KPK Pastikan Eks Dirut Pertamina Bakal Diseret ke Pengadilan

BBM Naik, Cek Harga Pertamina, Shell, dan bp

Pertamina Resmi Naikan Harga BBM Non Subsidi

Harga BBM non subsidi Pertamina naik per 1 Oktober 2023. Kenaikan tersebut terjadi pada varian BBM non subsidi, seperti Pertamax, Green 95, Pertamax Plus, Dexlite dan dan Pertamina Dex.

PT Pertamina Persero resmi menikan harga BBM non subsidi per hari ini. terdapat lima jenis BBM yang mengalami kenaikan harga yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan dan Pertamina Dex.

Harga Pertamax semula Rp13.300 naik menjadi 14.000 per liter, Pertamax Turbo dari Rp15.900 menjadi Rp16.600 per liter, Dexlite dari Rp16.350 naik menjadi Rp17.200 per liter kemudian Pertamina Dex dari harga Rp.16.900 naik menjadi Rp17.900 per liter. Sementara itu, Pertamina Green 95 naik dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per liter.

Pertamina Resmi Menaikkan Harga Pertamax Cs per 1 Oktober

Penetapan Tersangka Eks Dirut Pertamina Berdasarkan Kecukupan Bukti

KPK Nilai Protes Eks Dirut Pertamina Bagian dari Pembelaan

Peran Penting Pertamina Ramaikan Pembukaan Bursa Karbon di Indonesia

Pertamina turut berpartisipasi dalam peluncuran bursa karbon IDX, yaitu IDXCarbon pada Selasa, 26 September 2023. IDXCarbon diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Sumber Permasalahan LNG Pertamina Akibat Kurangnya Perhitungan Pasar

Pertamina Siap Kembangkan Pusat Riset Energi Berkelanjutan di IKN

Fact Check: Pengadaan LNG Instruksi Presiden?

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengeklaim cuma menjalankan perintah jabatan dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya korupsi dalam pengadaan LNG.

Karen mengeklaim pengadaan LNG juga merupakan tugas untuk pemenuhan proyek strategis nasional. Perjanjian yang berlaku disebut cuma tahun 2013 sampai 2014. KPK diklaim salah mengambil acuan.

Karen merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) pada 2011 sampai 2021. Ulah dia membuat negara merugi USD140 juta atau setara dengan Rp2,1 triliun.

Kasus ini bermula ketika adanya perkiraan defisit gas di Indonesia pada 2009 sampai 2040. Kemungkinan itu membuat diperlukannya pengadaan LNG untuk memenuhi PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lain di Tanah Air.

Karen lantas membuat kebijakan membuat kerja sama dengan beberapa produsen dan supplier LNG di luar negeri. Salah satunya yakni Corpus Christi Liquefaction (CCL) LCC Amerika Serikat.

Pemilihan perusahaan asing itu dilakukan sepihak. Karen juga tidak melaporkan pemilihan itu ke Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). KPK meyakini langkah itu melanggar hukum.

Karen juga tidak melaporkan pemilihan perusahaan asing yang dipilih itu ke pemerintah. Sehingga, pengadaan LNG ini dilakukan atas keputusan satu pihak saja.

Pertamina Geothermal Energy Tekankan Pentingnya Sinergi dalam Kembangkan Potensi Panas Bumi

Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar. Dalam rangka mengoptimalkan potensi tersebut, Indonesia perlu menciptakan ekosistem yang ideal untuk pengembangan panas bumi.

Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina, Erick Thohir Janji Bersih-bersih BUMN

Karen: Pengadaan LNG Merujuk Intruksi Presiden

Saat akan dibawa untuk dilakukan penahanan, Mantan Direktur PT Pertamina Karen Agustiawan menyebut, penyediaan gas alam cair (LNG) merupakan bagian dari proyek strategis nasional dan tahapan yang mengacu pada instruksi presiden, serta diketahui menteri BUMN saat itu yakni Dahlan Iskan. 

"Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan, pemerintah tahu. Itu perintah jabatan," ucap Mantan Direktur PT Pertamina Karen agustiawan.

Karen merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) pada 2011 sampai 2021. Ulah dia membuat negara merugi USD140 juta atau setara dengan Rp2,1 triliun.

Kasus ini bermula ketika adanya perkiraan defisit gas di Indonesia pada 2009 sampai 2040. Kemungkinan itu membuat diperlukannya pengadaan LNG untuk memenuhi PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lain di Tanah Air.

