Anies dan Koalisi Perubahan Bahas Sikap Tak Netral Jokowi

Jakarta: Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, menggelar pertemuan dengan pimpinan partai koalisi di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa 30 Mei 2023.

Pada pertemuan kali ini akan membahas isu-isu strategis dan juga memberikan pandangan mengenai peningkatan eskalasi dinamika politik menuju Pemilu 2024. Plt Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, salah satu yang dibahas adalah pernyataan presiden yang menyebut dirinya ikut cawe-cawe pada pilpres.

"Berapa pun waktu yang diperlukan, tidak bijak jika seorang presiden yang existing secara tegas menyatakan tidak netral dalam pemilihan umum. Jika mengatasnamakan bangsa dan negara seharusnya presiden tidak berlaku seperti itu," ujar Hermawi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Jokowi menjelaskan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 dilakukannya demi memastikan kebijiakan strategis nasional di antaranya, pembangunan IKN. 

"Saya harus cawe-cawe,” kata presiden ketika berbincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.

Jokowi menambahkan, ikut campur dalam urusan pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Ia juga mengklaim bahwa aparatnya tidak akan salah tafsir soal pernyataan yang dibuatnya.

Jokowi Dinilai Tak Sejalan antara Perkataan dan Perbuatan karena Cawe-cawe di Pemilu 2024

Ke Mana Arah Dukungan Jokowi?

Dalam setiap kontestasi demokrasi, peran penting relawan tak dapat dipungkiri. Secara tradisi, kelompok relawan membubarkan diri pasca kontestasi. Namun relawan pendukung Jokowi, nyatanya tak kunjung purnabakti.

Sepak terjang kelompok relawan terus jadi sorotan. Jokowi dan pendukungnya dinilai tak etis bila sikap politiknya tidak sejalan dengan PDIP. Transformasi relawan pendukung Jokowi, belakangan marak terjadi. Beberapa bulan lalu, kelompok Jokowi Mania (Joman) berubah nama menjadi GP Mania dan menyerahkan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Namun GP Mania juga dibubarkan karena dukungan dialihkan ke Prabowo Subianto dan berganti nama menjadi Prabowo Mania 08. 

Belasan kelompok relawan pendukung Jokowi lainnya masih mencari cantelan kekuasaan. Ada sekitar 15 kelompok relawan yang terlibat musra, seperti Projo, Seknas Jokowi, Bara JP, dan sebagainya. Hasilnya, musra merekomendasikan sejumlah nama sebagai capres dan cawapres.  

Kelompok relawan berperan sentral dalam kesuksesan Jokowi memenangi Pilpres 2014. Dianggap sebagai representasi akar rumput, manuver politik relawan menampilkan citra Jokowi mendapat dukungan arus besar rakyat.

Konon, dorongan relawan akhirnya membatalkan rencana PDIP mengusung kembali Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2014. Ada sekitar 1.400 kelompok relawan pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014.

Dalam pilpres 2019, jumlah kelompok relawan pendukung Jokowi naik menjadi 2 ribu. Secara tradisi, kelompok relawan membubarkan diri pasca kontestasi. Namun relawan pendukung Jokowi nyatanya tak kunjung purnabakti. Motivasinya beragam, ada yang mendukung secara emosional, tetapi tak sedikit yang bersifat transaksional. 

Bila sosok yang dijagokan menang, elite di kelompok relawan berpeluang ikut diberi jabatan. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi misalnya. Ia diangkat sebagai wakil menteri desa dan PDTT.

Pasca Pilpres 2014, sedikitnya 14 politisi dan relawan pendukung Jokowi-JK diangkat sebagai Komisaris BUMN. Lembaga Antikorupsi (ICW) juga mencatat pasca pilpres 2019-2022 ada 46 orang pendukung Jokowi-Maruf mendapat jatah Komisaris BUMN. 

