Pengamat: Dukungan Jokowi Kepada Salah Satu Calon Belum Tentu Signifikan

Pasang Surut Hubungan Surya Paloh-Jokowi Jelang Pemilu 2024

Dugaan adanya gangguan pencapresan Anies Baswedan justru terjadi ketika Partai NasDem yang saat ini masih berada di pemerintahan, meskipun nyatanya yang terjadi kini diasingkan dalam komunikasi antar partai.

Puncaknya saat Presiden Jokowi tidak mengundang Surya Paloh dalam silaturahmi di Istana Negara pada 2 Mei 2023 lalu. Semua pemimpin parpol pendukung pemerintah itu hadir dan membahas arah Pilpres 2024.

Sejak pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menganggap Partai NasDem sudah punya koalisi sendiri. Namun hingga sampai saat ini Jokowi belum mau membuka komunikasi dengan Surya Paloh.

Surya Paloh menegaskan dengan kejadian ini tidak akan mengubah sikap politiknya untuk tetap mengusung pencapresan Anies. Ia juga berkomitmen untuk melanjutkan program Jokowi.
 
Partai NasDem menjadi partai pertama yang mengusung dan terus mengawal Jokowi selama dua periode sejak 2014 lalu tanpa syarat.

NasDem yang terus berkomitmen bersama pemerintahan Jokowi sejak awal berbeda jika dibandingkan dengan beberapa parpol pada Pemilu 2019 lalu yang bukan bagian koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf kini berada di pemerintahan seperti Gerindra dan PAN.

Jusuf Hamka Sebut Pernyataan Hary Tanoe soal Capres Ngawur

Hary Tanoesoedibjo mengatakan masyarakat Tionghoa akan memilih capres pilihan presiden Jokowi. Pernyataan itu membuat pengusaha keturunan Tiongkok, Jufus Hamka geram dan menyebut HT ngawur.

Tokoh sekaligus pengusaha ternama Indonesia keturunan Tionghoa, Jusuf Hamka, mengatakan bahwa ia tidak setuju atas klaim sepihak Ketum PerindoHary Tanoesoedibjo yang mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa akan memilih capres pilihan Presiden Jokowi pada Pemilu 2024. 

Sebelumnya, Pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Hary Tanoesoedibjo, sempat mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa akan mendukung capres yang diusung Presiden Jokowi.

Hary Tanoe mengatakan, masyarakat Tionghoa selama ini mendukung semua kebijakan Jokowi. Mereka juga akan mendukung keputusan Jokowi tentang capres di Pilpres 2024.

Jusuf Hamka menilai, pernyataan Hary Tanoe ngawur dan membuat resah masyarakat Tionghoa. Jusuf mengatakan, masyarakat Tionghoa tersebar di berbagai partai politik. Sehingga capres pilihan mereka jelas tidak mungkin diwakili oleh satu orang. 

Selain itu, Jusuf mengklaim telah berbincang via telepon dengan Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Wilianto Tanta, untuk mengklarifikasi klaim yang disampaikan Hary Tanoe.

Jokowi Janji akan Berikan Bonus untuk Timnas U-22

Presiden Jokowi mengapresiasi kerja keras seluruh tim official dan pemain Timnas U-22 yang berhasil merebut medali emas di SEA Games 2023. Ia berjanji akan memberikan bonus untuk para atlet.

Jokowi memberi ucapan selamat kepada para punggawa, official dan pelatih Timnas U-22 yang berhasil menumbangkan Thailand. Jokowi juga akan memikirkan bonus sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras pemain di SEA Games 2023.

"Hadiah akan kita pikirkan, pasti kita kasih," ucap Jokowi

Jokowi menyebut, masyarakat Indonesia telah menanti lama kemenangan tersebut. Sehingga, dirasa pantas untuk memberikan apresiasi lebih untuk para pemain hingga official Timnas U-22.

"Ini hasil kerja keras yang berkesinambungan selama bertahun-tahun," jelasnya.

Diketahui, Indonesia terakhir memenangkan SEA Games pada 1991. Usai menumbangkan Thailand, akhirnya penantian 32 tahun kembali berbuah emas di Kamboja.

Kemenangan ini diharapkan bisa menjadi pemantik semangat para pemain di ajang olahraga berikutnya. Jokowi juga meminta tim pelatih bisa menjaga performa atlet di posisi maksimal.