Karen lantas membuat kebijakan membuat kerja sama dengan beberapa produsen dan supplier LNG di luar negeri. Salah satunya yakni Corpus Christi Liquefaction (CCL) LCC Amerika Serikat.

Pemilihan perusahaan asing itu dilakukan sepihak. Karen juga tidak melaporkan pemilihan itu ke Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). KPK meyakini langkah itu melanggar hukum.

Karen juga tidak melaporkan pemilihan perusahaan asing yang dipilih itu ke pemerintah. Sehingga, pengadaan LNG ini dilakukan atas keputusan satu pihak saja.

Keputusan Karen membuat LNG yang dibeli tidak terserap di pasar domestik. Akibatnya, kargonya kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke Indonesia.

KPK meyakini sikap Karen melanggar aturan yang berlaku. Lembaga Antirasuah dipastikan terus mendalami dugaan ini.

Karen dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK Tetapkan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tersangka

Ketua KPK Firli Bahuri hari Selasa kemarin mengumumkan bahwa KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebagai tersangka korupsi terkait pengadaan LNG di PT pertamina antara periode 2011-2021. 

Selanjutnya, Karen Agustiawan ditahan selama 20 hari pertama mulai dari 19 September sampai 8 Oktober 2023. Karen bakal mendekam di Rutan Negara cabang KPK. 

Upaya paksa itu bisa diperpanjang jika penyidik membutuhkan waktu tambahan untuk mendalami perkara ini. Sebelumnya, KPK terbang ke AS dan bertemu FBI serta perusahaan di sana untuk mendalami dan mencari bukti baru dugaan rasuah dalam pengadaan LNG di PT Pertamina. 

Karen Agustiawan Klaim Hanya Mengikuti Perintah Jabatan

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengeklaim cuma menjalankan perintah jabatan dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya korupsi dalam pengadaan LNG.

"Aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti perintah jabatan saya," kata Karen di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 19 September 2023.

Karen mengeklaim diwajibkan menjamin ketersediaan gas di angka 30 persen di Indonesia berdasarkan aturan yang berlaku saat dia menjabat. Perjanjian LNG diklaim menjadi salah satu tugas.

"Ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. jadi pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina," ucap Karen.

Karen mengeklaim pengadaan LNG juga merupakan tugas untuk pemenuhan proyek strategis nasional. Perjanjian yang berlaku disebut cuma tahun 2013 sampai 2014. KPK diklaim salah mengambil acuan.

"Perjanjian 2015 di sana disampaikan, kalau rekan-rekan media lihat, di ayat 24,2 bahwa perjanjian 2013 dan 2014 sudah tidak berlaku lagi, itu," ujar Karen.

Karen merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) pada 2011 sampai 2021. Ulah dia membuat negara merugi USD140 juta atau setara dengan Rp2,1 triliun.

Kasus ini bermula ketika adanya perkiraan defisit gas di Indonesia pada 2009 sampai 2040. Kemungkinan itu membuat diperlukannya pengadaan LNG untuk memenuhi PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lain di Tanah Air.

Karen lantas membuat kebijakan membuat kerja sama dengan beberapa produsen dan supplier LNG di luar negeri. Salah satunya yakni Corpus Christi Liquefaction (CCL) LCC Amerika Serikat.

Korupsi Pengadaan LNG Pertamina Merugikan Negara Rp2,1 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan karena terlibat dalam dugaan rasuah pengadaan LNG pada 2011 sampai 2021. Ulah dia membuat negara merugi Rp2,1 triliun.

"Dari perbuatan KA (Karen Agustiawan) menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah USD140 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 triliun," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 19 September 2023.

Kasus ini bermula ketika adanya perkiraan defisit gas di Indonesia pada 2009 sampai 2040. Kemungkinan itu membuat diperlukannya pengadaan LNG untuk memenuhi PT PLN Persero, industri pupuk dan industri petrokimia lain di Tanah Air.

Karen lantas membuat kebijakan untuk membuat kerja sama dengan beberapa produsen dan supplier LNG di luar negeri. Salah satunya yakni Corpus Christi Liquefaction (CCL) LCC Amerika Serikat.

"KA secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh," ucap Firli.

Karen juga tidak melaporkan pemilihan itu ke Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). KPK meyakini langkah itu melanggar hukum.

Dalam kasus ini, Karen juga tidak tidak melaporkan pemilihan perusahaan asing yang dipilih itu ke pemerintah. Sejatinya, kata Firli, pengadaan LNG ini dilakukan atas keputusan satu pihak saja.

