

Pakar Hukum: Bahas UU KPK Harus Dengar Aspirasi Publik

Nasional • 17 hours ago

Pakar hukum Zaenal Arifin Muchtar sekaligus anggota Tim Reformasi Hukum yang baru dibentuk oleh Kemenko Polhukam mengungkap jika ada pembahasan tentang UU KPK terutama gaduh masa jabatan pimpinan KPK harusnya lebih memperhatikan aspirasi publik. 

"Saya kira salah satu yang pasti akan dilihat dan coba ditelisik tentu saja soal itu (UU KPK), khususnya persoalan proses perundang-undangan yang kelihatannya agak cacat secara partisipatif," kata Zaenal dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (9/6/2023). 

Tim Reformasi Hukum sepakat untuk menyusun Undang-Undang KPK sebaiknya lebih mendengarkan aspirasi publik. Tim ini dibentuk karena carut marutnya masalah hukum di sektor peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia. 

Sebelumnya, pemerintah membentuk anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum. Anggota tim tersebut berasal dari internal maupun eksternal pemerintah yang berkompeten serta dipilih langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Dalam mengumumkan pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum ini, Mahfud didampingi sejumlah tokoh dan praktisi hukum, seperti Najwa Shihab, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.

Usut Dugaan Gratifikasi, KPK Telusuri Aset Andhi Pramono

Usut Dugaan Gratifikasi, KPK Telusuri Aset Andhi Pramono

Nasional • 17 hours ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penelusuran aset milik mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Penelusuran itu dilakukan guna mendalami seluruh aliran uang gratifikasi. 

Diketahui, rumah mewah milik Andhi yang berada di kawasan elit Kota Batam tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Andhi pada 31 Desember 2022. 

KPK menegaskan penelusuran dana dalam kasus ini penting. Sebab KPK menduga uangnya sudah berubah menjadi barang. 

Saat ini, tim penyidik KPK sedang berada di Batam, Kepulauan Riau. Pihaknya mengecek sejumlah barang dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. 

Namun, KPK belum mau membeberkan secara detail barang-barang dan aset apa saja yang sedang didalami, serta dugaan keterlibatan oknum pejabat bea cukai di Batam. 

Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan rumah mewah milik Andhi di kawasan elit di Kota Batam, Selasa (6/6/2023). Namun, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan Andhi Pramono pada 31 Desember 2022 tidak tercatat kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan senilai miliaran rupiah di Batam.

Dari data LHKPN, mantan Kepala Bea Cukai Makassar itu hanya memiliki tiga aset tanah dan bangunan di Batam yang jumlahnya tidak mencapai miliaran rupiah. KPK juga telah menyita rumah mewah Andhi di Cibubur yang diduga hasil korupsi. 

Pakar Hukum: Pihak Istana Sudah Siapkan Strategi untuk Kepentingan Pemilu 2024

Pakar Hukum: Pihak Istana Sudah Siapkan Strategi untuk Kepentingan Pemilu 2024

Nasional • 20 hours ago

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut, pihak istana sudah mempersiapkan sejumlah strategi untuk kepentingan pemilu 2024. salah satunya, dengan menambah masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi 5 tahun.

Feri juga menyebut, cawe-cawenya pihak istana mencederai demokrasi Indonesia. 

"Karena memang sepertinya presiden sedari awal sudah memberikan tanda bahwa ia akan cawe-cawe untuk banyak urusan menuju pemilu 2024, salah satu cawe-cawenya itu ini, mereka sudah merencanakan untuk memperpanjang pimpinan KPK agar tidak sibuk untuk proses seleksi," ucap Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari

Feri juga menambahkan, cawe-cawenya pihak istana mencederai demokrasi Indonesia.

"Mereka punya waktu tambahan satu tahun lagi untuk kemudian mempidanakan proses yang berkaitan dengan calon presiden dari kubu oposisi. Dan ini kerusakan demokrasi serius kalau pemerintah yang berkuasa mau menjegal kubu oposisi," tambah Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari.

Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dinilai Nafsu Politik Istana

Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dinilai Nafsu Politik Istana

Nasional • 24 hours ago

Pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dimulai di era Ketua KPK Firli Bahuri. Pernyataan pemerintah itu dinilai sebagai nafsu politik mengamankan koalisi sekaligus menjegal lawan politik di Pemilu 2024.

