Amankan Rp30,65 Triliun dari Aset Eks BLBI, Menkeu: Masih Bisa Digas

Satgas BLBI berhasil mengamankan aset dan PNBP dengan jumlah aset 3.980,62 hektare dan estimasi nilai Rp30,659 triliun hingga 30 Mei 2023.

Indonesia Manfaatkan Momentum Global untuk Transformasi Ekonomi Hijau

Indonesia Mewaspadai Risiko Ekonomi Global

6 Kandidat Lolos Anggota Dewan Komisioner OJK 2023-2028

Indonesia Sukses Turunkan Inflasi Tanpa Ganggu Ekonomi

Menkeu Tetapkan Gaji Satpam dan Sopir di Pemprov DKI Rp5,6 Juta

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan aturan baru tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Menkeu menetapkan gaji satpam, pengemudi atau sopir, petugas kebersihan, dan pramubakti di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi Rp5,6 juta.
 
Melalui peraturan Menkeu Nomor 49 Tahun 2023, gaji para satpam dan sopir tertinggi berada di wilayah DKI Jakarta yakni sebesar Rp5,6 juta. Sedangkan petugas kebersihan dan pramubakti maksimal bisa digaji hingga Rp5,1 juta.
 
Staf Khusus Kemenkeu, Yustinus Prastowo menjelaskan peraturan itu sebagai standar, bukan berarti mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menganggarkan honorarium sesuai angka tersebut. Sebaliknya, standar biaya masuka ini menjadi batas tertinggi sehingga besarannya tidak dapat dilampaui untuk efisiensi APBN.

Empat Kandidat DK OJK Bakal Dipilih Presiden

Begini Jurus Sri Mulyani Pangkas Jumlah Pengangguran di Indonesia

Sri Mulyani Bakal Optimalisasi Sistem Inti Perpajakan di Tahun Depan

Sri Mulyani: Keputusan 8 Calon Anggota DK OJK Tidak Dapat Diganggu Gugat

Menkeu Sri Mulyani selaku Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota DK OJK menegaskan keputusan panitia seleksi bersifat final dan mengikat.

Tingkatkan Kerja Sama Indonesia-Australia, Menkeu: Antisipasi Tantangan Masa Depan!

Indonesia telah memiliki hubungan kerja sama yang baik dan strategis dengan Australia, bahkan telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia.

Indonesia Kirim Bantuan 1,5 Juta Dosis Vaksin ke Nigeria, Menkeu: Perkuat Diplomasi!

Indonesian AID berkolaborasi dengan PT Bio Farma memberikan bantuan dukungan vaksinasi untuk penduduk Nigeria.

Gaji ke 13 PNS Cair Juni, Ini Besarannya

Menkeu: Ekonomi Syariah Jadi Keunggulan Indonesia

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Syariah tak Bisa Maju Tanpa Pendalaman Keuangan

Kemenkeu: Penerimaan Pajak Tembus Rp688 Triliun per April 2023

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp688,5 triliun atau setara dengan 40% target APBN yang sebesar Rp1.718 Triliun hingga akhir April 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hingga akhir April penerimaan pajak tumbuh 21,3% secara tahunan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada April 2022 sebesar Rp567,3 triliun.

Ia menjelaskan, pertumbuhan pajak didorong oleh solidnya pertumbuhan ekonomi domestik dan harga komoditas yang masih tinggi. Selain itu, penerimaan pajak juga didukung oleh implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP).

Meski penerimaan pajak terlihat agresif, sumber penerimaan pajak mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak pada April 2022 naik hingga 51,4% secara tahunan.

Sri Mulyani Bahas Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat di Forum G7

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rangkaian dialog bersama negara mitra G7 di Niigata, Jepang untuk membahas upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah pertemuan antara Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Negara Mitra G7 pada 11-12 Mei 2023.

Sri Mulyani mengatakan, negara berkembang masih mengalami risiko dampak luka memar (scarring effect) sebagai dampak pandemi, tensi geopolitik yang terus menguat, dan efek rambatan dari kebijakan pengetatan moneter di berbagai negara. 

Di sisi lain, pendanaan berbiaya tinggi (high-cost financing) juga menjadi salah satu tantangan berat negara berkembang. Dengan demikian, penguatan kerja sama internasional, termasuk peran bank pembangunan multilateral dalam mendukung prioritas pembangunan di negara-negara berkembang sangat diperlukan. 

Sementara itu, pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur juga perlu mendapat dukungan dari negara maju, di mana pendanaan infrastruktur yang terjangkau akan sangat membantu negara berkembang dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga akan terus meningkatkan upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan inklusif dengan memberantas kemiskinan ekstrem dan mengurangi gizi buruk (stunting).

Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih Terjaga di Tengah Gejolak Pasar Global

Sri Mulyani Pastikan 186 Surat yang Dikirim PPATK Sudah Ditindaklanjuti

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan pihaknya telah menindaklanjuti semua laporan hasil analisis PPATK tentang tindakan administrasi terhadap pegawai atau ASN yang terbukti terlibat. Hasilnya sebanyak 193 pegawai mendapat sanksi disiplin untuk periode 2009-2023. 

