Video dan berita kpk Terkini dan Terbaru Hari ini

KPK Ungkap Tren Pejabat Tak Cantumkan Surat Kuasa pada LHKPN

Metro Siang • 13 days ago • kpk

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkap bahwa publik banyak yang tidak mengetahui soal banyaknya pejabat yang tidak mencantumkan surat kuasa di dalam LHKPN.

Tidak adanya surat kuasa, menyulitkan KPK menelusuri harta kekayaan pejabat yang dilaporkan pada LHKPN.

Menurut pahala dengan tidak adanya surat kuasa, KPK tidak bisa melakukan pengecekan ke pihak bank dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akibatnya dokumen LHKPN yang diserahkan ke KPK hanya tergeletak di meja petugas, karena tidak bisa diverifikasi.

LHKPN pejabat negara menjadi sorotan masyarakat belakangan ini. Sebab, belakangan muncul isu kekayaan pejabat negara yang tidak wajar semenjak kasus Rafael Alun Trisambodo.

Tanggapi Kasus Rafael Alun Trisambodo, Mantan Kabareskrim: Ini Korupsi!

Primetime News • 16 days ago • kpk

Rafael Alun Trisambodo telah dipecat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, salah satunya karena perannya sebagai perantara yang memicu konflik kepentingan jabatan. Namun, mantan Kabareskrim Suno Duadji menilai kasus Rafael sudah termasuk korupsi.

"Ini bukan lagi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik. Tapi, ini sudah merupakan pelanggaran pidana, tindak pidana pencucian uang yang underline atau kejahatan asalnya adalah korupsi. Jadi, yang jelas dalam peristiwa ini bukan hanya penyalahgunaan jabatan, ini korupsi," ujar Suno Duadji dalam Primetime News Metro TV, Kamis (9/3/2023).

Ia juga menyayangkan tindakan KPK, kejaksaan dan Polri yang seakan diam saja, meski sudah menerima laporan transaksi mencurigakan dari PPATK soal harta kekayaan Rafael Alun.

"Yang kita sesalkan, kenapa sudah sekian tahun tidak ada follow up?," tegas Suno Duadji.

Sementara itu, pakar menyebut puluhan rekening Rafael dengan nilai transaksi sebesar Rp500 miliar hanya dihentikan sementara selama 20 hari, bukan diblokir. Pakar juga berharap, KPK dapat menetapkan Rafael sebagai tersangka.

"Dalam 20 hari ini harus betul-betul digunakan oleh KPK untuk menjadikan yang bersangkutan tersangka. Kalau tidak, ia bisa lolos dari lembaga keuangannya," kata Pakar TPPU, Yenti Garnasih.

Selain itu, mantan Komisioner KPK M Jasin juga menyesalkan tindakan pencucian uang dari pejabat Kemenkeu terus terulang. Ia mendesak agar Kemenkeu dapat mereformasi sistemnya, agar tidak ada lagi Rafael yang lain.

KPK Akan Panggil Kepala Bea Cukai Makassar atas Aset Tak Wajar

Headline News • 16 days ago • kpk • korupsi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menemukan kejanggalan pada harta kekayaan pejabat Kementerian Keuangan. Kini giliran Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang akan dipanggil KPK terkait viralnya video di media sosial atas kepemilikan aset yang tak wajar.

Andhi Pramono diketahui memiliki harta mencapai Rp13,7 miliar. Hal itu ditelusuri dari Laporan Harta Kekayaan dan Penyelenggara Negara (LHKPN. Sementara, Andhi terakhir menyetorkan kekayaannya ke KPK pada 16 Februari 2022.

Andhi tercatat memiliki harta bergerak senilai Rp706 juta dan surat berharga senilai Rp2,9 miliar. Ia juga memiliki kas setara kas senilai Rp1,2 miliar.

Selain itu, Andhi juga memiliki empat motor dan 9 mobil yang di antaranya merupakan mobil antik dengan total Rp1,8 miliar. Kendaraan yang dimilikinya itu berupa Smart Sedan, Ford Sedan, Toyota Corolla Sedan, Chevrolet Sedan, Fiat Sedan, Smart Sedan, Brio, Austin dan Toyota Jeep.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan. Hal ini bakal berdampak besar ke masyarakat, salah satunya bisa memicu masyarakat untuk enggan membayar pajak.

Menurut Mahfud MD, secara spesifik sebagian besar transaksi mencurigakan itu terdapat di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kemenkeu. Hal ini juga bakal berpotensi pada penerimaan negara yang tak mencapai target akibat para wajib pajak yang enggan membayar pajaknya.