"Jangan-jangan memang ini adalah rancangan yang diinginkan Istana agar pimpinan KPK saat ini diperpanjang lalu mereka bisa cawe-cawe karena Presiden sendiri mau cawe-cawe untuk kepentingan pencalonan kubu oposisi yang katakanlah penanganan perkaranya sedang dijalankan pimpinan (KPK) saat ini," kata Pakar hukum tata negara Feri Amsari.

Putusan perpanjangan masa jabatan KPK yang disetujui pemerintah hanya mengedepankan kepentingan politik. Cawe-cawe Presiden Jokowi di Pemilu 2024 juga ditunjukan lewat persetujuan perpanjangan masa jabatan KPK.

"Kita bisa mengetahui bahwa antara kepentingan cawe-cawe presiden sudah diperlihatkan dalam proses memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK," tuturnya. 

Pernyataan pemerintah yang patuh terhadap putusan perpanjangan masa jabatan KPK hanya drama semata. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK cuma alat politik jangka pendek Istana di Pemilu 2024.

"Jadi, ini bukan urusan untuk memastikan lembaga ini (KPK) dipimpin orang baik, tapi diperalat untuk kepentingan politik," ujarnya.

Saut Situmorang: Istana Tahu Lebih Awal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Saut Situmorang: Istana Tahu Lebih Awal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional • 24 hours ago

Mantan wakil ketua KPK Saut Situmorang menduga Istana sudah tahu putusan perpanjangan masa jabatan KPK oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

"MK-nya yang mengikuti perintah. Itu kan sekarang lembaga (MK) sudah di bawah pemerintah," kata Saut.

Saut mengatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menggugat UU Nomor 19 Tahun 2019 perihal masa jabatan KPK mustahil tidak izin ke pemerintah. Menurutnya, seluruh proses putusan perpanjangan masa jabatan KPK sudah diatur dan diketahui Istana.

"Tidak mungkin juga Ghufron minta tolong ke sana tanpa izin dulu pemerintah. Maksudnya ya sudah lu pergi sono izin nanti kalau dikasih gua iyain. Kan gitu," tuturnya. 

Saut Situmorang Tanggapi Putusan MK soal KPK: Gimana Dia Aja Udah

Saut Situmorang Tanggapi Putusan MK soal KPK: Gimana Dia Aja Udah

Nasional • 1 day ago

Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat menjadi lima tahun. Keputusan itu disahkan MK pada 25 Mei 2023.

Pemeritah tidak sepakat pada beberapa poin. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, salah satunya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun. Juga Pasal 29 Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 soal persyaratan usia calon pimpinan KPK.

Menurut mantan wakil ketua KPK Saut Situmorang, hukum itu yang paling tinggi argumentasi, nalar dan logika. Oleh karena itu Saut mempertanyakan tingginya ketiga poin tersebut.

"Kalau hukum itu kan yang paling tinggi argumentasi, nalar dan logika. Tinggi enggak nalarnya? Tinggi enggak logikanya? Tinggi enggak argumentasi tentang perpanjangan itu? Ya sangat rendah," sebut Saut di program Primetime News Metro TV, Kamis 9 Juni 2023.

Saut juga menyebut pembenaran-pembenaran yang dilakukan MK harus dengan argumentasi yang relevan. Namun Saut pesimis hal itu dilakukan sebelum memutuskan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

"Gimana dia ajalah udah, kita mah ngikut aja. Mudah-mudahan negeri ini lebih bersih," tutup Saut.

Pakar Hukum Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Jelang Pilpres 2024

Pakar Hukum Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Jelang Pilpres 2024

Nasional • 2 days ago

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan tersebut diterapkan untuk kepemimpinan Firli Bahuri cs. 

Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari mengatakan bahwa putusan MK final dan mengikat. Meskipun seharusnya masa jabatan pimpinan KPK yang menjadi lima tahun itu diterapkan pada periode kepemimpinan baru yang akan datang.

Ferry mengingatkan pemerintah, bahwa keputusan untuk memperpanjang kepemimpinan Firli melalui keputusan MK tidak berkaitan dengan persiapan menuju pemilihan presiden (pilpres) 2024. Terutama, calon presiden (capres) yang masih memiliki masalah dengan pimpinan KPK saat ini.

"Jangan menimbulkan kesan bahwa memang ini adalah rancangan membangun kepentingan pemerintah di MK agar kemudian bisa melibas kepentingan-kepentingan oposisi yang sedang mencalonkan seorang presiden, yang terkait dengan beberapa kasus yang sedang ditangani KPK di bawah pimpinan saat ini," ujar Ferry, dalam program Breaking News Metro TV, Jumat, 9 Juni 2023.

