Pengamat: Gerakan Gibran sebagai Perpanjangan Tangan Presiden Jokowi

Anggota Dewan Redaksi Media Group, Saur Hutabarat menilai, ada campur tangan Presiden Jokowi dalam manuver politik yang dilakukan Wali Kota Surakarta yang juga anak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Saur menyebut, Gibran digunakan Jokowi untuk penyampaian pesan ke partai-partai di luar koalisi. 

"Gerakan Gibran sebagai perpanjangan dari orang tuanya yang adalah presiden itu jelas merapat ke dia (Gibran). Ini adalah anak kecil yang membawa keris. "Keris" dia itu wibawa sang ayah yang presiden, membawa legitimasi dari ayahnya," jelas Saur. Hal ini dapat dilihat dari para tokoh politik merapat serta makan bersama dengan Gibran.

Saur menyebut strategi Jokowi untuk melakukan penyatuan koalisi antara lain dengan musra dan juga dari putranya, Gibran. 

Pemerintah Disebut Gagal Penuhi Amanah Reformasi

Jokowi: 969 WNI Dievakuasi dari Sudan

PAN Menilai Jokowi Terang-terangan Bersikap Tidak Netral di Pemilu 2024

Moeldoko dan Johnny Plate Cek Kesiapan Venue KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate bersama Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko meninjau langsung Hotel Meruorah yang menjadi venue KTT ASEAN 2023 pada 10-11 Mei mendatang di Labuan Bajo. 

Selain itu, keduanya juga mengecek kesiapan Ayana Komodo Resort yang menjadi lokasi welcoming dinner para delegasi dan kepala negara anggota ASEAN. 

Tak hanya lokasi konferensi, Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan keamanan dan dukungan dari seluruh masyarakatnya dalam menjaga situasi agar tetap kondusif. Sehingga, KTT ASEAN bisa berjalan lancar dan sukses. 

Berbagai atraksi budaya juga disiapkan di sejumlah tempat wisata di NTT untuk menyambut para delegasi. Tak hanya itu, berbagai kostum dan pakaian adat juga disiapkan untuk dikenakan para delegasi saat KTT berlangsung. 

Untuk menunjang mobilitas, 245 kendaraan listrik siap digunakan oleh para delegasi dan kepala negara anggota ASEAN. 

Jokowi Tekankan Hubungan Ekonomi Setara RI-Jerman & RI-Uni Eropa

Presiden Joko Widodo melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan berbagai regulasi Uni Eropa yang menghambat kesejahteraan dunia termasuk Indonesia perlu dibenahi.

Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya hubungan ekonomi setara antara Indonesia-Jerman dan Indonesia-Uni Eropa (UE).

"Karena pentingnya mewujudkan hubungan ekonomi yang setara antara Indonesia, Jerman dan Indonesia dengan Uni Eropa. Untuk itu, berbagai regulasi Uni Eropa yang menghambat kesetaraan perlu dibenahi" ungkap Retno Marsudi.

Presiden Jokowi juga meminta dukungan Jerman agar perundingan perjanjian Indonesia dan EU cepat dapat segera dituntaskan.

"Bapak Presiden juga meminta dukungan Jerman agar rundingan perjanjian Indonesia-EU segera dituntaskan. Terkait investasi, Bapak Presiden menyambut baik pembentukan komite bersama ekonomi dan investasi Indonesia-Jerman" ujar Retno Marsudi.

Presiden Jokowi Tak Gelar Open House Lebaran 2023

Presiden Jokowi Heran RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Rampung

RUU Perampasan Aset Terhambat 'Juragan'

Presiden Joko Widodo kembali meminta rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk segera dibahas. Faktanya surat presiden dan draft Rancangan Undang-undang (RUU) belum disepakati oleh para pembantu presiden untuk diserahkan ke DPR.

Anggota Komisi III DPR dari Partai NasDem Taufik Basari mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan naskah akademik dan Draft RUU Perampasan Aset ke DPR. Jadi, Bagaimana bisa DPR diminta untuk membahas Undang-Undang tersebut.

Sebelumnya, Perjalanan RUU Perampasan Aset ini cukup panjang. Sejak masuk Prolegnas di 2020, hingga saat ini RUU itu belum selesai dan masuk ke DPR. 