Kecurigaan ini muncul setelah KPK mengetahui Jeep Rubicon yang dimiliki Rafael Alun terbukti mengatasnamakan orang lain. Sehingga, KPK menaikkan status perkaranya ke penyelidikan.

Profil harta Rafael Alun muncul ke permukaan usai Rubicon miliknya menjadi barang bukti penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo kepada David Ozora. PPATK mencium keterlibatan lembaga konsultan pajak dalam penyamaran harta Rafael.

Selain itu, PPATK juga telah memblokir puluhan rekening yang berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo. Diduga puluhan rekening itu terjadi mutasi yang nilai keseluruhannya mencapai Rp500 miliar.

Kasus Rafael Alun Bisa Bongkar Sindikat Mafia Pajak?

Primetime News • 16 days ago • KPK

Rafael Alun Trisambodo diduga berkaitan dengan sejumlah perusahaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga, Rafael disebut-sebut akan membuka episode mafia pajak baru, seperti kasus Gayus Tambunan.

Setelah KPK menaikkan perkara Rafael Alun Trisambodo ke tingkat penyelidikan, Kemenkeu langsung ambil sikap dengan memecat Rafael sebagai aparatur sipil negara. Rafael terbukti melanggar disiplin berat, yakni menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan.

Apakah yang dimaksud Rafael menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan, berarti mantan pejabat pajak itu membuka usaha konsultan mengurus pajak orang atau perusahaan?

Sebelumnya, Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan telah memblokir 40 rekening yang diduga terafiliasi dengan Rafael. Diduga pula, mutasi rekening yang terafiliasi Rafael mencapai Rp500 miliar.

Selain itu, KPK dan PPATK juga sudah mencium peran lembaga yang membantu transaksi mencurigakan. Jika terbukti bahwa Rafael menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan sebagai pegawai pajak, maka artinya sangat mungkin kasus mafia pajak terulang kembali.

Diketahui, sebelum Rafael sudah banyak deretan pegawai pajak terjerat korupsi, suap, dan gratifikasi. Salah satu yang paling fenomenal adalah Gayus Tambunan.

69 Pegawai Kemenkeu Diduga Terlibat TPPU

Primetime News • 17 days ago • KPK

Kasus TPPU sedang menghantui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai nama Rafael Alun mencuat. Kini, sebanyak 69 pegawai Kemenkeu menjalani pemeriksaan dengan dugaan terlibat hal serupa.

"Kita sudah mulai memanggil satu per satu pegawai yang bersangkutan," ucap Irjen Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh, dalam konferensi pers, Rabu (8/3/2023).

Awan mengatakan pihaknya telah melakukan pemanggilan para pegawai yang diduga terlibat TPPU sejak Senin (6/3/2023). Kemenkeu menargetkan pemeriksaan 69 pegawai itu rampung dalam dua pekan.

Sebelumnya, Mahfud MD telah melaporkan 69 pegawai Kemenkeu yang diduga terlibat TPPU itu ke Menkeu, Sri Mulyani. Mendapati laporan itu, pihak Kemenkeu mengambil tindakan tegas dengan memanggil pegawai yang bersangkutan.

Kasus TPPU mulai menghantui Kementerian Keuangan sejak nama pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo muncul ke permukaan, buntut dari pamer kekayaan dan penganiayaan yang dilakukan anaknya. Rafael terbukti melakukan TPPU dengan cara nominee atau menggunakan nama orang lain untuk menyembunyikan hartanya.

Selain Rafael, KPK juga telah memanggil Kepala Bea Cukai Eko Darmanto dan Andhi Pramono. Keduanya dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas aksi pamer harta yang dilakukan.

Mahfud MD Endus Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Pejabat Kemenkeu

Metro Hari Ini • 17 days ago • mahfud md • kpk

Menkopolhukam Mahfud MD mendapatkan laporan adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (8/3/2023). Menurutnya, transaksi mencurigakan itu berasal dari Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Mahfud mengaku sudah menyampaikan hal ini ke Menkeu Sri Mulyani dan PPATK. Mahfud juga meminta aparat penegak hukum untuk melacak dugaan pergerakan uang mencurigakan dalam jumlah fantastis tersebut.

Sebelumnya, PPATK juga mengendus transaksi mencurigakan dari Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono. PPATK menduga Andhi menggunakan nominee dalam transaksi untuk menyembunyikan hartanya.