Rocky Gerung Kritik Jokowi Tidak Fokus Membenahi Demokrasi Indonesia

Jokowi dinilai terlalu sibuk mengurusi infrastruktur ketimbang membenahi demokrasi Indonesia

Direktur Eksekutif Poltracking: Presiden Tak Memiliki Otoritas Kandidasi Capres

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menyampaikan bahwa semua jabatan di luar ketua umum partai, bahkan presiden pun tidak memiliki otoritas dalam kandidasi calon presiden (capres). 

"Ketua umum partai politik itu pemilih. Tapi, jabatan di luar ketua umum politik sekalipun presiden sebenarnya tidak memiliki otoritas dalam kandidasi," kata Hanta Yuda di program Bicara Politik Metro TV, Rabu (17/5/2023). 

Dalam menjalankan sejumlah aktivitas politik, semua pihak harus taat dan tunduk pada aturan konstitusi, menjunjung tinggi regulasi perundang-undangan dan etika politik. 

Presiden Jokowi belakangan dikritik lantaran cawe-cawe urusan capres dan cawapres, Presiden Jokowi malah semakin konsisten untuk menunjukkan antusiasmenya dalam urusan pilpres 2024.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut dirinya akan melakukan bisikan kuat kepada partai-partai yang koalisinya belum selesai mengenai nama capres hasil Musra.

"Yang bisa mencalonkan itu partai atau gabungan partai, sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat, kepada partai-partai yang juga koalisinya belum selesai. Jadi, kalau saya sampaikan sekarang untuk apa," ujar Presiden Jokowi dalam memberikan sambutan pada acara Musyawarah Rakyat (Musra), di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, (14/5/2023).

Cek Jalanan Rusak di Sumut, Jokowi Janji Perbaikan Dimulai Juli

Jokowi cek jalanan rusak di Kabupaten Labuan Batu Utara

Jokowi Rayakan Kemenangan Timnas U-22 Sambil Makan Durian

Timnas Indonesia sukses meraih medaeli emas cabor sepak bola SEA Games 2023 usai mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Sebagai bentuk perayaan, Jokowi mengajak para menteri makan durian di tengah kunjungan kerjanya di Medan, Selasa (16/5/2023).

Jokowi ditemani jajaran menteri dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyaksikan bersama laga final Timnas Indonesia kontra Thailand di SEA Games 2023. Jokowi histeris saat pluit panjang dibunyikan dan timnas keluar sebagai juara.

“Sangat happy banget karena Indonesia-Thailand (menang) 5-2 yang saya sampaikan kemarin mental pemenang, mental juara kelihatan sekali ada. Main tanpa beban mental,” ujar Presiden Joko Widodo seusai menyaksikan pertandingan seperti dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/5/2023).

Sejumlah paspampres pun turut memeriahkan kemenangan tersebut. Mereka meneriakkan yel-yel untuk Timnas Indonesia.

Usai Indonesia dipastikan menang, Presiden Jokowi mengajak para menteri untuk mencicipi durian khas Medan. Terlihat sejumlah menteri seperti Menteri PUPR bermain musik untuk memeriahkan suasana.

“Ini kan sudah kita tunggu 32 tahun untuk menjadi juara di Asia Tenggara, 32 tahun. Tadi sore memang saya janjian kalau menang para menteri dengan wagub dan lain-lain kalau menang mau saya traktir di Sibolang untuk makan durian,” ungkap Jokowi.

Jokowi Sarankan Menteri yang Nyaleg Ambil Cuti

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tercatat mendatarkan diri sebagai caleg dalam Pemilu 2024. Presiden Jokowi menyarankan para menteri yang ikut nyaleg untuk cuti agar kinerjanya tidak terganggu.

Tercatat ada sejumlah nama menteri yang mendaftar sebagai caleg, seperti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menkum HAM Yasonna Laoly serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

Saat disinggung soal menteri menjadi capres, Presiden Joko Widodo langsung menyenggol Menhan Prabowo Subianto, salah satu kandidat capres kuat yang diusung Partai Gerindra dan PKB.

Presiden Jokowi mengingatkan kinerja para menteri tidak boleh terganggu dengan aktivitas kampanye, sehingga mereka disarankan untuk mengajukan cuti.

Jokowi Ajak Menteri Nobar Final Sepak Bola SEA Games 2023

Jokowi mengajak para menteri dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka nonton bareng final cabor sepak bola SEA Games 2023. Raut wajah gembira terpancar dari Jokowi usai Timnas dipastikan keluar sebagai juara.