"Kami telah menindaklanjuti menggunakan mekanisme UU No.5 Tahun 2014 dan PP No.94 Tahun 2021. Terutama di dalam menetapkan hukuman tindakan disiplin administrastif terhadap pegawai yang bersangkutan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, 200 surat yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan, 186 telah selesai ditindaklanjuti dan mengakibatkan hukuman disiplin bagi 193 pegawai. Ini periode 2009-2023," ujar Sri Mulyani, Selasa (11/4/2023).

Komisi III DPR Minta Satgas Transparan Usut Transaksi Rp349 Triliun

Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto meminta satgas memberi penjelasan kepada masyarakat terkait transaksi janggal Rp349 triliun. Hal itu disampaikannya secara langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani hari ini, Selasa (11/4/2023).

Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa nominal transaksi janggal yang selama ini diperdebatkan, belum dibahas secara jelas dengan gamblang seputar perbedaan-perbedaan transaksinya.

"Rp349 transaksinya, namun pajaknya berapa. Potensi negara yang dimasukkan itu berapa. Ini ada atau tidak," kata Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto.

Menurut Wihadi, transaksi janggal Rp349 triliun ini belum terindikasi secara keseluruhan pelanggaran hukum. Bahkan, Ia menilai Sri Mulyani sebenarnya sudah menjawab semua persoalan yang diperdebatkan soal transaksi janggal ini.

"Jangan kita bicara, transaksinya orang ke orang ini dianggap transaksi yang sudah merupakan pelanggaran hukum," tambahnya.

Rapat ini dihadiri Ketua Komite TPPU, Menteri Keuangan Sri Mulyani, sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Selain itu, rapat ini juga merupakan rapat lanjutan dari pertemuan yang telah dilakukan antara Komisi III DPR dengan Mahfud MD sejak 29 Maret 2023.

Di Hadapan DPR, Sri Mulyani Beberkan Transaksi Janggal Rp349 T

Komisi III DPR kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Selasa (11/4/2023). 

Rapat tersebut digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Ketua Komite TPPU Mahfud MD, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto terlihat hadir dalam rapat.

Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari pertemuan yang telah dilakukan antara Komisi III DPR dengan Mahfud MD pada 29 Maret 2023. Pada pertemuan tersebut, Mahfud dicecar habis-habisan oleh Komisi III DPR soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun.

Uraian Data Rp349 T Komite TPPU dan Kemenkeu Beda, Taufik Basari: Pakai yang Mana Nih?

Anggota Komisi III fraksi NasDem Taufik Basari menyoroti uraian data transaksi Rp349 triliun Komite TPPU dan Kementerian Keuangan yang berbeda. Ia merasa bingung dengan selisih angka di tabel keduanya. Sebab, menurutnya, selisih angka itu cukup jauh. 

"Mungkin komite bisa disandingkan dulu nih mana yang dipakai?" kata Taufik dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), Selasa (11/4/2023).

Komite TPPU dan Sri Mulyani sama-sama menampilkan tabel penjelasan transaksi Rp349 triliun. Mereka membagi perincian transaksi Rp349 triliun itu ke dalam tiga kategori. 

Kategori pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu. Kategori kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Terakhir, transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan kewenangan. 

Pada kategori pertama dalam tabel Komite TPPU dan Kemenkeu ada selisih angka Rp431 miliar. Menurut Taufik, perbedaan jumlah itu perlu diklarifikasi. Penjelasan transaksi Rp349 triliun di kategori kedua yang ditampilkan Komite TPPU dan Kemenkeu juga berbeda. Data Komite TPPU Rp53 triliun, sedangkan data Kemenkeu Rp47 triliun. 

"Ada perbedaan Rp6,8 T, besar," tuturnya. 

Taufik juga melihat perbedaan angka di kategori ketiga. Ia meminta Komite TPPU dan Kemenkeu menjelasakan perbedaan itu agar data yang benar dapat ditindaklanjuti. 

"Nilai mana yang dipakai di kiri apa di kanan ketika kita mau menindaklanjuti proses kasus ini?" tanyanya. 

Mahfud MD & Sri Mulyani akan Bentuk Satgas Telusuri Transaksi Janggal Rp349 T

Soal Transaksi Janggal Rp349 T, Mahfud MD Tegaskan Tak Ada Perbedaan Data dengan Sri Mulyani

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada perbedaan data antara dirinya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal ini disampaikan Mahfud setelah rapat bersama Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Senin, (10/4/2023).

“Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan Menkopolhukam sebagai ketua Komite di Komisi III DPR RI tanggal 29 Maret dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi XI DPR RI tanggal 27 Maret 2023 karena sumber data yang disampaikan sama, yaitu data agregat atau uang keluar masuk,” jelas Mahfud di kantor PPATK, Senin (10/4/2023).