Nominee merupakan upaya menggunakan nama orang lain untuk melakukan transaksi. Cara itu dilakukan agar harta kekayaan seseorang tidak diketahui. Salah satu orang yang terbukti menggunakan nominee ialah mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo.

Eko Darmanto Dicopot dari Bea Cukai karena Tak Laporkan Kekayaan di LHKPN

Primetime News • 17 days ago • KPK

Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto mengaku tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya pada LHKPN KPK. Akibatnya, Eko dicopot dari jabatannya.

"Yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya," ujar Irjen Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh.

Nama Eko Darmanto mencuat usai membuat kegaduhan, akibat gaya hidupnya di media sosial yang kerap memamerkan harta kekayaan. Namun, Eko mengklaim bahwa data pribadinya itu dicuri orang lain sehingga digunakan dengan tidak baik.

Eko telah menjalani pemeriksaan LHKPN dengan KPK bersama sang istri, Rabu (8/3/2023). Inspektorat Jenderal Kemenkeu akan terus menindak lanjuti kasus tersebut dengan berkoordinasi bersama PPATK dan KPK.

Hasil Investigasi Kemenkeu: Sebagian Aset Rafael Alun Trisambodo Atas Nama Orang Lain

Breaking News • 17 days ago • kpk

Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengungkapkan, salah satu temuan dari investigasi yang dilakukan terhadap Rafael Alun Tri Sambodo, yakni adanya aset-aset yang tercatat atas nama kerabat terdekat dari pejabat pajak tersebut.

"Sebagian aset di atas namakan pihak terafiliasi, jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu," ujar Awan dalam konferensi pers, Rabu (8/3/2023).

Awan menambahkan, terdapat beberapa harta kekayaan RAT yang belum didukung bukti kepemilikan. Pihak Itjen Kemenkeu telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pemecatan terhadap Rafael

"Dari hasil audit, Itjen merekomendasikan untuk memecat RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Bu Menteri sudah menyetujuinya," ujarnya.

Sebelumnya, perkembangan pemeriksaan atau audit investigasi terhadap harta kekayaan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo disampaikan Irjen Kemenkeu. Dalam pemeriksan Rafael Alun Trisambodo, Irjen membentuk tiga tim. Pertama, tim eksaminasi harta kekayaan. Kedua, tim penulusuran harta yang belum dilaporkan. Ketiga tim investigasi dugaan fraud.

Sebelumnya, pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK selama sembilan jam. Rafael diminta untuk mengklarifikasi soal harta kekayaan yang tercatat di LHKPN sebesar Rp56 miliar.

Dari klarifikasi harta kekayaan Rafael, diduga ada kekayaannya yang tidak dilaporkan. KPK menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dengan berbagai modus menyembunyikan, menyamarkan dan membelanjakan atas nama orang lain yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo.

MAKI Mendesak RUU Perampasan Aset Disahkan

Headline News • 17 days ago • korupsi • kpk

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman menyatakan RUU Perampasan Aset mendesak untuk disahkan, karena sangat membantu dalam pemberantasan korupsi.

Boyamin juga meminta DPR segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset dan juga undang-undang transaksi uang kartal dalam upaya pemberantasan korupsi.

"MAKI sangat mendukung disahkannya undang-undang perampasan aset, undang-undang pembatasan transaksi uang kartal dan sebenarnya ini harus dilengkapi sekalian tiga paket undang-undang yaitu undang-undang pembuktian terbalik," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman

Menurut Boyamin, dengan disahkannya RUU tersebut sangat membantu pemberantasan korupsi dan menaikkan angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

KPK dan Presiden Sepakat RUU Perampasan Aset Disahkan

Headline News • 17 days ago • kpk • jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Joko Widodo sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. DPR dan pemerintah diminta segera menyelesaikan RUU tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Firli, KPK dan presiden telah bersepakat untuk meminta DPR dan pemerintah segera melakukan pembahasan RUU untuk menjadi UU Perampasan Aset sejak awal Februari 2023. Namun, Firli enggan memerinci langkah lanjutan pengesahan tersebut.

KPK berharap ada kemajuan dari pembahasan RUU perampasan aset. Lembaga antirasuah berharap calon aturan itu bisa menjadi prioritas di 2023. KPK meyakini perampasan aset bisa lebih maksimal jika RUU tersebut disahkan.

Wow! Transaksi Puluhan Rekening Rafael Alun Mencapai Rp500 Miliar

Primetime News • 18 days ago • KPK

Kecurigaan KPK muncul setelah mengetahui Jeep Rubicon yang dimiliki Rafael Alun terbukti mengatasnamakan orang lain. Sehingga, KPK menaikkan status perkaranya ke Penyelidikan.