Tak ada yang dilanggar dengan upaya Jokowi memelihara dan memobilisasi relawan pendukungnya. Namun, PDIP menilai tidak etis bila sikap politik Jokowi dan relawan pendukungnya tidak sejalan.

Selain menggalang kekuatan melalui koalisi, Jokowi tampaknya juga menggalang kekuatan melalui relawan. Motivasinya boleh jadi agar tetap dilibatkan dalam proses negosiasi kekuasaan.

Setop Politik Intervensi

'Menurut petunjuk Bapak Presiden', merupakan kalimat ikonik yang kerap muncul pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Setiap politisi harus mengikuti instruksi dan siap diintervensi. 

Politik cawe-cawe Presiden Jokowi menuai kritik publik karena seharusnya Jokowi berdiri di atas seluruh kelompok politik. Jokowi diminta mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024, bukan mengawal peserta pemilu. 

Saat ini, Jokowi dituding melakukan intervensi dengan cara mengorkestrasi haluan politik parpol koalisi. Kuatnya pengaruh Jokowi membuat parpol pendukung tak percaya diri untuk membuat sikap secara mandiri. 

Misalnya, PAN yang berubah haluan pasca Ganjar diusung sebagai bacapres oleh PDIP. Awalnya PAN mendukung Ganjar sebagai bacapres tetapi saat ini PAN menunggu petunjuk dari Presiden Jokowi. 

Sejumlah elite di lingkaran penguasa juga diduga berupaya mengkondisikan dinamika politik sesuai keinginan Jokowi. Seperti, menghalangi Anies Baswedan maju berkontestasi dalam Pilpres 2024. 

Anies sempat mengingatkan negara agar tidak mengulang berbagai cara yang kerap dilakukan rezim Orde Baru. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan Anies dengan para relawan. 

Analis Politik, Ahmad Khoirul Umam menilai intervensi politik mencerminkan kegamangan Presiden Jokowi menghadapi suksesi. 

Pakar Komunikasi Politik, Karim Suryadi menilai gaya berpolitik Jokowi dan keluarga besarnya seperti Keluarga Cendana yaitu menjadi episentrum politik nasional. 

Jokowi Disebut Punya Problem Psikologis dengan Megawati

Panda Nababan Nilai Jokowi Main Politik 2 Kaki Tak Masuk Akal

Politisi senior PDI Perjuangan, Panda Nababan menilai tak masuk akal jika Presiden Joko Widodo diisukan bermain politik dua kaki atas dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Panda meyakini dukungan Jokowi hanya untuk Ganjar. 

"Jokowi apapun ceritanya tidak ada di kamus dia mau mendua. Totally (dukungan) dia ke Ganjar," ujar Panda Nababan dalam Metro Hari Ini, Metro TV, Sabtu (27/5/2023). 

Panda Nababan berharap publik tidak salah paham dengan kedekatan antara Jokowi dan Prabowo, apalagi sampai menimbulkan spekulasi bahwa Jokowi mendukung Prabowo maju ke Pilpres 2024. 

"Bisa saja Jokowi bertemu dengan Prabowo sehabis KTT G7 itu membahas masalah pertahanan atau alutsista, bukan karena itu kemudian memberi dukungan kepada Prabowo," kata Panda. 

Panda meyakini bahwa Jokowi adalah orang yang setia dan tetap akan mendukung Ganjar dalam kontestasi Pilpres 2024. 

"Saya yakin itu tidak akan dilakukan oleh Jokowi sampai nanti 2024 dia akan tetap royal, karena track record Jokowi tidak ada berkhianat. (Itu) bukan bakat dia," tegas Panda. 

Sementara itu, Analis Politik Burhanuddin Muhtadi, menilai permainan politik dua kaki Jokowi kepada Ganjar dan Prabowo merupakan salah satu strategi untuk mendorong keduanya maju dalam Pilpres 2024.

"Saya justru melihat hal itu merupakan strategi yang sedang dilakukan oleh Jokowi dengan memberikan endorsement kepada Ganjar dan Prabowo," kata Burhanuddin Muhtadi. 