Di sela-sela kunjungan kerja ke Medan, Presiden Jokowi bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri menonton pertandingan Timnas Indonesia U-22 melawan Thailand di laga final SEA Games 2023. Presiden Jokowi senang bukan kepalang setelah Timnas Indonesia memastikan kemenangan atas Thailand. 

Usai Indonesia dipastikan menang, Jokowi pun mentraktir para menteri makan durian. Mereka terlihat asik menyantap durian sambil berbincang santai.

Politikus PDIP Minta Relawan Tak Titip Nama Bakal Capres ke Jokowi

Politikus PDIP Rifqinizamy Karyasuda meminta relawan tidak melakukan "titip" nama bakal capres ataupun cawapres kepada Presiden Jokowi. Rifqi menilai, hal itu berpotensi menganggu legalitas Jokowi sebagai pemimpin negara.

"Jika itu berpotensi menyeret pak Jokowi dalam posisi yang dilematis dan bisa mengganggu jabatannya sebagai kepala negara, sebaiknya dihindari," ucap Rifqinizamy dalam program Primetime News Metro TV, Selasa (16/5/2023).

Sebelumnya, Presiden Jokowi berapi-api ketika membicarakan tentang suara rakyat dalam panggung relawan, Minggu (14/5/2023). Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa Musyawarah Rakyat (Musra) adalah upaya mencari pemimpin dari suara rakyat daripada suara elite. 

Jokowi juga sempat menyinggung soal relawan yang ingin merawat demokrasi dan menyerap suara rakyat di akar rumput, bukan di tataran elite partai. Namun, suara rakyat itu harus disampaikan ke partai politik. 

Pasalnya, Jokowi menyebut hanya parpol dan gabungan parpol yang bisa mencalonkan bakal capres-cawapres. Dengan begitu, Jokowi menjanjikan perannya sebagai pembisik ke partai politik. 

"Kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya nanti seperti apa. Kemudian dari yang disampaikan oleh tadi Pak Panel Barus, saya akan..." ujar Jokowi sambil membuat gestur dengan tangannya seperti menata, Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

"Udah tahu kan maksudnya?" sambung Jokowi sambil tersenyum kepada relawan.

Pernyataan Jokowi itu semakin menimbulkan persepsi masyarakat bahwa ia ingin memcampuri urusan pilpres. Bahkan, sejumlah pengamat pun mengatakan Presiden sebaiknya tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan capres-cawapres.

Jokowi Diminta Hindari Urusan Pilpres

Pernyataan Presiden Jokowi yang akan membisikkan partai-partai soal nama bakal capres-cawapres kembali memicu kontroversi. Presiden Jokowi diminta menghindari urusan Pilpres 2024 agar tak mengganggu kinerjanya di pemerintahan.

"Kalau kemudian titip menitip itu berpotensi untuk menyeret-nyeret Pak Jokowi dalam posisi dilematik dalam posisi yang membuat beliau tidak terlalu nyaman pada posisinya sebagai presiden dan dapat menganggu legacy-nya memberikan pemerintahan yang baik sampai 2024, saya kira hal-hal itu lebih baik dihindari," kata Poltisi PDIP, Rifqinizamy Karsayuda.

Rifqi menilai penitipan nama bacapres dari para relawan Jokowi yang tergabung dalam Musyarawah Rakyat (Musra) membuat posisi Jokowi di pemerintahan buruk. 

"Ketika menghadirkan Pak Jokowi dan "dipaksa" untuk menerima rekomendasi dan seolah-seolah dicitrakan rekomendasi itu kehendak Pak Jokowi maka akan membuat confused di publik dan membuat posisi Pak Jokowi kurang baik," jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Nasional Musra Panel Barus heran pernyataan Jokowi yang akan membisikkan partai-partai soal nama bacapres dari Musra justru dipermasalahkan. Barus menyebut Musra dilaksanakan untuk merekam suara rakyat di seluruh Indonesia. "Jadi, musyawarah rakyat ini adalah satu mekanisme yang kita jalankan untuk merekam suara rakyat di seluruh Indonesia."

Barus mengatakan Musra tak hanya menampung suara rakyat soal capres-cawapres. Amplop yang diserahkan Barus saat acara puncak Musra berisi suara rakyat yang dititipkan ke Jokowi soal agenda kebangsaan yang penting menurut rakyat serta kriteria dan karakter pemimpin bangsa selanjutnya.

"Apa yang rekam di Musra ini di seluruh Indonesia juga bukan capres-cawapres saja. Itu yang keliru. Jadi, amplop yang serahkan kemarin itu bukan semata-mata amplop isi capres-cawapres," tuturnya.  