Profil harta Rafael Alun muncul ke permukaan usai Rubicon yang dimilikinya menjadi barang bukti penganiayaan yang dilakukan anaknya kepada David Ozora. PPATK mencium keterlibatan lembaga konsultan pajak dalam penyamaran harta Rafael.

Meski laporan resmi menyatakan Rafael Alun memiliki harta Rp56 miliar. Namun, diduga masih ada sejumlah harta lainnya yang tidak didaftarkan. Rafael diduga menggunakan orang lain untuk transaksinya.

"KPK sudah banyak menemukan kasus TPPU, seperti menyembunyikan, atau membelanjakan atas nama orang lain," ucap Juru Bicara KPK Penindakan, Ali Fikri.

Selain itu, PPATK juga telah memblokir puluhan rekening yang berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo. Diduga di dalam puluhan rekening itu terjadi mutasi yang nilai keseluruhannya mencapai Rp500 miliar.

KPK juga mengkonfirmasi bahwa Rafael diduga dibantu sejumlah orang. Bahkan diduga ada lembaga konsultan pajak yang turut membantu aksinya.

PPATK Blokir 40 Rekening Rafael Alun Trisambodo

Metro Hari Ini • 18 days ago • kpk

KPK dan PPATK menemukan sejumlah kejanggalan dalam aliran dana Rafael Alun Trisambodo. Salah satunya memblokir rekening jumbo dari lebih 40 rekening dengan nilai transaksi Rp500 miliar.

KPK dan PPATK menduga ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael. Selain itu, PPATK menemukan rekening milik konsultan pajak yang masuk dalam aliran dana Rafael.

Kini, PPATK mengantongi dua nama mantan pejabat Ditjen Pajak soal rekening konsultan pajak di aliran dana Rafael. Pihaknya juga menemukan fakta, bahwa anak dan istri Rafael memegang sejumlah rekening dengan sumber dana diduga dari Rafael.

Kasus Harta Rafael Alun Masuk Tahap Penyelidikan, KPK Bakal Periksa Sejumlah Pihak

Primetime News • 18 days ago • kpk

KPK menetapkan kasus harta tak wajar mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo masuk ke tahap penyelidikan. KPK mencurigai ada tindak pidana pencucian uang dari harta yang tidak dilaporkan Rafael.

"Maka disepakati terkait dengan pemeriksaan LHKPN RAT saat ini benar ditingkatkan ke proses penyelidikan," kata juru bicara KPK, Ali Fikri.

Ali menyatakan tim penyelidik akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Namun, KPK masih enggan menyebutkan nama-nama yang akan dipanggil.

Tim penyelidik fokus mencari predicate crime (tindak pidana asal), seperti korupsi atau suap. Dari klarifikasi harta kekayaan Rafael, ada kekayaan yang diduga tidak dilaporkan.

2 Terdakwa Kasus Suap Dana Hibah APBD Jatim Jalani Sidang Perdana

Headline News • 18 days ago • kpk • korupsi

Terdakwa pihak swasta, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi penyuap Sahat Tua Simanjuntak, dalam kasus korupsi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur, menjalani sidang perdana di PN Surabaya dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Selasa (7/3/2023).

Abdul Hamid merupakan Kepala Desa Jelgung, Kabupaten Sampang, yang juga koordinator kelompok masyarakat (Pokmas). Sedangkan Ilham Wahyudi adalah Korlap Pokmas.

Keduanya diduga menyerahkan uang dengan jumlah total Rp39,5 miliar kepada Sahat Tua Simanjuntak sejak 2019 hingga 2022 lalu untuk memuluskan pengusulan dan pemberian dana hibah.

Keduanya didakwa Pasal 5 Ayat 1 UU Tipikor , Juncto Pasal 55, Juncto pasal 65 KUHP, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Atas dakwaan tersebut, para terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Kasus Suap Dana Hibah, 4 Anggota DPRD Jatim Dicegah ke Luar Negeri

Headline News • 18 days ago • kpk • korupsi

KPK terus menyidik kasus dugaan suap dana hibah Pemprov Jawa Timur, dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. KPK juga telah mencegah empat anggota DPRD Jawa Timur untuk bepergian ke luar negeri.

"Tim penyidik KPK mengajukan tindakan cegah untuk tidak berpergian ke luar negeri melalui Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya, terhadap empat orang yang menjabat sebagai anggota DPRD di Jawa Timur periode 2019-2024," ujar Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2023).