Presiden Jokowi akan Teken Keppres Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK

Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menuai kontra dari sebagian pihak. Namun di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyambut putusan itu dan akan teken perubahan masa jabatan pimpinan KPK melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Presiden akan mengubah Keppres terkait masa jabatan Pimpinan KPK yang akan berakhir 20 Desember 2023, diperpanjang satu tahun ke depan menjadi 20 Desember 2024," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej.

Keputusan MK mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun dan memutuskan usia minimal pimpinan KPK tidak harus 50 tahun, dicurigai sejumlah pihak.

Komisi III DPR, Arsul Sani menyebut keputusan itu dapat berimplikasi dengan penyesuaian masa jabatan terhadap hakim di MK dan perubahan poin UU KPK. 

Bahkan, Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan curiga keputusan ini ada konflik kepentingan, mengingat pemimpin KPK saat ini, yakni Firli Bahuri kerap tersandung skandal dibanding mendulang prestasi. 

Jokowi Harus Berani Abaikan Putusan MK Terkait Masa Jabatan Pimpinan KPK

Ada Kepentingan Elite di Balik Terbelahnya Dukungan Relawan Jokowi

Dukungan relawan Jokowi terbelah ke sosok Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Perbedaan dukungan relawan Jokowi ini dianggap karena adanya kepentingan elite di dalam relawan.

"Bagaimana motif dari kelompok yang ada ini juga tergantung dari elite kelompok relawan. Sehingga kalau hari ini mereka mulai berbeda, saya kira itu karena ada kepentingan elite relawan yang berbeda," kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dalam diskusi publik LPI bertajuk "Siapa yang Terbaik untuk Indonesia di 2024?", Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Pengamat politik ini melihat keterbelahan dukungan relawan Jokowi karena adanya kepentingan elite. Hal ini dinilai bisa merusak citra volunteerism politik.

"Masyarakat kemudian akan ragu kepada relawan. Karena melihat 'lho ini kok lebih buruk dari partai politik', nah ini berbahaya," ujar Boni. 

Ketua Relawan Joman: 90% Relawan Jokowi Dukung Prabowo

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer membenarkan bahwa saat ini banyak sekali relawan Jokowi yang memberikan dukungan kepada Prabowo.

Projo Akui Presiden Ingin "Kawinkan" Ganjar-Prabowo

Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan sejak awal Presiden Jokowi berkeinginan untuk membuat paket nama Bacapres dan Bacawapres antara Ganjar dan Prabowo.

Sekjen Projo Bantah Relawan Jokowi Terbagi Jadi Dua

Sekjen Relawan Pro-Jokowi (Projo) Handoko membantah jika disebut relawan Jokowi saat ini terbagi dua. Menurut Handoko, kenyataannya masih banyak relawan Jokowi yang belum memutuskan pilihan siapa calon presidennya. 

"Projo yang mengikuti arahan Jokowi untuk tidak tergesa-gesa dalam memilih capres," kata Handoko dalam program Kontroversi, Metro TV, Kamis (25/5/2023). 

Hanoko menuturkan Projo masih belum memutuskan untuk mendukung bakal calon presiden manapun. Pihaknya masih menunggu keputusan dari Jokowi. 

Aria Bima: Bedakan Jokowi sebagai Presiden, Kader PDIP dan Pribadi

Ketua DPP PDI Perjuangan Aria Bima meminta publik membedakan Presiden Joko Widodo berbicara sebagai presiden, sebagai kader PDIP atau pribadi. Hal ini menjawab tudingan publik adanya dukungan terhadap pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Istana Bogor.

"Apa sih yang sebenarnya dinarasikan, mengabstraksikan seorang Jokowi yang sekarang sebagai presiden tentunya dia (Jokowi) adalah seorang negarawan yang 10 tahun jadi presiden. Dan kita harus pisahkan ketika Jokowi berbicara sebagai seorang pribadi dan sebagai presiden," jelas Aria Bima di program Kontroversi Metro TV.