PAN Klaim Sudah Tahu 3 Nama Bacapres Bisikan Jokowi

Elite partai politik ternyata punya interpretasi sendiri atas siapa nama bakal calon presiden 2024, pilihan relawan yang akhirnya bakal dibisikan oleh Presiden Jokowi. 

Partai Amanat Nasional misalnya, mengklaim partainya sudah tahun siapa dari tiga nama bacapres yang akan dibisikan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Meski pertemuan antar keduanya belum dilakukan. 

Dalam musyawarah rakyat, relawan Jokowi menyodorkan tiga nama bakal calon presiden di antaranya yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Lain halnya dengan PAN, PPP meyakini Ganjar Pranowo justru adalah bacapres yang telah dibisikkan Presiden Jokowi kepada partainya. PPP memastikan semua parpol tidak akan menolak nama bacapres bisikan Jokowi. 

Siapa sosok bacapres pemberani dan dekat dengan rakyat yang dimaksud Presiden Jokowi dalam pidatonya di acara musyawarah rakyat boleh saja menjadi bahan antar elite parpol. Sebab, secara terang benderang, Presiden Jokowi sedang berupaya mencampuri urusan pilpres. 

Namun, patutkah Presiden menjadi tukang bisik para relawan demi pengaruhi kewenangan parpol mengusung capres di pemilu mendatang?

Jokowi Tegaskan Bisikan ke Partai Politik dari Suara Rakyat

Presiden Jokowi berapi-api ketika membicarakan tentang suara rakyat dalam panggung relawan, Minggu (14/5/2023). Dalam pidatonya di panggung bertajuk musyawarah rakyat, Jokowi sebagai presiden lugas mengatakan bahwa musra adalah upaya mencari pemimpin dari suara rakyat daripada suara elite. 

Jokowi kemudian menyinggung soal relawan yang ingin merawat demokrasi dan menyerap suara rakyat di akar rumput bukan di tataran elite partai. Namun, suara rakyat ini harus disampaikan ke partai politik karena hanya parpol dan gabungan parpol yang bisa mencalonkan capres-cawapres. Dengan begitu, Jokowi menjanjikan perannya pembisik ke partai politik. 

Jokowi lantas meminta semua relawan untuk solid. Hal ini karena jika relawan solid maka diperhitungkan dan tidak dilecehkan. 

Sementara itu, analis politik Ahmad Khoirul Umum memperkirakan Presiden Jokowi sedang berusaha menjadi king maker yang sedang berstrategi untuk bernegosiasi. 

Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini, ikut berkomentar tentang ikut sertanya Presiden Jokowi membicarakan capres-cawapres 2024. Menurutnya, Presiden seperti sedang bersaing dengan ketua umum parpol. 

Ikut campurnya Presiden Jokowi membicarakan capres-cawapres memang tidak disalahkan oleh konstitusi. Namun, yang dikhawatirkan oleh Didik adalah daya abuse of power jika seorang presiden ikut menentukan capres tertentu.

Dinilai Tidak Efektif, Pengamat: Satgas Hanya Tempat Cari Kerja

Adanya satgas hanya sekadar menjadi tempat orang mencari pekerjaan, tanpa ada evaluasi 

Jokowi dan Prabowo Kompak Nyemplung saat Tanam Mangrove

Presiden Jokowi sempat mengajak Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto untuk menanam mangrove di area taman yang digenangi air sedalam 1 meter, Senin (15/5/2023) sore. Keduanya tampak akrab dan berbincang santai. 

Puncak penanaman mangrove, di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, ini juga digelar serentak oleh personel TNI di seluruh Indonesia. Selain Prabowo, tampak pula Panglima TNI dan Kapolri ikut menanam mangrove. 

Dalam suasana akrab serta santai, Jokowi dan Prabowo melaksanakan penanaman mangrove yang juga digelar di 370 lokasi dengan total penanaman sekitar 1,1 juta bibit mangrove. 

Hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung. 

Setelah Lampung, Jokowi Tinjau Jalan Rusak di Jambi

Jalan kabupaten dan provinsi yang rusak diambil alih oleh pemerintah pusat

NasDem: Reshuffle Harus dengan Pertimbangan Objektif

Pertimbangan yang dikedepankan presiden harus pertimbangan yang objektif, bukan subjektif

JK: Presiden Terdahulu Tak Pernah Memengaruhi Parpol soal Capres

Presiden Jokowi mengatakan dirinya akan memberi bisikan kepada partai politik untuk menentukan calon presiden 2024. Hal ini dikatakan di hadapan ribuan relawan musyawarah rakyat di Istro Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023). 

"Mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Sehingga, itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai," kata Jokowi. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa presiden terdahulu tidak pernah memengaruhi partai politik untuk calon presiden tertentu. 

Menurut JK, zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada campur tangan kepala negara. 

"Saya sering katakan zaman Ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi parpol untuk memilih ini itu, ndak ada," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). 

Jokowi Dinilai Ingin Jadi King Maker Pilpres 2024

Analis politik Ahmad Khoirul Umam menilai, endorsement yang dilakukan Jokowi kepada dua bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menunjukkan dirinya ingin tetap memiliki kekuasaan serta menjadi penentu siapa yang akan menjadi penggantinya di Pemilu 2024 mendatang.

"Presiden Jokowi sepertinya ingin memposisikan diri sebagai king maker yang masih memiliki pengaruh," kata analis politik Ahmad Khoirul Umam dalam tayangan Metro TV, Selasa (16/5/2023).
 
Khoirul Umam mengatakan, tanda-tanda tersebut ditunjukkan Presiden Jokowi saat menjadikan Istana sebagai tempat konsolidasi politik bersama enam ketum parpol koalisi beberapa waktu yang lalu.

Peran Jokowi untuk cawe-cawe juga semakin ditunjukkan saat menyebut dirinya akan memberikan 'bisikan' kepada parpol-parpol soal calon presiden yang direkomendasikan saat menghadiri kegiatan bertajuk Musyawarah Rakyat (Musra) di Jakarta.

Khoirul menyebut, sikap Jokowi tersebut jika disalahartikan dapat menjadi bentuk intervensi politik negara.

Kala Jokowi Makin Gencar Cawe-Cawe Pilpres 2024

Presiden Jokowi meneruskan niatnya untuk turut campur dalam urusan pilpres. Bahkan, Jokowi menegaskan akan mendorong capres dan cawapres usulan relawan ke partai-partai. 

Presiden Jokowi seolah makin menegaskan dirinya sebagai pejabat publik sekaligus politikus. Hal itu seperti yang terlihat ketika hadir dalam kegiatan politik musra atau musyawarah rakyat di Istora Senayan, Jakarta, Senin (15/5/2023). Tak hanya hadir, Jokowi terlihat semakin berapi-api menyampaikan pidatonya tentang calon pemimpin masa depan.

Musra itu memang diadakan oleh kelompok relawan Jokowi. Menurutnya, itu merupakan momentum untuk menghasilkan capres dan cawapres pilihan akar rumput, ketimbang elit. Presiden juga akan membawa aspirasi musra ke partai-partai. 

Ekspresi politik Jokowi di Musra ini kembali menuai kritik. Presiden kembali diingatkan untuk fokus memikirkan pemerintahan yang tinggal setahun daripada ikut campur menentukan jago dalam pilpres.

“Kita harus mengawal agar demokrasi ini menjadi milik kita semua,” ucap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Berdasarkan kajian Pusat Studi Media dan Demokrasi, dari 15 ribu perbincangan yang terjadi di media sosial, 79,4% netizen berpendapat bahwa presiden harus bersikap netral dan tidak menggunakan Istana untuk kepentingan pribadi.

Kritik kepada Jokowi juga disampaikan oleh ekonom senior Indef, Didik J Rachbini. Didik menyebut, Indonesia adalah negara demokrasi, bukan kerajaan. Hal itu sebagai tanggapan dari motif Jokowi yang ingin mencari penerus pekerjaannya.
  
“Tidak perlu bersikap seperti raja yang mencari penerus pekerjaannya, semua milik warga,” tegas Didik.

Aksi politik Presiden Jokowi tentu memicu pertanyaan soal motif Jokowi sangat antusias ikut serta memengaruhi dan seolah pula ingin jadi penentu capres dan cawapres 2024.

PSMTI Undang Jokowi Menghadiri HUT ke-25

Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Wiliato Tanta menyambangi Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (15/5/2023). Dalam kunjungan itu, pihaknya bermaksud mengajak Jokowi untuk hadir di HUT ke-25 PSMTI.

"Kami mengundang pak Jokowi untuk hadir di acara HUT ke-25 kami (PSMTI)," ujar Wiliato Tanta.