Ali menjelaskan pelarangan ke luar negeri dilakukan atas kebutuhan penyidikan. Namun, Ali enggan memerinci identitas empat anggota DPRD Jatim tersebut.

KPK berharap pihak yang dicegah tidak mencoba ke luar negeri melalui jalur ilegal. Mereka juga diharap memenuhi panggilan penyidik jika dibutuhkan nanti.

Fact Check: Pejabat Kemenkeu Bergelimang Harta

Metro Siang • 18 days ago • kpk

Aksi pamer harta yang dilakukan oleh pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun dan pejabat Bea Cukai Eko Darmanto berujung pencopatan keduanya dari jabatan. Saatnya lembaga berwenang melacak harta para pejabat di bawah Kementerian Keuangan itu.

Berdasarkan kekayaan yang disampaikan di LHKPN 2021, ada beberapa aset yang tidak dilaporkan oleh Rafael dan Eko. Aset yang tidak dilaporkan oleh keduanya itu memiliki nilai yang fantastis.

Selain itu yang juga menjadi sorotan oleh publik soal soal tunjangan kinerja (tukin) yang didapat oleh ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Pasalnya insentif yang diterima lembaga tersebut jauh lebih besar dibandingkan lembaga kementerian lainnya.

Tunjangan kinerja yang didapat oleh ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu yaitu, untuk Eselon I Rp84,60 juta-Rp113,37 juta, Eselon II Rp56,78 - Rp81,94 juta, dan Eselon III ke bawah Rp15,1 - Rp46,4 juta.

Menurut Stafsus Menkeu bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, tunjangan kinerja yang besar diberikan seharusnya bisa mencegah permainan atau tidak ada penyelewengan yang bisa dilakukan oleh ASN di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengajak seluruh masyarakat untuk memviralkan para pejabat yang memiliki aset yang dianggap tidak wajar. Alaxander menyebut, hal itu bisa menjadi dorongan agar pejabat negara tidak bertindak macam-macam.

PPATK Blokir Rekening Keluarga Rafael Alun

Metro Siang • 18 days ago • kpk

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir semua rekening keluarga ASN Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Hal ini disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana melalui keterangan tertulisnya.

Ivan mengaku, sudah puluhan penyimpanan uang itu dibekukan, salah satunya milik Mario Dandy Satriyo yang merupakan anak dari Rafael. Namun, Ivan enggan merinci lebih lanjut pemilik rekening yang lain.

Di sisi lain, fakta soal kekayaan Rafael Alun Trisambodo juga masuk tahap penyelidikan di KPK. Lembaga antirasuah itu kini mencari unsur pidana dalam meroketnya harta eks pejabat pajak berharta fantastis itu. Salah satu yang didalami yakni kepemilikan saham di salah satu perusahaan.

KPK Soroti Utang Eko Darmanto yang Tak Wajar

Metro Siang • 18 days ago • kpk

Setelah ramai kasus pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki kekayaan fantastis, kini giliran Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, yang disorot publik.

KPK mengungkap kejanggalan harta kekayaan, milik Mantan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto

KPK mengatakan, indikasi kejanggalan harta kekayaan Eko Darmanto lantaran utang Eko meningkat sebesar Rp4 miliar. Sementara, penghasilan Eko sebagai ASN Bea Cukai, hanya Rp500 juta setahun.

Berdasarkan LHKPN milik Eko Darmanto, tercatat harta kekayaan Eko mencapai Rp15,7 miliar. Namun, Eko memiliki hutang sebesar Rp9 miliar. Selain itu, Eko memiliki dua bidang tanah, dan bangunan senilai Rp12,5 miliar, serta kendaraan bernilai Rp2,9 miliar

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai kepala kantor Bea Cukai Yogyakarta terhitung 2 Maret 2023. Pencopotan dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Eko Darmanto.

Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Penuhi Panggilan KPK

Breaking News • 18 days ago • kpk

Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia bakal diverifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.

"Iya benar informasi yang kami peroleh, Eko Darmanto pagi ini, 7 Maret 2023, sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK," ujar juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (7/3/2023).

"Dijadwalkan akan dimintai klarifikasi tim LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK sesuai undangan pada pukul 09.00 WIB," Tambahnya.

Diketahui, Eko tiba sekitar pukul 07.42 WIB. Dia ditemani istrinya saat masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Saat ini, dia sedang menunggu panggilan tim verifikasi.