Selain itu menurut Aria Bima juga pertemuan Jokowi dengan para pemimpin partai politik juga masih pada posisi netral. "Kepada Pak Yusril, kepada Pak Prabowo, Ganjar Pranowo, Pak Airlangga, Muhaimin, kemudian kepada calon presiden, itu pada posisi dia untuk di tengah," lanjut Aria.

Poltracking Indonesia: Jokowi Beri Sinyal Kuat Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi melihat bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto menunjukkan semakin kuatnya sinyal dukungan menjelang Pilpres 2024. Namun, bukan berarti dukungan kepada Ganjar Pranowo dicabut. 

"Lagi-lagi menunjukkan pesan Presiden Jokowi sedang memberi angin kepada Prabowo Subianto," kata Burhanuddin Muhtadi dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Jumat (26/5/2023). 

Setelah elektabilitas Prabowo Subianto menguat, kata Burhanuddin, keinginan Jokowi untuk menduetkan Ganjar-Prabowo harus dipendam rapat-rapat. Sebab Prabowo berpotensi menang di Pilpres 2024. 

Burhanuddin mengungkap bahwa sejumlah lembaga survei menunjukkan momentum elektoral yang berada di tangan Prabowo. Ia menilai Prabowo sulit dijadikan sebagai bacawapres Ganjar Pranowo. 

"Pada titik ini, saya kira sulit untuk bisa memahami kalau Prabowo bersedia jadi cawapresnya Ganjar di saat peluangnya juga terbuka," ujar Burhanuddin.

"Kemungkinan bukan duet Ganjar-Prabowo, tetapi sebaliknya yang terjadi adalah duel," lanjutnya. 

Alasan elektabilitas Prabowo mengalami penguatan disebabkan oleh basis pendukung Presiden Jokowi saat ini mulai mengalir ke Prabowo. Hampir 100?ssis pemilih Presiden Jokowi di Pilpres 2019 memilih Prabowo di Pilpres 2024. 

"Artinya basis pendukung Pak Jokowi tidak lagi dimonopoli oleh Ganjar Pranowo. Hal ini yang menyebabkan elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan," ungkap Burhanuddin. 

Relawan Pro Jokowi Masih Usahakan Duet Ganjar-Prabowo di Pilpres 2024

Relawan Pro Jokowi (Projo) membuat simulasi paket nama bacapres dan bacawapres. Mereka memasangkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai pasangan di Pilpres 2024 sebanyak empat kali.

"Ya inikan usaha, sejak tiga bulan lalu presiden selalu pengupayakan Ganjar-Prabowo atau sebaliknya bisa dipasangkan," ucap Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, dalam program Primetime News Metro TV, Kamis (25/5/2023).

Mereka telah membuat simulasi berbagi nama bacapres dan bacapres. Bahkan, simulasi itu telah dikirim ke Presiden Jokowi dan dinilai sebagai upaya membantu presiden.

Faktanya, elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terus bersaing di tiga besar nama bacapres pilihan rakyat. Projo pun menyadari hal itu, tetapi mereka mengaku tidak pesimis Ganjar-Prabowo bisa disatukan.

"Agak sulit memang, tetapi kami berusaha kan tidak ada salahnya," ungakpnya.

Pakar: Presiden Petahana Harusnya Ikut Dorong Capres yang Diusung Partai

Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali menyebutkan seharusnya presiden petahana ikut mendorong mencalonkan presiden selanjutnya yang diusung partai.

"Politik yang bagus di negara-negara demokrasinya baik dan beradab, presiden petahana itu ikut berkampanye atau mendorong calon presiden selanjutnya ketika partai politiknya menunggu hak dari partai politik mencalonkan calon presiden baru untuk periode selanjutnya," kata Effendi Gazali.