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Wilianto Tanta dan para anggota Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Wilianto Tanta menyatakan, pihaknya datang ke Istana untuk memperkenalkan diri, sekaligus berencana untuk mengundang Presiden Jokowi saat perayaan HUT ke-25 PSMTI. 

PSMTI juga diminta untuk menunggu arahan atau keputusan presiden soal calon presiden hasil musyawarah rakyat (Musra) dari Relawan Jokowi.

Jokowi Dukung Sensus Pertanian 2023

Presiden Jokowi mendukung penuh program sensus pertanian yang akan dilaksanakan awal Juni 2023. Para menteri terkait yang hadir di lokasi juga berkomitmen menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan presiden.

"Saya mendukung pelaksanaan sensus pertanian 2023," ucap Jokowi saat pencanagan pelaksanaan sensus pertanian 2023, di Istana Negara, Senin (15/5/2023).

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, penanganan suplai dan distribusi membutuhkan akurasi kebijakan yang didasarkan pada akurasi data. 

"Kenapa sensus pertanian ini dilakukan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data," ujarnya.

Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan akan termasuk dalam sesus tersebut. Harapannya, setelah dilakukan sensus hingga akhir Juli 2023, akan mendapat data yang akurat.

Presiden Jokowi Minta Proyek IKN Dikebut

Jokowi meminta Badan Otorita mempercepat proyek investasi di IKN. Jokowi menginstruksikan percepatan pembangunan IKN pada saat rapat terbatas yang membahas perkembangan investasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 209 komitmen investasi atau letter of interest (LoI) di IKN. Tak heran, jika Presiden Jokowi meminta proyek investasi itu dikebut pengerjaannya. Permintaan percepatan pembangunan dimaksudkan untuk merealisasikan keinginan investor. 

Bambang juga menyampaikan, pemerintah akan membentuk unit pelayanan satu pintu, guna menindaklanjuti kebutuhan investor di IKN. Selain itu, rapat terbatas itu juga memutuskan, pemerintah akan membentuk satgas khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, pihaknya akan mengumumkan sejumlah proyek swasta sebagai tahap pertama dari pembangunan IKN, seperti; rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan dan sebagainya.

Pakar: Jokowi Harusnya Tidak Terima Rekomendasi Nama Capres dari Relawan

Pakar menilai Presiden Joko Widodo seharusnya tidak menerima rekomendasi nama calon presiden dari para pendukungnya, Relawan Projo, saat menghadiri acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan. 

"Pak Jokowi menerima rekomendasi nama capres, loh. Itu kan, seharusnya tidak dia lakukan, dia tidak terima dong harusnya," ujar Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio dalam Primetime News Metro TV, Senin (15/5/2023). 

Ada pun nama cawapres yang diusul Relawan Projo, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto. Tak hanya itu, para relawan juga merekomendasikan sejumlah nama cawapres, yakni Moeldoko, Mahfud MD, Arsyad Rasyid dan Sandiaga Uno. 

Hendri Satrio menilai Jokowi terlalu mencampuri urusan Pilpres 2024. Bahkan menurutnya, presiden seharusnya tidak memiliki relawan, apalagi yang gemar membumbui dapur politik. 

"Sejak awal aneh gitu presiden punya relawan. Saya yakin satu-satunya di dunia ini adalah pak Jokowi. Seharusnya, selesai kontestasi (pemilu) relawan dibubarkan dan dia menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia," kata Hendri. 

Di sisi lain, Politisi PDIP Masinton Pasaribu menilai wajar jika Jokowi menerima rekomendasi capres dari relawannya, karena merupakan aspirasi rakyat. Namun, ia menyebut Jokowi tidak menelan mentah-mentah rekomendasi tersebut.

"Pak presiden lagi-lagi menyampaikan di hadapan relawan, bahwa capres dan cawapres oleh konstitusi kita itu diusung dan dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Jadi, clear," ujar Masinton. 

Ketum Projo: Sikap Netral Jokowi di Pilpres sebagai Keharusan

INDEF mencatat 79,4% netizen meminta Presiden Jokowi bersikap netral di Pilpres 2024 dan tidak menggunakan Istana untuk kepentingan pribadi. Relawan Jokowi, Projo, menyebut sikap netral Jokowi di Pilpres sebagai keharusan. 

"Pak Jokowi sebagai presiden harus netral itu memang kelayakan dan keharusan karena dengan segala instrumen yang beliau miliki punya pengaruh yang besar," kata Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. 