Keputusan Karen membuat LNG yang dibeli tidak terserap di pasar domestik. Akibatnya, ujar Firli, kargonya kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke Indonesia.

"Atas kondisi oversupply tersebut, berampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero," ujar Firli.

KPK meyakini sikap Karen melanggar aturan yang berlaku. Lembaga Antirasuah dipastikan terus mendalami dugaan ini.

Atas ulahnya, Karen dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

Eks Dirut Pertamina Sebut Kerugian LNG karena Pandemi

Eks Dirut Pertamina Sebut Hanya Mengikuti Perintah Jabatan

Tersangka Korupsi LNG Pertamina Bantah Tudingan KPK

Korupsi LNG di Pertamina Bikin Negara Rugi Rp2,1 Triliun

KPK Tahan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Pertamina Geothermal Energy Jadi Garda Terdepan Dorong Transisi Energi Bersih

Gelaran The 9th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2023 menjadi momentum penting bagi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (PGEO) untuk mendorong terwujudnya transisi energi bersih di Indonesia.

KPK Periksa Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Pertamina Bawa Produk Unggulan UMKM ke Tiongkok

Dukung kerjasama Tiongkok-ASEAN, PT Pertamina (Persero) membawa produk-produk unggulan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ke Paviliun Indonesia di China ASEAN Expo (CAEXPO) ke-20, di Nanning, Tiongkok.

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bebas dari Status Pencegahan

8 SPBU di Babel Kena Sanksi usai Salahgunakan BBM Subsidi

Dahlan Iskan Mengaku Tak Tahu soal Pembelian LNG Pertamina

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan lesehan di pelataran Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia membeberkan materi pemeriksaan usai diperiksa penyidik KPK terkait dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina Persero.

Dahlan ditanya penyidik soal keterlibatan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. "(Pemeriksaan) terkait Bu Karen. Iya (tersangka)," kata Dahlan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 14 September 2023.

Dahlan mengatakan pertanyaan seputar Karen, bukan aliran dana terkait kasus tersebut. Saat menjadi menteri, dirinya tak mengurusi anggaran LNG di PT Pertamina Persero.

"Enggak lah. Kalau ini kementerian teknis begitu, kalau kementerian BUMN enggak," ucap Dahlan.

Selain itu, Dahlan mengatakan penyidik menanyakan pembelian LNG di PT Pertamina Persero. Dahlan berdalih tak mengetahui teknis pembelian.

"Ditanya tahu enggak beli-beli LNG. Saya bilang enggak tahu," ujar Dahlan.

Kasus dugaan korupsi pembelian LNG di Pertamina ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp2 triliun. Kasus itu sebelumnya diusut Kejaksaan Agung.

KPK membidik kasus tersebut sejak 2019. Kejaksaan Agung sudah menyelesaikan penyelidikan kasus dan bakal menaikkan ke tahap penyidikan. Lewat koordinasi dengan Kejagung, kasus itu kini ditangani KPK.

Proyek Strategis Garapan Pertamina Diklaim untuk Jaga Ketahanan Energi Nasional

Dahlan Iskan Lesehan Beberkan Pemeriksaan KPK

Dahlan Iskan Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Korupsi LNG Pertamina

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 14 September 2023. Dia diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina Persero. 

Dahlan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.15 WIB. Kepada wartawan, ia enggan memberikan penjelasan tentang kasus LNG di PT Pertamina Persero yang kini bermasalah.

KPK mengategorikan kasus ini sebagai prioritas. Sehingga, kasus itu harus diselesaikan karena menyangkut masalah sumber daya alam (SDA).

Pimpinan KPK tidak mau SDA Indonesia dikorupsi. Pengusutan kasus korupsi LNG di PT Pertamina dipastikan bakal dibarengi dengan upaya pemulihan aset negara yang maksimal.

KPK menduga dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina berlangsung selama 10 tahun. Dugaan korupsi itu dimulai pada 2011 hingga 2021.

KPK juga mencegah empat orang yang diyakini punya andil besar dalam kasus ini agar tidak bisa ke luar negeri. Salah satu pihak yang dicegah, yakni mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan.

Kasus dugaan korupsi pembelian LNG di Pertamina ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp2 triliun. Kasus itu sebelumnya diusut Kejaksaan Agung.

KPK membidik kasus tersebut sejak 2019. Kejaksaan Agung sudah menyelesaikan penyelidikan kasus dan bakal menaikkan ke tahap penyidikan. Lewat koordinasi dengan Kejagung, kasus itu kini ditangani KPK.