Menurutnya, akan lebih bijak jika pemerintah menerapkan keputusan MK yang menetapkan masa jabatan lima tahun itu diterapkan pada periode kepemimpinan setelah Firli. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu.

"Bukan melanggar putusan MK kalau kemudian pemerintah menyeleksi pimpinan KPK yang baru dan memberlakukannya lima tahun. Itu jauh lebih tepat dan lebih sesuai dengan konsep hukum tata negara yang ada," katanya.

Mahfud MD Pertanyakan Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Mahfud MD Pertanyakan Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional • 2 days ago

Dalam wawancara di program Kick Andy Double Check soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan secara pribadi dirinya tidak setuju dengan putusan MK tersebut. 

"Saya pribadi tidak setuju dengan putusan itu." ungkap Menko Polhukam, Mahfud MD.

Mahfud mengatakan seharusnya putusan masa jabatan pimpinan KPK dari sebelumnya empat tahun menjadi lima tahun diberlakukan pada periode berikutnya.

"Kalau saya lebih setuju berlaku tahun depan saja. Tapi kita harus ikuti putusan MK. Oleh sebab itu saya mau tanya, ini maunya MK apa sih?" jelas Mahfud.

Usai OTT, Sekretaris MA Temui Mantan Jaksa KPK

Usai OTT, Sekretaris MA Temui Mantan Jaksa KPK

Nasional • 2 days ago

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan menemui mantan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dody W Leonard Silalahi usai operasi tangkap tangan (OTT) di MA. Pertemuan itu diungkap oleh Juru Bicara KPK Ali Fikri 

Namun, Ali enggan memerinci maksud pertemuan Hasbi dan Dody. Dia juga enggan membeberkan identitas pihak lainnya demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Keterangan Dody sudah dicatat penyidik untuk menguatkan berkas kasus suap yang menjerat Hasbi. Informasi darinya baru dibeberkan KPK dalam persidangan nanti.

KPK mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Sekretaris MA Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto dijadikan tersangka.

Kasus ini bermula ketika Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka beberapa kali menghubungi Dadan untuk mengurus kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA. Advokat Theodorus Yosep Parera menjadi kuasa hukumnya saat itu.
 
Permintaan Heryanto, yakni Budiman, divonis bersalah dalam kasasi tersebut. Dadan akhirnya mau membantunya dengan syarat adanya imbalan.
 
Dalam dugaan kongkalikong ini, Heryanto dan Dadan juga pernah membahas pengurusan kasus di Kantor Yosep yakni Rumah Pancasila di Semarang pada Maret 2022. Di sana, Dadan menelpon Sekretaris MA Hasbi Hasan untuk meminta bantuan.
 
Setelahnya, Heryanto menyerahkan uang Rp11,2 miliar ke Dadan. Duit itu dikirimkan dengan cara transfer sebanyak tujuh kali.
 
Uang itu membuat Heryanto menang kasasi. Budiman dinyatakan bersalah oleh majelis kasasi dan mendapatkan hukuman penjara lima tahun.
 
Dadan dan Hasbi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 

Mahfud MD Laporkan Analisis Putusan MK soal Jabatan Pimpinan KPK ke Jokowi

Mahfud MD Laporkan Analisis Putusan MK soal Jabatan Pimpinan KPK ke Jokowi

Nasional • 2 days ago

Menko Polhukam Mahfud MD akan melapor ke Presiden Joko Widodo soal pendalaman putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, Jumat (9/6/2023). Mahfud belum bisa menyampaikan hasil temuannya sebelum melaporkannya ke Presiden Jokowi.

"Analisisnya sudah selesai, nanti akan saya laporkan ke Presiden jam dua, mungkin sesudah itu keluar dari istana saya umumkan," ujar Mahfud, Jakarta, Jumat (9/6/2023). 

Mahfud berjanji akan mengumumkan hasil analisisnya kepada publik setelah melapor ke Presiden Jokowi. Ia belum mau mengungkapkan sikap pemerintah soal putusan MK tersebut. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo belum buka suara sejak putusan MK soal masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi lima tahun. Putusan tersebut dibuat bersamaan dengan mengemukanya isu MK akan memutus sistem pemilu proporsional tertutup.