Budi menilai Jokowi tidak cawe-cawe urusan pilpres. Jokowi juga tak memaksa partai-partai untuk mendukung bacapres tertentu. Menurutnya, sikap Jokowi yang dianggap cawe-cawe itu agar pemilu berlangsung damai.

"Pak Jokowi ini ingin agar pemilu ini berlangsung damai, tidak mengumbar politik identitas, dan bangsa maju," jelasnya. 

Jokowi Bakal Bisiki Parpol soal Bacapres, Ketum Projo: Itu Bukan Cawe-Cawe

Presiden Jokowi mengatakan akan membisiki partai-partai soal bacawapres yang disampaikan relawannya di Pilpres 2024. Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan pernyataan Jokowi itu bukan cawe-cawe. 

"Tetap saja ini bukan cawe-cawe," kata Budi di Primetime News Metro TV, Senin (15/5/2023). 

Budi menyebut masyarakat Indonesia sudah cerdas dalam memaknai kata dan bentuk cawe-cawe. Namun, baginya dan seluruh relawan Projo, Jokowi tidak cawe-cawe urusan pilpres. Menurutnya, Jokowi ingin bertanggung jawab terhadap keberlanjutan politik dan demokrasi.

"Bagi kami, Pak Jokowi ini tidak cawe-cawe. Namun, Pak Jokowi ingin bertanggung jawab terhadap keberlanjutan proses politik dan demokrasi," jelasnya. 

Ia mengatakan pernyataan Jokowi saat puncak acara musyawarah rakyat (musra) hanya bagian dari suara rakyat.

Jokowi Menjadi Pembisik

Sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, manakah yang seharusnya lebih didengar, suara rakyat atau suara relawan yang notabene ialah pendukung setianya ketika dahulu ia terpilih jadi presiden? Dalam teori atau rujukan mana pun tentang demokrasi, jawabannya jelas: suara rakyat yang harus didengar.

Selama jabatan sebagai presiden masih melekat, selama itu pula ia harus menjalankan tugasnya sebagai pengayom seluruh rakyat. Sungguh tidak elok bila Presiden hanya mengayomi atau mendengar suara pendukungnya. Apalagi kalau itu dipertontonkan tanpa malu-malu di hadapan seluruh rakyat.

Sayangnya, tindakan yang kian menjauh dari etika politik semacam itulah yang kini semakin kerap kita saksikan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Demi ingin ikut menentukan pengganti dirinya dalam percaturan Pemilihan Presiden 2024 mendatang, Presiden tak lagi sekadar menghimpun dukungan dari partai politik koalisi pemerintah. Kini bahkan ia tak segan-segan menggalang relawan untuk tujuan politik tersebut.

Kehadiran Presiden dalam kegiatan bertajuk Musyawarah Rakyat (Musra) yang, katanya, diinisiasi para relawan Jokowi, ialah bukti betapa hasrat dia untuk terlibat dalam urusan Pemilihan Presiden 2024 sudah terlampau besar. Ia seakan tidak bisa menahan hasrat itu sampai rela menanggalkan etika politik yang seharusnya terus ia pegang teguh.

Keterlibatan atau cawe-cawe Presiden tak bisa lagi ditutup-tutupi. Di  acara Musra tersebut, Jokowi bahkan siap menjadi pembisik politik para relawan. Di hadapan relawan dan pendukungnya, ia mengaku akan memberikan bisikan kepada parpol-parpol terkait calon presiden yang direkomendasikan relawan, selanjutnya ia juga akan membisiki relawan perihal hasil bisikannya kepada parpol.

Kembali ke pertanyaan awal, patutkah Presiden menjadi tukang bisik hanya untuk kepentingan sekelompok relawan? Bukankah sebaliknya, bisikan dari seluruh rakyatlah yang semestinya dia dengar dan akomodasi? Kalau ia hanya menjadi pembisik bagi relawan, sesungguhnya ia sedang mendegradasikan posisinya sebagai kepala negara.

Jokowi sepertinya juga lupa, dengan kedudukannya sebagai presiden, ia punya segenap sumber daya dan kekuatan negara. Kekuatan itu seharusnya dimaksimalkan untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan bangsa yang sampai hari ini, harus diakui, masih menggunung. Mulai isu-isu kerakyatan, ekonomi, hukum, hingga persoalan ketidakadilan sosial yang masih dirasakan sebagian masyarakat Indonesia.