Ali menjelaskan pihaknya berhak memanggil pejabat untuk mengonfirmasi kejanggalan dalam LHKPN. Termasuk, mendalami kabar miring soal asetnya saat penyelenggara negara itu dimintai keterangan.

"Di mana tidak hanya bergantung pada informasi dari masyarakat saja, namun KPK juga dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi berkala terhadap laporan harta yang tidak wajar atau untuk kebutuhan tertentu," jelas Ali.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding mengatakan, Eko Darmanto akan menjalani berbagai tahapan. Salah satu pemeriksaan yang dijalani oleh Eko Darmanto adalah pemeriksaan administrasi atau verifikasi.

Ipi menekankan, KPK tidak hanya bergantung pada informasi dari masyarakat. Namun, KPK juga dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi berkala terhadap laporan harta yang tidak wajar atau untuk kebutuhan tertentu.

Pakar TPPU Soroti Kendala KPK Sulit Jerat Rafael Alun Pasal Pencucian Uang

Primetime News • 19 days ago • kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan memeriksa transaksi keuangan milik pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih menyebut kendala KPK dalam menangani kasus Rafael Alun yakni paradigmanya yang tidak tepat. Menurut Yenti, KPK harus mendalami kasus pencucian uang yakni dengan meminta bantuan kepada PPATK.

"Kendalanya paradigmanya tidak tepat, paradigmanya bukan mencari korupsinya saja enggak akan ketemu. Hal yang harus dilakukan adalah mendalami dugaan pencucian uangnya dengan bantuan PPATK," ujar Yenti.

Yenti menilai dengan fakta yang ada sekarang, sulit bagi KPK untuk membuktikan predicate crime-nya (tindak pidana asalnya). Namun KPK bisa memulai mengungkap kasus ini dari unsur TPPU. Sebab bisa jadi para pelaku ini mencuci hasil korupsi agar KPK tidak bisa mengendus kejahatan mereka.

Sebelumnya, Salah seorang warga yakni Ahmad Saefudin, merupakan nama pemilik mobil yang tercantum di STNK dan BPKB Rubicon milik pejabat pajak Rafael Alun Trisamabodo. Menanggapi hal itu Yenti mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam meminjamkan identitasnya kepada orang lain.

KPK Periksa Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Pekan Depan

Metro Hari Ini • 22 days ago • KPK

KPK akan memeriksa mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Darmanto pada Selasa (7/3/2023) pekan depan. Agenda pemeriksaan meliputi klarifikasi LHKPN milik Eko.

KPK akan memeriksa Eko Darmanto pasca aksi hedonnya yang memamerkan harta kekayaannya yang viral di media sosial. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyatakan, pihaknya akan memeriksa Eko di gedung KPK Jakarta pada Selasa, 7 Maret 2023 mendatang.

Agenda pemeriksaan adalah klarifikasi LHKPN, serta memeriksa sejumlah aset milik Eko. Pahala menambahkan, pihaknya sudah mengirimkan undangan pemeriksaan dan Eko Darmanto menyatakan akan memenuhi panggilan KPK.

Seperti diketahui, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan telah mencopot jabatan Eko Darmanto. Namun Eko masih berstatus aparatur sipil negara.

KPK Sulit Jerat Rafael dengan Kasus Pencucian Uang, Kenapa?

Primetime News • 22 days ago • korupsi • kpk

KPK kesulitan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, karena Rafael menyamarkan harta kekayaannya atas nama orang lain. Padahal, PPATK telah melaporkan kekayaan Rafael yang mencurigakan dari LHKPN sejak 2012.

"Permasalahannya kan LHKPN ini lapornya ke KPK, masa KPK diam saja? Kalau gitu ya jangan ke KPK saja kalau nggak bisa," ujar Pakar TPPU, Yenti Garnasih dalam Primetime News Metro TV, Jumat (3/3/2023).

Menurut Yenti, modus yang digunakan Rafael merupakan money laundering dan tidak sulit untuk diselidiki dengan TPPU.

"Ini tidak sulit, hanya memang KPK jarang sekali mau menggunakan TPPU. Itu permasalahan di KPK sendiri. Mungkin paradigmanya salah, mungkin (KPK) nggak mau capek," kata Yenti.

Jokowi Minta Menteri Awasi Anak Buahnya, Sri Mulyani: Iya Kita Perbaiki

Headline News • 22 days ago • KPK • Jokowi • Sri Mulyani

Menteri Keuangan menjawab perintah Presiden Joko Widodo yang meminta jajarannya menertibkan perilaku pejabat negara yang suka pamer kekayaan, Kamis (2/3/2023). Sri Mulyani menyatakan siap dan segera memperbaikinya.