Effendi mengatakan, jika presiden petahana tidak mendorong calon presiden partai akan merusak pencapaian Pemilu 2024.

"Kalo sekarang ini saya khawatir baik relawan maupun bapak presiden kita secara tidak sengaja ataupun relawan menggebu-gebu itu bisa merusak pencapaian," ujar Effendi.

Gerindra: Prabowo Bertemu Jokowi Sebagai Menhan

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor dalam kapasitas sebagai Menhan. 

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan biasa antara presiden dan menteri. Tujuannya untuk melaporkan program-program yang sudah dijalankan. 

Dasco juga mengaku belum mengetahui isi pembicaraan keduanya. Termasuk pembahasan soal pencapresan. 

Pengamat Lihat Sinyal Jokowi 'Jaga Jarak' dengan PDIP

Presiden Joko Widodo kembali melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (25/5/2023). Analis Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam melihat ada sinyal Jokowi tengah menjaga jarak dengan PDI Perjuangan.

Intensitas pertemuan Jokowi dan Prabowo dinilai memiliki muatan politik yang kuat. Umam juga mengatakan, ada kekhawatiran dari Jokowi soal suksesi kepemimpinan di Pemilu 2024 nanti.

"Memang betul pak Jokowi petugas partai (PDIP). Namun, ketika dia (Jokowi) bersikap untuk siap membisiki partai-partai politik lain dan sekaligus memberikan informasi kepada para jaringan relawannya untuk bersikap pada detik-detik akhir jelang Pemilu 2024 maka sebenarnya pak Jokowi membuat jarak antara dirinya dengan PDIP," kata Analis Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam dalam program Metro Pagi Prime Time, Metro TV, Jumat (26/5/2023).

Umam menyatakan, pertemuan Jokowi dengan bakal calon presiden dari Partai Gerindra tersebut bisa saja merupakan peneguhan dukungan. Hal itu seakan memperkuat isu-isu yang berkembang saat ini bahwa hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan sedang tidak baik-baik saja.

"Selama ini hal ini menjadi sebuah misteri karena apakah betul ada hubungan yang sedang tidak baik-baik saja antara pak Jokowi dengan bu Megawati dan PDIP," ujar Umam.

Umam menilai bahwa Jokowi seolah-olah masih bermain dua kaki. Jokowi dinilai sedang mencoba untuk menghitung kekuatan jika menggabungkan Prabowo dan Ganjar.

"Tetapi per hari ini hampir sulit untuk dinyatakan bahwa mereka (Prabowo dan Ganjar) akan bersatu karena besar kemungkinan Koalisi Besar tidak akan menempatkan PDIP menjadi bagian dari kekuatan itu," tegas Umam.

Dansa-Dansi Jokowi

Relawan jokowi balik badan, alih-alih ikut mendukung Ganjar Pranowo, sebagian relawan justru menjatuhkan dukungan pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kecurigaan ini semakin kuat dengan adanya pertemuan Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo.

Ada apa dengan Jokowi dan PDIP? Implikasi politis apa yang akan terjadi jika dukungan relawan Jokowi solid dijatuhkan pada Prabowo?

Projo Buat Simulasi Pasangan Bacapres & Bacawapres 2024

Relawan pro Jokowi (Projo) membuat simulasi paket nama bacapres dan bacawapres. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, pembuatan simulasi itu sesuai arahan Presiden agar mereka mendengar kembali suara rakyat.

"Saya yakin ini permintaan bapak (Jokowi) melakukan simulasi ini untuk membantu beliau," tegas Budi.

Simulasi yang dinominasikan itu merupakan nama bacapres dan bacawapres yang menduduki top 5 berdasarkan hasil musyawarah rakyat relawan Jokowi di 29 provinsi. Mereka mengambil rentang waktu survei pada Agustus 2022 - Mei 2023.

Budi mengatakan, ada 10 simulasi yang akan dimintakan pendapatnya di setiap konferensi daerah (konferda). Setidaknya ada lima nama yang disimulasikan, yakni prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Prabowo dan Ganjar disimulasikan menjadi capres sebanyak empat kali.