Pendeknya, pekerjaan rumah Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden yang masa jabatannya tinggal sekitar 1,5 tahun lagi, masih sangat banyak. Harus fokus untuk bisa menyelesaikannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, ia kerap menggunakan kekuatan dan sumber daya negara untuk memobilisasi orang, menggalang koalisi demi tujuan politik kelompok, bukan untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Kalau itu terus-menerus dilakukan, kiranya tidak salah pendapat yang menyebut apa yang dilakukan Presiden itu sudah mengarah pada abuse of power. Tindakan seperti itu amat berpotensi merusak sistem ketatanegaraan sekaligus memundurkan demokrasi.

Sumber: Media Indonesia

Jokowi Hadiri Musra, Jubir Demokrat: Mestinya Tidak Perlu

Kedatangan Presiden Joko Widodo di depan ribuan relawannya dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta Pusat dinilai tidak perlu, karena ia sedang tidak berkampanye. Apalagi, belakangan ini Jokowi dinilai publik terkesan mencampuri urusan Pilpres 2024. 

"Jangan beliau malah ikut-ikutan hadir gitu, ini kan bukan masa kampanye. Biarkanlah bang Budi Arie (Relawan Projo) ini yang mengelola teman-teman atau relawan," kata Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam Primetime News Metro TV, Senin (15/5/2023).

Herzaky Mahendra menilai Jokowi seharusnya bisa memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan dan kepala negara, serta fokus menyelesaikan program-program yang belum optimal dalam 1,5 tahun ke depan. Ia khawatir keikutsertaan Jokowi dalam musra kali ini dapat mengundang sorotan negatif dari publik. 

"Jangan kemudian pak Jokowi masih turun gelanggang lagi, karena ini nggak akan baik bagi demokrasi kita. Publik akan melihatnya nggak akan positif dalam konteks 'mengapa bapak presiden bukannya fokus membantu rakyat?'," ujar Herzaky. 

Presiden Jokowi Kembali Kumpulkan Ketum Parpol, Masih Cawe-Cawe Urusan Pilpres 2024?

Meski belakangan dikritik kerap cawe-cawe urusan capres-cawapres, Presiden Joko Widodo malah makin konsisten menunjukkan antusiasmenya dalam urusan Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo hadir dalam acara musyawarah rakyat (musra) yang digelar Relawan Jokowi. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan akan membisiki partai-partai soal capres-cawapres usulan musra. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga akan kembali mengumpulkan ketua umum partai politik dalam waktu dekat usai menghadiri musra. 

"(Presiden) seharusnya fokus mengurus rakyat di masa akhir jabatannya," kata Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Senin (15/5/2023). 

Menurut Herzaki, bukan tugas Presiden untuk mencari penerusnya. Hal itu seharusnya tugas partai politik dan relawan. 

Sementara Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu merupakan sebuah framing. 

"Bagi kami Presiden Kokowi tidak cawe-cawe, tapi Presiden Jokowi ingin bertanggung jawab terhadap keberlanjutan proses politik dan demokrasi," jelas Budi. 

Budi menuturkan bahwa musra yang digelar oleh relawan Projo adalah suara rakyat bukan suara elite. Itu merupakan bentuk tanggung jawab, bukan cawe-cawe. 

"Musyawarah rakyat ini momentum partisipasi sehingga partisipasi sangat diperlukan pada demokrasi," kata Budi. 

Relawan Projo mengaku hanya menyaring nama-nama yang terekam dalam proses musyawarah rakyat yang dilakukan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, hak pencalonan capres adalah wewenang partai politik atau gabungan partai politik.

"Pak Jokowi ingin pemilu berlangsung damai, sejuk, tidak mengumbar politik identitas dan bangsa ini harus maju," imbuhnya. 

Di sisi lain, Analis Politik Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam menilai bahwa presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye. Hal tersebut harus ditaati presiden. 

"Problemnya adalah ketika presiden terlalu jauh masuk dalam ruang yang sebenarnya bukan wilayah dia. Kemudian dia berpotensi mencerna itu sebagai sebuah upaya persiden untuk menunjukkan beliau masih ingin menjadi 'king maker' sekaligus menentukan ranah yang sebenarnya yang bukan ranah beliau," jelas Umam. 

Umam menyebut soerang presiden adalah simbol negara. Suatu simbol negara harus memayungi semua elemen kekuatan negara. 

"Rumus pemilu yang terbuka, adil, dan demokratis mensyaratkan hadirnya kekuasaan negara yang netral," ungkap Umam. 

"Jika presiden menunjukkan keberpihakannya, maka hal itu berpotensi menyeret, mempolitisasi terjadinya proses yang tidak dikehendaki," lanjutnya.