“Ya, kita perbaiki sesuai arahan pak presiden,” ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Jokowi meminta para menteri untuk menertibkan jajarannya yang suka pamer kekayaan, dan bergaya hedon di media sosial. Jokowi menyebut, aksi pamer semacam itu tidak pantas dipertontonkan kepada masyarakat.

Jokowi juga memahami betapa kecewanya masyarakat terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

Dalam sidang itu juga, Jokowi mengingatkan bahwa inti dari program reformasi birokrasi adalah masyarakt terlayani dengan baik. Sehingga, ia berharap para menteri dan aparat memberikan pelayanan yang semestinya, tidak pamer kekayaan.

KPK Akan Panggil Istri Rafael Alun

Headline News • 22 days ago • KPK

KPK akan memanggil istri pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike. Pemanggilan dilakukan lantaran KPK menemukan banyak aset atas nama Ibunda Mario tersebut.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, transaksi Rafael Alun juga banyak ditemukan di rekening istrinya. Pahala mengakui, kecanggihan Rafael dalam menyamarkan harta dengan pola nomine, yakni mengatasnamakan orang lain. Sehingga, aset itu tidak dimasukan dalam LHKPN.

Selain itu, KPK juga mengungkap pola lain yang dilakukan Rafael selain nomine. Rafael menyamarkan uang, asetnya atas nama perusahaan yang mana dalam laporan LHKPN hanya nominal saham yang dicantumkan.

Pada kesempatan sebelumnya, Pahala menyebut bahwa Rafael memiliki perusahaan di Minahasa Utara. Salah satunya berupa perumahan seluas 6,5 hektare atas nama istrinya. Namun kepemilikan rumah itu juga tidak disebutkan dalam LHKPN.

Pejabat Kemenkeu Tak Malu Pamer Kekayaan, Sudah Lapor LHKPN?

Primetime News • 23 days ago • kpk • keuangan

Sistem pelaporan harta penyelenggara negara sudah dibuka dari berbagai lini, mulai dari SPT, Alpha hingga LHKPN. Namun, masih ada penyelenggara negara yang memiliki harta yang dinilai tidak wajar, bahkan tidak malu memamerkannya kepada khalayak.

Terkuaknya harta yang dinilai tidak wajar dari Rafael Alun Trisambodo ditenggarai merupakan fenomena gunung es dari banyaknya penyelenggara negara yang hidup bergelimang harta. Padahal, penyelenggara negara khususnya di Kementerian Keuangan sudah menyiapkan skema sedemikian rupa yang mewajibkan pegawainya untuk melaporkan harta.

"Upaya pengawasan atas integritas di dalam Kementerian keuangan dilakukan dalam kerangka kerja integritas," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jakarta, Rabu (2/3/2023).

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan kemudian memeriksa laporan harta tersebut dan bila menemukan suatu kejanggalan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat meyakini ada banyak pegawai lain dengan kepemilikan harta yang tidak wajar. Menurutnya hal tersebut disebabkan cakupan Kementerian Keuangan yang terlalu luas. Inspektorat Jenderal tidak bisa menjangkau semua itu.

Harta Rafael Alun Sulit Dilacak, Pengamat: Kok KPK Diam Saja?

Primetime News • 23 days ago • kpk • keuangan

KPK mengalami kesulitan melacak dan menyimpulkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam harta kekayaan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp56 miliar. Pengamat menilai keputusan KPK tersebut janggal.

"KPK mengatakan 'ini bukan ranah kami memeriksa pencucian uang karena tidak terkait dengan korupsi'. Lantas, apakah kemudian KPK akan membiarkan saja pejabat-pejabat yang sebetulnya tidak wajar dalam memperoleh kekayaannya apalagi dia sampai pamer kepada publik, didiamkan saja? Ini kan cara berpikir yang kacau," ujar Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat dalam Primetime News Metro TV, Kamis (2/3/2023).

Achmad juga mempertanyakan mengapa kasus Rafael Alun seakan biasa saja dan tidak ditindak dengan cepat. Ia berharap KPK dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengusut semua kasus korupsi, agar mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK.

Sementara itu, Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang mendesak KPK agar berupaya mencari cara untuk melacak harta kekayaan Rafael. Pasalnya, Rafael mengaku harta yang tidak dimasukkan dalam LHKPN bukanlah miliknya, melainkan atas nama saudara.