Mahfud menuturkan Kemenkopolhukam mencantumkan semua LHA dan LHP yang melibatkan pegawai Kemenkeu. Mahfud juga menyebut LHA dan LHP yang dikirimkan ke Kemenkopulhukam maupun yang dikirim ke Aparat Penegak Hukum (APH) bersangkutan dengan pegawai Kemenkeu.

Mahfud MD Sebut Datanya Sama dengan Menkeu soal Transaksi Janggal Rp349 T

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, data soal transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang disebutkannya dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi III DPR pada 29 Maret lalu sama dengan data yang disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam keterangan pers, Senin (10/4/2023).

Menurut Mahfud, data tersebut sama dengan yang disebutkan Sri Mulyani kepada Komisi IX DPR karena sumber data yang digunakan pun sama, yakni data agregat.

"Apa yang disebut Menkopolhukan kepada Komisi III DPR soal transaksi janggal Rp 349 triliun sama dengan apa yang disebutkan Menkeu kepada Komisi IX DPR," kata Mahfud MD.

"Hal itu karena sumber data yang digunakan sama yakni data agregat," imbuhnya.

Mahfud menyebut, laporan hasil analisis (LHA) PPATK Tahun 2009-2023 terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya.

Mahfud menambahkan, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memutuskan untuk membentuk tim gabungan (Satgas) guna menindaklanjuti transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Komite TPPU akan melakukan case building dengan memprioritaskan LPH yang bernilai paling besar, yakni Rp189,27 triliun. Nilai itu didapatkan dari transaksi janggal di Bea Cukai.

Sri Mulyani Lakukan Pengawasan Mendadak di Lingkungan Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pengawasan mendadak di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, ia juga turut mengivestigasi dan melakukan operasi siber pungli bersama KPK. 

"Sebanyak 970 kantor pelayanan di seluruh Indonesia, menerapkan manejemen resiko dan bila dibutuhkan menjatuhkan disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran," kata Sri Mulyani, Jakarta, Senin (27/3/2023). 

Menkeu Sri Mulyani mengaku melakukan pengawasan di dua Direktorat Jenderal (Ditjen) yakni Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Ia melakukan pemantauan disiplin dan kode etik, serta melakukan percepatan dan penajaman dari sisi profiling pegawai.

"Peranan dan tanggung jawab dari kepala kantor menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani. 

Sebelumnya, rapat kerja (raker) antara Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas isu-isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Dalam raker tersebut juga dibahas laporan PPATK soal transaksi Rp349 triliun di Kemenkeu sejak 12 tahun terakhir.

Tangan Besi Sri Mulyani (6)

Kick Andy Double Check kali ini akan mengundang tokoh yang sedang menjadi polemik dan menjadi pembicaraan masyarakat seputar polemik dan kontroversi pernyataan-pernyataannya selama menjabat menjadi Menteri Keuangan. Adapun isu-isu soal pencopotan pegawai pajak yang anaknya melakukan penganiayaan, soal pegawai Kemenkeu yang belum lapor harta, serta isu-isu lainnya.

Dapatkah Sri Mulyani menerjang segala kasus itu? Kira-kira strategi apa lagi yang akan dilakukannya?

Tangan Besi Sri Mulyani (5)

Kick Andy Double Check kali ini akan mengundang tokoh yang sedang menjadi polemik dan menjadi pembicaraan masyarakat seputar polemik dan kontroversi pernyataan-pernyataannya selama menjabat menjadi Menteri Keuangan. Adapun isu-isu soal pencopotan pegawai pajak yang anaknya melakukan penganiayaan, soal pegawai Kemenkeu yang belum lapor harta, serta isu-isu lainnya.

Dapatkah Sri Mulyani menerjang segala kasus itu? Kira-kira strategi apa lagi yang akan dilakukannya?

Tangan Besi Sri Mulyani (4)

Kick Andy Double Check kali ini akan mengundang tokoh yang sedang menjadi polemik dan menjadi pembicaraan masyarakat seputar polemik dan kontroversi pernyataan-pernyataannya selama menjabat menjadi Menteri Keuangan. Adapun isu-isu soal pencopotan pegawai pajak yang anaknya melakukan penganiayaan, soal pegawai Kemenkeu yang belum lapor harta, serta isu-isu lainnya.

Dapatkah Sri Mulyani menerjang segala kasus itu? Kira-kira strategi apa lagi yang akan dilakukannya?

Tangan Besi Sri Mulyani (3)

Kick Andy Double Check kali ini akan mengundang tokoh yang sedang menjadi polemik dan menjadi pembicaraan masyarakat seputar polemik dan kontroversi pernyataan-pernyataannya selama menjabat menjadi Menteri Keuangan. Adapun isu-isu soal pencopotan pegawai pajak yang anaknya melakukan penganiayaan, soal pegawai Kemenkeu yang belum lapor harta, serta isu-isu lainnya.

Dapatkah Sri Mulyani menerjang segala kasus itu? Kira-kira strategi apa lagi yang akan dilakukannya?