Dari enam pimpinan instansi pemerintah, baru Menkumham, Menkopolhukam dan PPATK yang sudah memberikan paraf, sementara Menkeu, Jaksa Agung dan Kapolri belum memberikan persetujuan.

Diketahui, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif dari pemerintah. RUU Perampasan Aset, bisa menjadi payung hukum untuk menyita aset-aset yang diduga hasil tindak pidana, termasuk korupsi. Selama ini penyitaan harus didahului oleh keputusan pengadilan.

Koalisi Ketua Umum Parpol Bukan Urusan Presiden

Sikap Presiden Joko Widodo yang terlalu mencampuri urusan dapur partai-partai politik dianggap tidak elok dan bijaksana. Pasalnya, keputusan untuk memilih berkoalisi dengan partai  dan mengusung calon presiden, mutlak menjadi hak ketua umum parpol.
 
Menurut Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Presiden jangan sampai turut campur terlibat dalam pembentukan koalisi. Sebaiknya, Jokowi membiarkan partai-partai politik bebas berkoalisi mendukung capres dan cawapres yang akan maju pada pemilu 2024.
 
Sebelumnya, saat menghadiri Rakornas Partai Amanat Nasional di Semarang, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti PAN agar tidak salah memilih koalisi. Presiden menilai jangan sampai ada koalisi yang membuat bangsa menjadi terpecah belah.

Megawati Soekarnoputri Dukung Ratu Kalinyamat Jadi Pahlawan Nasional

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mendukung upaya warga Jawa Tengah yang difasilitatori oleh Yayasan Dharma Bakti Lestari untuk mengajukan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Dukungan Megawati tersebut tersampaikan melalui keynote speech yang disampaikan Megawati dalam exclusive talkshow dengan tajuk Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara.

TNI Angkatan Laut bersama Yayasan Dharma Bakti Lestari menggelar exclusive talkshow dengan tajuk Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara yang digelar di KRI Dewaruci yang bersandar di Kolinlamil TNI AL Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kegiatan yang mendukung upaya pengajuan Ratu Kalimanyat untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono dan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri mengatakan perjuangan maritim Ratu Kalinyamat patut diteladani karena Ratu Kalinyamat dalam sejarah pernah memimpin pasukan maritim untuk mengusir penjajah dan tercatat pernah membantu sejumlah kesultanan seperti Kesultanan Johor, Ternate hingga Aceh.

Jokowi Heran Batu & Pasir Diminta Bersertifikat SNI

Presiden Joko Widodo meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempermudah masuknya produk lokal dalam e-Catalog. Makin banyak produk lokal masuk e-Catalog, semakin besar peluang pelaku usaha kecil dan menengah di daerah tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga pemerintahan.

Menurutnya tidak semua produk di dalam e-Katalog wajib sertifikat SNI (Standart Nasional Indonesia) yang menjadi syarat untuk dicantumkan dalam e-Catalog. Penerapan syarat punya sertifikat SNI seharusnya lebih kepada produk-produk yang relevan, seperti yang berhubungan dengan keselamatan penggunanya. 

"Tapi batu bata minta SNI? Kapan bisa masuk e-katalog? Nggak mungkin. Batu diminta SNI. Pasir diminta SNI. Sejak dahulu sampai sekarang di e-katalog kita ada berapa barang? Hanya 52 ribu," ujar Jokowi dengan nada suara yang terdengar jengkel.

 Ini disampaikan dalam pembukaan acara Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Selasa (24/5/2022) sore, di Jakarta. 

Wacana Presiden 3 Periode, Siapa Punya Mau?

Wacana presiden tiga periode lagi-lagi muncul ke muka publik, padahal konstitusi jelas membatasi masa jabatan presiden dan wapres sebanyak dua periode. Presiden Joko Widodo pun sudah tegas menyatakan tidak setuju dengan masa jabatan presiden tiga periode.

Momen Jokowi Turun Langsung ke Lokasi Bencana di NTT

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur disambut antusias warga. Selain memastikan penanganan korban dan pemenuhan kebutuhan pengungsi, Presiden Jokowi juga merespons berbagai keluhan warga yang menjadi korban bencana. 

Otak Atik Amandemen UUD 1945

Wacana perubahan masa jabatan presiden muncul berkaitan dengan dengan wacana amandemen terbatas UUD 1945. Ketentuan yang berlaku selama ini, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan paling lama selama 10 tahun. Wacana ini pun menuai pro dan kontra.