"Hal ini tidak tertuang di dalam LHKPN malah lebih aneh, kok ada barang nggak dilaporkan? Kemudian itu bukan barang dia, diaku bukan barang dia, tapi dipakai lama-lama oleh anaknya. Ini kan jadi makin lucu lagi gitu," ujar Saut Situmorang.

Tingginya Harta Pejabat Kemenkeu, KPK: Itu Rangkap Jabatan Komisaris

Primetime News • 23 days ago • kpk • keuangan

Harta kekayaan para pejabat di Kementerian Keuangan menjadi sorotan, imbas terkuaknya harta pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo senilai Rp56 miliar. KPK menegaskan agar masyarakat tidak menyamaratakan kasus tersebut dengan besarnya harta kekayaan para pejabat yang lain, sebab di antaranya ada yang merangkap jabatan sebagai komisaris.

"Para pejabat di Kementerian Keuangan itu selain penghasilan bulanan yaitu gaji dan tukin, kan mereka kecuali Dirjen Pajak, itu kan memegang sisi komisaris di beberapa BUMN," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

KPK meminta masyarakat tidak heran dengan besarnya harta kekayaan dari kalangan pejabat eselon Kemenkeu yang memang sangat besar.

"Itu juga harus kita perhatikan. Jangan seolah-olah 'oh ini kekayaannya nggak wajar'. Betul, kalau dilihat dari penghasilan selaku sebagai ASN atau penyelenggara negara," jelas Alexander Marwata.

KPK Usut Kasus Kekayaan Pejabat, Pakar: Ini Hanya Karena Viral

Metro Hari Ini • 23 days ago • KPK

KPK sedang mengupayakan pengusutan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang dinilai tidak wajar. Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagyo, tidak yakin pengusutan harta itu dilakukan secara serius.

"Ini bersih-bersih karena viral di media sosial, setelah itu lupa lagi," ucap Agus Pambagyo.

Agus menyebut, jika bersih-bersih kekayaan pejabat ingin dituntaskan, perlu adanya kerja sama seluruh pihak. Namun, Agus tak yakin hal itu bisa dicapai lantaran masih banyak penegak hukum yang bermasalah.

Sebelumnya, pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK selama sembilan jam. Rafael diminta untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaan yang tercatat di LHKPN sebesar Rp56 miliar.

Harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan usai anaknya melakukan penganiayaan kepada anak pengurus GP Ansor beberapa pekan lalu. Jika ditemukan bukti yang menyimpang, maka akan dilakukan tindakan hukum.

KPK Awasi Penjualan Moge di Marketplace

Newsline • 23 days ago • kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penjualan motor gede (moge) Harley Davidson di market place. Ini merupakan buntut dari Menteri Keuangan Sri Mulyani membubarkan klub moge para pegawai pajak.

KPK menegaskan jika mendapatkan nama penjual moge, akan langsung dibawa ke Irjen Kementerian Keuangan. Hal ini guna mengetahui pasti apakah yang bersangkutan merupakan pegawai atau pejabat di dirjen pajak. Walaupun saat ini KPK telah mengumpulkan sejumlah nama pegawai pajak yang memiliki moge.

"Kita cari dulu paling sederhana nama dan BPKB. Jika dibilang jual massal, pasti kita amati itu kalau ada namanya kita angkut nama-nama penjualnya ke Irjen Kemenkeu, nama-nama ini pegawai siapa sih dan kita menduga pegawai dirjen pajak" ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Sebelumnya, motor besar Harley Davidson ramai-ramai dijual di marketplace usai kasus penganiayaan anak mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo mencuat.

KPK Bentuk Timsus untuk Selidiki Asal Harta Rafael Alun

Metro Siang • 23 days ago • kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Rafael Alun, mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan untuk dimintai klarifikasi atas asal harta kekayaannya. KPK juga menyelidiki dari mana asal harta kekayaan Rafael. KPK juga segera membentuk tim untuk menyelidiki aset-aset tersebut.

Selain memiliki sejumlah aset, KPK menyebut Rafael memiliki saham di enam perusahaan. Namun, KPK tidak bisa merinci saham perusahaannya kepada publik. Saham senilai Rp1,5 miliar di enam perusahaan terdaftar di LHKPN milik Rafael.

Semula, nama Rafael Slun Trisambodo mendadak jadi sorotan setelah putranya, Mario Dandy ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Mario yang kerap pamer harta dan kendaraan mewah awal terungkapnya kasus Rafael soal harta kekayaan berlimpah yang dinilai jauh dari profilnya sebagai penyelenggara negara.