"Fakta hari ini, yang potensial ya Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo," ucap Budi.

Prabowo Temui Presiden Jokowi, Bahas Kinerja Menhan atau Pilpres 2024?

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/5/2023). Pertemuan itu dilakukan di tengah menguatnya elektabilitas Prabowo di sejumlah lembaga survei Pilpres 2024. 

Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan itu hanya sekedar pertemuan yang dilakukan antara presiden dengan menterinya dan membahas laporan program yang sudah dijalankan oleh Kemenhan. 

Berbeda dengan Sufmi, pengamat politik Ujang Komarudin meyakini pertemuan itu tidak hanya membahas kinerja Prabowo sebagai Menhan, tetapi juga membahas elektabilitas Prabowo dalam Pilpres 2024. 

Apalagi, pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu mendapat deklarasi dari Relawan Jokowi (Projo) terhadap Prabowo. 

Prabowo Temui Presiden Jokowi di Istana Bogor

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/5/2023). Pertemuan itu dilakukan usai Prabowo mendapat dukungan dari relawan Jokowi di Surakarta.

Prabowo Subianto dikabarkan telah menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor. Namun, hingga berita ini dibuat, tim Metro TV belum mendapatkan informasi secara penuh apa sebenarnya isi pertemuan Prabowo dan Jokowi lantaran pertemuan itu digelar secara tertutup.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco. Sufmi mengatakan pertemuan itu hanya membahas kinerja Prabowo selama menjadi Menteri Pertahanan. Sufmi membantah pertemuan itu berkaitan elektabilitas Prabowo di Pilpres 2024. 

"Tapi saya pikir pertemuan siang ini antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah hal biasa pertemuan antara presiden dan pembantu presiden sebagai menterinya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Namun, pengamat politik, Ujang Komarudin, memiliki pandangan yang berbeda dengan Sufmi. Ujang yakin pertemuan itu tidak hanya membahas kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ia justru menyebut, di sela-sela pertemuan itu ada pembahasan mengenai elektabilitas Prabowo.

Waketum PAN: Tak Salah Jika Zulkifli Berkonsultasi Soal Capres ke Jokowi

Partai Amanat Nasional (PAN) akan meminta pendapat Presiden Jokowi soal arahan capres 2024. Menurut Waketum, Yandri Susanto tidak ada yang salah saat ketua umumnya berkonsultasi dengan presiden.

"Tidak salah jika bang Zulkifli sebagai ketum PAN berkonsultasi dengan Jokowi soal pencapresan, sangat rasional," jelas Yandri dalam proram Primetime News Metro TV, Rabu (24/5/2023).

Yandri mengatakan Presiden Jokowi masih memegang kendali koalisi untuk pemilu 2024. Bahkan, ia juga menyebut pengaruhnya untuk pencapresan masih sangat besar. Sehingga waketum PAN itu menilai, konsultasi adalah hal yang normal.

"Sesuatu yang normal dalam demokrasi, jika ada yang mengkritik berarti mereka tidak suka dengan Jokowi," ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik mengatakan, konsultasi yang dilakukan Zulkifli Hasan ke Presiden Jokowi merupakan stategi. PAN mendekatkan diri agar mendapat suara dari pendukung Jokowi.

"Kalau pengamatan saya, strategi PAN terbaca bukan kali ini saja, ini merupakan strategi elektoral mereka (PAN)," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Burhan mengatakan ada tiga king maker di pemilu 2024, salah satunya Presiden Jokowi. Burhan tidak menampik bahwa Jokowi masih berpengaruh besar. Sehingga, tidak heran jika para elit parpol berlomba untuk mendekati orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Demokrat: Jokowi Harus Netral, Jangan 2 Diangkat 1 Diinjak

Jokowi dan Presiden Iran Sepakati 10 Kerja Sama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Iran Seyyed Ebrahim Raisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2023). Pertemuan tersebut menghasilkan 10 kesepakatan kerja sama bilateral. 

Kesepuluh kerja sama itu, di antaranya, perdagangan preferensial, Iptek, pembebasan visa, jaminan produk halal, bea cukai, pengobatan farmasi, pemberantasan narkoba, dan pertukaran kebudayaan. 

Selain itu, keduanya juga membahas mengenai situasi geopolitik dunia. Jokowi menjelaskan, pilot project dari telerobotic surgery sudah diterapkan di dua rumah sakit yaitu RS Hasan Sadikin Bandung dan RS Sardjito Yogyakarta. 

Indonesia-Iran sudah sepakat untuk menggunakan teknologi telemedicine di 11 puskesmas. Jokowi juga menyampaikan tentang kerja sama alih teknologi dan produksi bersama dengan BUMN Indonesia, serta kerja sama bioteknologi dan nanoteknologi di bidang kesehatan, energi, pertanian, dan lingkungan. 

Dalam bidang ekonomi, Indonesia-Iran telah menandatangani persetujuan perdagangan preferensial atau preferential trade agreement (PTA). Jokowi menyampaikan harapan untuk kerja sama, riset bersama, alih teknologi dan perakitan di bidang teknologi sinyal perkeretaapian.

BEM UI Nilai Jokowi Tidak Netral Jelang Pilpres 2024

Jelang Pilpres 2024, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali menyatakan kritiknya. BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai lebih berpihak kepada partai politik (parpol) ketimbang rakyat. 

Jokowi kerap tidak netral dan menunjukkan keberpihakkan dalam Pilpres 2024. BEM UI menyebut bahwa saat ini Jokowi lebih pantas disebut milik parpol dan bukan milik rakyat. 

Menurut mereka, Jokowi telah beberapa kali secara terang-terangan menunjukkan sikap yang tidak netral. Jokowi sering menyampaikan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) dan menggunakan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan parpol. 

Kritik tersebut disampaikan melalui akun Twitter @BEMUI_Official yang menyebut 'Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat'. 

Ekonom Ingatkan Pemerintah Cermat Mengambil Keputusan

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri mengatakan pemerintah sekarang maupun yang akan datang memerlukan adanya perbaikan dalam standar pengambilan keputusan seperti menganalisa untung rugi dan manajemen risiko untuk membenahi perekonomian Indonesia ke depannya. Hal ini disampaikan dalam dalam program Economic Challenges, Selasa (23/5/2023).

"Yang pertama proses pengambilan keputusan. Jadi ada standar kebijakan yang baik itu seperti apa, misalnya ada benefit cost analysisnya, ada risk managementnya yang dibenahi. Pak Jokowi berulang kali mengatakan tidak melakukan itu, yang dia (Jokowi) katakan adalah pemimpin itu harus berani mengambil risiko. Risiko itu pun harus terukur, tidak asal ambil risiko," kata Ekonom Senior Indef, Faisal Basri dalam program Economic Challenges, Selasa (23/5/2023).

Faisal menegaskan pemerintah tidak bisa memperlakukan Republik Indonesia seperti perusahaan, sehingga jika ada kesalahan pengambilan keputusan 270 juta lebih rakyat bisa jadi korban.

"Ingat Pak Jokowi, republik Indonesia ini bukan perusahaan PT. Jadi kalo Pak Jokowi salah mengambil keputusan, risikonya di tanggung Pak Jokowi sendiri enggak ada masalah. Ini Pak Jokowi mengorbankan 270 juta rakyat Indonesia," tegas Faisal.

Indikator Politik: Jokowi Terlihat Condong ke Prabowo

Dukungan politik Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto semakin dirasakan publik. Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro mengatakan, Jokowi beserta keluarga cenderung berpihak ke Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Dalam beberapa kesempatan, baik tersirat maupun tersurat, Presiden Jokowi memberi isyarat dukungan kepada Prabowo Subianto," jelas Bawono.

Menurut Bawono, dukungan itu sudah mulai terlihat saat Jokowi memberi sambutan di HUT Partai Perindo pada November 2022 lalu. Dalam acara itu Jokowi secara gamblang menyebut bahwa 2024 menjadi "jatah" Prabowo.

Tak hanya itu, dalam beberapa kesempatan juga Jokowi tertangkap melakukan kunjungan kerja bersama Prabowo. Bawono berpendapat, rangkaian itulah yang membuat publik berspekulasi bahwa Jokowi condong ke Prabowo.

Uniknya, semakin Jokowi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto, jumlah pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin pun kini berpindah ke Prabowo. Berdasarkan data yang dihimpun Bawono, sebanyak 25% pendukung Jokowi memilih mendukung Prabowo.

Kritik BEM UI ke Jokowi: Kedaulatannya Ada di Mana?

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang mempertanyakan kedaulatan Presiden Joko Widodo. Kritik itu muncul buntut dari sikap Jokowi yang seakan berpihak ke partai dan bakal calon presiden. 

"Ini kedaulatannya ada di mana? Kita ini negara republik yang demokratis, bukan negara feodal. Pemimpin selanjutnya itu dipimpin rakyat, bukan berdasarkan saran presiden sebelumnya," tegas Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam Primetime News Metro TV, Selasa (23/5/2023). 

Melki juga menyoroti sikap Jokowi mengundang sejumlah ketum parpol ke Istana. Menurut Melki, Jokowi seharusnya melakukan komunikasi publik dengan baik ketimbang mengundang parpol ke Istana yang merupakan fasilitas negara. 

Sebelumnya, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi kerap tidak netral dan menunjukkan keberpihakkan dalam Pilpres 2024.

"Presiden Jokowi harus mengawal pemilu, bukan mengawal peserta pemilu. Apalagi merekomendasikan rakyat untuk memilih salah seorang calon presiden yang dianggap mampu meneruskan banyak hal," ujar Melki. 

BEM UI menyebut bahwa Presiden Jokowi sekarang lebih pantas disebut milik parpol dan bukan milik rakyat. Kritik itu, kata Melki, dilontarkan dengan alasan yang jelas.

Melki mengaku, hingga saat ini belum ada mendapat respons dari Istana maupun segenap elite politik soal kritikannya. Ia berharap, Presiden Jokowi dapat memberikan bentuk komitmen yang tegas dalam menanggapi kritik ini.  

KSP: Pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol di Istana Tak Langgar Konstitusi

Pertemuan Presiden Jokowi dengan enam ketum parpol di Istana beberapa waktu lalu masih ramai diperbincangkan publik. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko secara lantang mengatakan, Jokowi tidak melanggar konstitusi.

"Secara konstitusi tidak ada yang dilanggar," tegas Joanes dalam wawancara daring di program Primetime News Metro TV, Selasa (23/5/2023).

Joanes mengatakan, hingga kini belum ada capres dan cawapres definitif. Sehingga siapapun masih bisa menikmati fasilitas negara.

"Kalau sudah ada, pasti presiden akan mengambil posisi sebagai pimpinan negara, pak Jokowi akan membiarkan semua akan berkontestasi secara adil," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi mengundang enam ketum parpol ke Istana Negara, Selasa (2/5/2023) malam. Jokowi berdalih mengundang ketum parpol parlemen pendukung pemerintah dalam agenda silaturahmi Lebaran.

Hal itu sempat menjadi perbincangan banyak orang termasuk pengamat politik hingga mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Jokowi dinilai terlalu dalam mencampuri urusan capres-cawapres.

Joanes kembali membantah tuduhan itu dengan mengatakan, tujuan Jokowi hanya untuk membangun komunikasi. Sehingga, siapapun yang menjadi pemimpin di 2024 mengetahui tantangan yang akan dihadapi.